JAKARTA – Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mengatakan pihaknya telah memberikan kelonggaran kepada mitra kerja Komisi V DPR dalam penggunaan anggaran untuk penanganan bencana di Utara Sumatera. Lasarus mengatakan kementerian dan lembaga tersebut dapat menggunakan anggaran internalnya tanpa persetujuan DPR.
“Komisi V sudah membebaskan Kementerian PU, Kementerian Perhubungan, kemudian Basarnas untuk menggunakan dana di internal untuk melakukan perputaran antar direktorat jenderal atau antar deputi,” kata Lasarus di kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, dikutip Bergelora.com di Jakarta, Minggu (7/12/2025).
Dia mengatakan langkah ini dilakukan agar proses mitigasi tidak terhambat urusan birokrasi. Terutama, kata dia, untuk membuka akses wilayah terisolir dan mempercepat perbaikan infrastruktur darurat.
“Asal itu digunakan dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas. Ini untuk mempermudah birokrasi supaya proses apa namanya mitigasi ini cepat,” ujarnya.
Lebih lanjut, Politikus PDIP ini mengatakan penetapan status bencana nasional sepenuhnya berada di tangan pemerintah. Namun, menurutnya, harus dipertimbangkan jika kondisi semakin meluas dan tak tertangani.
“Ya, sebenarnya kalau dia meluas dan korbannya banyak, pemerintah kesulitan, ya naikkan aja statusnya. Tapi kalau masih mampu ditangani ya sudah,” ujarnya.
Lasarus mengatakan Komisi V DPR akan meninjau lokasi bencana pada Rabu (10/12). Dia mengatakan hal itu akan menjadi bahan Komisi V DPR untuk penganggaran bagi wilayah-wilayah rawan bencana.
“Kami akan ke sana, langsung ke lokasi mengunjungi Tapanuli Tengah. Ada juga nanti anggota Komisi V yang ke Padang ya. Yang Aceh kami belum pergi karena kita berbagi tugas dengan pemerintah sebagian besar masih juga di sana,” tutur dia.
Bentuk Badan Rehabilitasi-Rekonstruksi Bencana Sumatera
Sebelumnya kepada Bergelora.com dilaporkan terpisah, Kapoksi Komisi V DPR RI Fraksi Gerindra, Danang Wicaksana Sulistya, mengusulkan dibentuknya Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) untuk pemulihan kerusakan bencana Sumatera. Danang menilai pemerintah perlu melakukan kajian khusus dalam menyusun rencana rehabilitasi imbas bencana Sumatera.
Usulan itu disampaikan Danang saat Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), di Komisi V DPR, Jakarta, Kamis (4/12/2025). Usulan itu disampaikan untuk percepatan pemulihan pasca bencana.
“Secara khusus sebagai mitra kerja kami di Komisi V DPR, mendorong untuk dilakukan kajian terkait kebutuhan dibentuknya BRR dalam rangka percepatan pemulihan pasca bencana Sumatera,” kata Danang.
Ketua DPP Gerindra Bidang Informasi Strategis itu menegaskan dampak bencana di Sumatera membutuhkan pemulihan yang sistematis dan melibatkan koordinasi lintas sektoral. Jika ada, bisa diberi ruang yang lebih untuk melakukan pemulihan pascabencana.
“Kita perlu mengevaluasi apakah mekanisme yang ada saat ini sudah memadai. Jika tidak, maka pemerintah perlu mempertimbangkan membentuk kembali badan khusus seperti BRR yang dulu pernah sukses mempercepat pemulihan Aceh dan Nias,” sebutnya.
Danang mencontohkan BRR Aceh-Nias bisa jadi acuan keberhasilan tata kelola rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana besar. Kementerian PKP diminta melakukan pemetaan lengkap dan menyeluruh terkait kerusakan permukiman, infrastruktur dasar, dan kesiapan pemerintah daerah dalam penanganan bencana.
“Pemulihan pascabencana tidak hanya soal membangun rumah atau infrastruktur, tetapi juga memulihkan kehidupan sosial, ekonomi, dan psikologis warga,” ucapnya.
Sebelumnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memperbarui jumlah korban terdampak banjir bandang hingga tanah longsor di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Data terbaru sore, sebanyak 836 orang dilaporkan meninggal dunia.
Update Bencana Sumatra: 914 Orang Meninggal, 389 Masih Hilang
Kepada Bergelora.com di Jakarta dilapoirkan, Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, Ph.D., menyampaikan pembaruan data korban bencana banjir dan longsor di Sumatra. Informasi terbaru ini dirilis dalam konferensi pers langsung bertajuk Update Penanganan Bencana Banjir dan Longsor Di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat pada Sabtu (6/12/2025) sore, pukul 17.00 WIB.
Jumlah korban tewas akibat bencana alam di tiga provinsi di Pulau Sumatra ini telah mencapai angka yang sangat mengkhawatirkan. Abdul Muhari menyampaikan secara langsung rincian data korban tewas dan hilang dalam siaran yang disaksikan secara daring.
“Total korban meninggal dunia per hari ini, Jumat 6 Desember 2025, telah mencapai 914 jiwa dari tiga provinsi terdampak,” ungkap Abdul Muhari, Ph.D.
“Selain itu, kami juga masih mencatat sebanyak 389 orang yang hingga kini masih dinyatakan hilang dan terus dilakukan pencarian,” tambahnya.
Secara rinci, Provinsi Aceh mencatatkan jumlah korban tewas tertinggi dengan 359 jiwa yang dikonfirmasi meninggal dunia. Sementara itu, korban tewas di Sumatra Utara (Sumut) juga menyentuh angka yang tinggi, yakni 329 jiwa.
Adapun di Sumatra Barat (Sumbar), tim evakuasi memastikan 226 orang telah kehilangan nyawa akibat dampak banjir dan longsor yang parah.
Upaya pencarian dan penyelamatan masih terus dilakukan oleh tim gabungan di berbagai lokasi yang terdampak, mengingat masih tingginya jumlah orang hilang. (Web Warouw)
