BANDAR LAMPUNG- Satulagi proyek pembangunan yang didanai dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dikerjakan tidak sesuai rencana oleh Pemerintah Provinsi Lampung. Pembangunan ruas jalan Padang Cermin – Kedondong dengan nilai Rp 160 miliar pinjaman dari PT SMI dilakukan asal jadi.
“Diduga kuat pada proses pengerjaannya asal jadi. Aspal yang diukur pada saat turun lokasi hanya mencapai ketebalan 2 sampai 3 sentimeter. Pembangunan Drainase disepanjang jalan kira-kira hanya 1:7. Sehingga pekerjaan yang hari ini belum selesai tersebut banyak yang hancur dan ambruk,” ujar Sudirman, warga Kedondong, Pesawaran, Lampung kepada Bergelora.com Minggu (10/2).
Ia menduga ada pengurangan volume campuran semen dalam proses pengerjaan oleh pihak pelaksana.
“Nampaknya pengurangan volume untuk meraup keuntungan yang besar tanpa adanya pengawasan dari pihak dinas terkait dan atau hanya formalitas,” katanya.
Selain itu memang menurutnya, proyek-proyek yang didanai PT SMI sejak proses awal sudah dibagi-bagi pada lingkaran Gubernur Lampung.
“Praktek setoran untuk mendapatkan proyek sudah terdengar dari tahun lalu semasa pilkada Lampung 2018 di kalangan Dinas PUPR Provinsi Lampung,” jelasnya
Ia mengkritik Pakta Integritas yang telah dibuat hanya sebatas retorika belaka membuahkan pesekongkolan yang berujung korupsi.
“Indikasi dugaan persekongkolan dan korupsi yang sistematis terkait dengan perealisasian anggaran Tahun Anggaran 2018 bisa dipastikan tidak adanya pengawas dari pihak Dinas PUPR Provinsi Lampung maupun dari pihak konsultan pengawasan padahal anggaran pengawasan sudah dianggarkan, tapi hasil pekerjaannya sangat dibawah standar,”ujarnya.
Menurutnya, sehingga wajar tidak adanya transparansi pada kegiatan ruas jalan Padang Cermin – Kedondong di Kabupaten Pesawaran diduga karena terdapat banyak kecurangan yang dilakukan oleh pihak pelaksana yang bertujuan untuk mencari keuntungan pribadi.
“Sampai menentukan rekanan terkesan sudah dirancang sedemikian rupa dan telah diatur secara terstruktur oleh mafia anggaran yang ada di satuan kerja Dinas PUPR Provinsi Lampung. Mereka orang-orang lama yang sangat piawai dalam mengatur dan merekayasa anggaran,” ujarnya.
Untuk itu dirinya meminta pihak penegak hukum segera turnu memeriksa pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap penggunaan dana PT SMI atas nama proyek-proyek yang sudah diajukan.
*Setebal Tempe*
Sebelumnya kepada Bergelora.com juga dilaporkan, hal yang sama pada pekerjaan pembangunan jalan lintas yang ada dibatas jalur dua Korpri Kota Bandar Lampung yang menghubungkan Kota Metro. Proyek Pembangunan jalan ruas simpang korpri – Sukadamai dengan anggaran 60 M dari dana PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) diduga kuat asal jadi dan tidak dikerjakan sesuai kontrak.
Proses pekerjaan yang asal jadi bisa dilihat dari besi yang digunakan hanya besi ukuran 8 banci dan hanya menggunakan besi ukuran 6 banci. Hal ini terbukti saat Bergelora.com Senin (25/1) lalu memantau langsung pekerjaan jalan lintas yang ada dibatas jalur dua Korpri Kota Bandar Lampung yang menghubungkan Kota Metro.
Pekerjaan yang belum cukup satu tahun dikerjakan oleh pihak Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Lampung pada Tahun 2018 sudah mengalami kerusakan. Pada awal tahun 2019 ini, pihak Dinas Pekerjaan Umum sudah melakukan tambal-sulam pelapisan Hotmix, akibat pekerjaan proyek yang diduga jauh dibawah standar.
Selain pekerjaan tambal-sulam itu, pihak Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Lampung juga melakukan pekerjaan betonisasi kanan dan kiri jalan di ruas jalan lintas Provinsi yang ada di Tugu Desa Karang Anyar Lampung Selatan sampai Jalur dua kopri Bandar Lampung.
Saat ini pekerjaan sudah terpasang saluran beton pra-cetak ( U DITCH )yang diproduksi pabrik dan telah ditutup dengan plat beton dengan panjang saluran kurang lebih 150 meter sisi kiri dan kanan jalan.
Akan tetapi parahnya, pekerjaan betonisasi yang ada di batas tugu Desa Karang Anyar-Metro-Kibang, yang dikerjakan secara manual, diduga kuat dikerjakan secara asal-asalan. Sebab berdasar pantauan pula ketebalan hanya 2 sentimeter. Mutu beton diduga tidak sesuai spesifikasi beton untuk saluran.
Terlihat jelas ketebalan pekerjaan beton pada bagian tengah dan tinggi saluran kurang dari 2-3 cm.Bisa dipastikan, pekerjaan tersebut tidak akan bertahan lama karena dinding talud beton akan mudah rubuh saat plat beton tergeser roda mobil.
Sejumlah warga yang ada disekitar proyek saat dikonfirmasi menyayangkan cara kerja yang dilakukan oleh rekanan dan Dinas PUPR Provinsi Lampung, yang terkesan amburadul.
“Sayang cara kerja kontraktor dinas PUPR Provinsi Lampung asal-asalan dan diragukan kualitasnya,” ujar salah Masio, warga setempat yang merasa kecewa. Ia mengatakan bahwa proyek tersebut sempat jebol.
Sementara itu, salah satu pekerja proyek saat dimintai tanggapan terkait masalah tersebut mengaku jika dirinya hannya sekedar kerja.
“Ketebalan beton hanya setebal tempe. Tapi saya disini hanya bekerja. Pengawas tidak ada,” ujarnya singkat Ngatimin.
Pihak rekanan juga mengerjakan proyek tersebut diduga tidak transparan. Karena tidak terlihat papan nama proyek sepanjang area pengerjaan. (Salimah)
