JAKARTA- Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi Badan Pembindaan Ideologi Pancasila (BPIP) menyelenggarakan Kegiatan Musyawarah Nasional Pemantapan Pembinaan Ideologi Pancasila dengan BUMN, Jumat (29/11).
Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi Rima Agristina dalam pembukaan acara dijelaskan bahwa semua elemen harus berkomitmen untuk menjaga konsensus empat pilar.
“Semua elemen berkomitmen untuk menjaga konsensus empat pilar yaitu UUD 1945, NKRI, Bhineka Tunggal, dan Pancasila dalam upaya mencapainl visi dan misi Indonesia yaitu adil dan makmur,” tegasnya.
Dewan Pengarah BPIP Mayjen TNI (Purn) Wisnu Bawa Tenaya dalam acara ini menyampaikan bahwa Indonesia harus saling gotong royong dalam menghadapi masalah bangsa.
“Mari kita dorong dan gerakan komponen bangsa dan kewilayahan untuk bersama-sama memecahkan berbagai masalah bangsa yang di hadapi,” tegasnya.
Selain itu Wisnu Bawa Tenaya juga menambahkan bahwa bangsa Indonesia harus membangkitkan kesadaran masyatakat berbangsa dan bernegara dan menegakan cita-cita kemerdekaan.
Dewan Pengarah BPIP Rikard Bagun menjelaskan bahwa lingkungan mempengaruhi perilaku manusia dan sekarang habituasi dan penanaman nilai Pancasila di ganggu khususnya distraksi digital.
“Pengaktualisasian pancasila sekarang terganggu oleh berita palsu, penolakan agama, penolakan ideologi, dan guncangan perubahan yang begitu besar yang menjadikan adanya distraksi digital ” jelas Rikard
Antonius Benny Susetyo Staf Khusus BPIP menjelaskan bahwa Habutuasi Pancasila harus ditanamkan sejak kecil untuk bisa menerima kemajemukan. Dalam hal ini juga BUMN dalam Aktualisasi Pancasila penting karena menyangkut hajat hidup orang banyak.
“Aktualisasi dan pengarus utamaan Pancasila di BUMN ini sangat penting karena menyangkut hajat hidup kesejahteraan orang banyak. Hal ini karena BUMN pemegang modal ekonomi, pendidikan, hubungan, hingga budaya,” jelas Romo Benny.
Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) A. Adang Supriadi juga ikut memberikan penjelasan terkait empat sumber radikalisme yaitu anti toleransi, anti pancasila, anti NKRI dan Takfuri.
Kegiatan ini dihadiri oleh 100 peserta yang terdiri dari Para Pejabat BUMN dan Pejabat yang membidangi Divisi SDM dan 47 BUMN yang ada di Indonesia.
Pendukung Khilafah
Sementara itu beredar di media sosial sebuah surat berantai yang ditujukan kepada Menteri BUMN, Erick Thohir. Surat ini memberi peringatan tentang masuknya, orang-orang yang sudah pernah bertentangan secara terbuka pada NKRI UUD’45 dan Pancasila.
Lengkapnya surat itu seperti yang dimuat Bergelora.com dibawah ini:
LAGI, ERICK THOHIR KECOLONGAN
By: @yusufmuhammad
Pak Erick……. Pak Erick, mau laporan, ada pendukung khilafah dan penggemar Rizieq Shihab di BUMN.
Baru saja Hirmawan Gafar dilantik jadi Direktur Consumer dan Commercial Lending BTN, ternyata jejak digitalnya bikin geleng-geleng kepala.
Ternyata HG adalah pendukung Rizieq dan khilafah. Hal ini bisa silihat dari status di FBnya yang pernah memviralkan tagar gerakan 7 juta status. Tagar itu dinaikkan karena saat itu Rizieq terseret kasus chat mesum.
Apakah masuknya HG ini kecolongan, atau memang sengaja dititipan di BUMN yang dipimpin oleh Erick Thohir?
Dilihat dari status FB yang berasangkutan, terlihat sampai segitunya HG membela Rizieq yang dikenal menghina Pancasila dan Presiden Jokowi. Bahkan Rizieq mengatakan, Presiden yang dilantik hasil curang adalah Presiden illegal.
Apa @erickthohir yakin orang yang seperti ini mampu bekerja dengan baik dan profesional? Atau mereka hanya numpang kerja saja supaya tetap bisa dapat gaji untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka ?
Banyak pendukung atau relawan Jokowi yang tanpa pamrih, mereka rela mengeluarkan dana sendiri untuk kampanyekan Jokowi, tapi disaat Jokowi terpilih, mengapa justru yang dulu kerjanya menghina dan mencacimaki Jokowi banyak yang diberikan jabatan di BUMN ?
Persoalan ini bukan sekali dua kali, karena sebelumnya juga banyak terdapat oknum yang diduga berafiliasi khilafah menjabat di BUMN.
Perlu diketahui, para relawan tidak meminta jabatan apapun, tapi mbok ya jangan beri jabatan pada kelompok khilafah. Cukup Prabowo dan Edy yang dapat jabatan menteri, jangan ditambah lagi yang lain untuk mendapat jabatan di BUMN.
Untuk itu, mohon agar ditinjau dan dikaji ulang Pak Erick, apakah pantas orang seperti HG ini diangkat dalam jajaran direksi BTN.
Kami sebagai relawan tak akan lelah untuk terus mengawal, serta mengawasi kebijakan Presiden dan menteri-menterinya agar tidak sampai keluar dari rel yang telah ditentukan.
Kita hanya ingin BUMN kita steril dari kelompok khilafah dan pembenci pemerintah. Mereka adalah benalu yang harus disingkirkan, bukan malah dipupuk atau diberikan jabatan.
(Web Warouw)
