JAKARTA – Wasekjen PKB Dita Indah Sari keberatan dengan rencana BPJS Kesehatan memberlakukan cost shaing untuk perawatan sejumlah penyakit berat. Menurutnya, mekanisme tersebut hanyakan menambah beban pasien.
“BPJS Kesehatan jangan buat wacana aneh-aneh lah. Mau membebani pasien dengan tambahan biaya, sementara pelayanan kesehatan yang ada sekarang saja masih payah,” ujar Dita melalui keterangan persnya, Selasa(28/11).
Dita mengaku mendapat banyak keluhan dari konstituennya soal perlakuan diskriminatif terhadap peserta BPJS. Mulai dari pengurangan jatah obat, memaksa pasien yang belum benar-benar pulih untuk menjalani rawat jalan, sampai penurunan jenis katagori obat.
Belum lagi masalah klasik, pelayanan yang lambat karena urusan administratif. Bahkan ada pasien yang tewas karena proses administrasi yang lelet.
“Soal-soal semacam ini adalah keluhan umum. Belum bisa diatasi, kok bisa malah minta peserta ikut bayar biaya delapan penyakit? Adilnya di mana?” ujarnya dengan tegas.
Kepada Bergelora.com dilaporkan, terkait keluhan pihak BPJS Kesehatan soal defisit keuangan hingga triliunan rupiah, menurut Dita harus diuji dulu kebenarannya secara transparan.
Masalahnya, selama ini transparansi dan efisiensi pengelolaan keuangan BPJS kesehatan masih jadi tanda tanya besar.
“Wacana cost sharing delapan penyakit ini malah membuat publik balik mempertanyakan efisiensi dan transparansi pengelolaan keuangan lembaga ini. Sudah benar belum?” beber dia.
Lagipula, lanjutnya, BPJS Kesehatan sebenarnya tak berwenang menentukan penyakit mana yang ditanggung dan mana yang tidak. Itu adalah wewenang Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN).
Karena semua alasan itu, Dita menuntut wacana cost sharing delapan penyakit dihentikan sekarang juga. Jika BPJS benar-benar butuh tambahan uang, Dita menyarankan lewat cara mengajukan anggaran ke pemerintah dan Komisi IX DPR. “Jangan minta dari kantong pasien,” tegasnya.
“PKB sendiri setuju anggaran kesehatan ditingkatkan. Kami mengusulkan agar anggaran hasil cukai rokok yang hampir 120 T itu bisa dialokasikan sebagian untuk tambahan anggaran kesehatan. Agar bisa mengcover lebih luas. Tentu dengan catatan penggunaannya transparan,” demikian tutup Dita. (Web Warouw)
