Oleh: Trio Marpaung *
MENYAMBUT Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia yang jatuh pada tanggal 10 Desember, Forum Tapol/Napol Jawa Timur kembali menegaskan seruan bagi Pemerintah Indonesia untuk mengambil langkah tegas dan definitif dalam menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.
Sebagai korban yang menunggu puluhan tahun, Forum Tapol/Napol Jawa Timur melihat pemerintahan kali ini sebagai kesempatan emas untuk membuka lembaran baru bagi bangsa. Presiden dapat mengakhiri ketidakpastian dan mencapai resolusi yang final dan mengikat.
Kisah-kisah kelam di era Orde Baru, bukan sekadar catatan sejarah yang menyedihkan, tetapi merupakan fakta sejarah bagi kegagalan negara dalam melindungi warga negaranya. Selama keadilan atas tragedi masa lalu belum tercapai, Indonesia dinilai membawa beban moral dan politik yang menghambat kemajuan.
Pada peringatan Hari HAM Internasional kali ini kami mengundang secara terbuka bagi semua pihak—pemerintah, militer, masyarakat sipil, dan terutama mantan pelaku—untuk duduk bersama. Mari ubah narasi konflik menjadi narasi rekonsiliasi, dari kebenaran yang dipaksakan menuju kebenaran yang disepakati. Bersama-sama kita ubah kesadaran menjadi tindakan.
Hari ini, sebagai penyintas korban, kebencian dari hati harus dibersihkan dengan memaafkan tapi bukan melupakan. Sudah saatnya negara membuka lembaran baru: dengan keberanian mengakui kesalahan, dan kebijaksanaan memulihkan masa depan.
Jalan penyelesaian kasus-kasus pelannggaran HAM masa lalu bukanlah mengubur sejarah demi impunitas, pun juga bukan membongkar luka tanpa mekanisme keadilan yang jelas. Melainkan, kita harus mewujudkan Rekonsiliasi Bermartabat dengan berpegangan pada tiga tahapan esensial: Pengungkapan Kebenaran (Truth-Telling), Pemuliaan Korban Penuh (Reparasi), dan Penegakan Akuntabilitas Bertingkat (Pragmatis).
Keadilan Masa Lalu untuk Indonesia Emas 2045
Penuntasan pelanggaran HAM berat masa lalu, baik melalui mekanisme rekonsiliasi non-yudisial yang berbasis kebenaran dan pemulihan maupun penyelesaian yudisial yang independen, adalah investasi esensial bagi Visi Indonesia Emas 2045.
Setidaknya ada tiga hal positif yang akan diraih bangsa Indonesia jika mampu menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu :
Pertama, Membangun Moralitas Bangsa: Negara maju dicirikan bukan hanya oleh kekuatan ekonomi, tetapi juga oleh integritas moral dan supremasi hukumnya. Menuntaskan kasus pelanggaran HAM menciptakan preseden selain keadilan bagi korban diwujudkan, yang sangat penting untuk membangun institusi yang kuat dan bersih.
Kedua, Stabilitas dan Kepercayaan Publik: Menyelesaikan konflik historis akan menghilangkan potensi konflik horizontal dan vertikal di masa depan. Ketiadaan penyelesaian kasus hanya akan menumpuk ketidakpercayaan publik terhadap sistem hukum dan politik, yang merupakan bahaya laten bagi stabilitas nasional jelang 2045.
Ketiga, Wariskan Demokrasi yang Sehat: Generasi muda yang akan memimpin Indonesia di tahun 2045 berhak mewarisi negara yang telah menyelesaikan pertanggungjawaban atas dosa-dosa masa lalu. Ini adalah pelajaran krusial tentang pentingnya HAM sebagai pilar utama demokrasi.
Hari HAM berfungsi mengingatkan kita bahwa perjuangan untuk menegakkan martabat manusia bersifat universal dan berkelanjutan. Dengan demikian maka Pemerintah Indonesia harus mempercepat langkah untuk menjamin hak atas kebenaran, keadilan, dan pemulihan bagi para korban.
Indonesia Emas 2045 tidak mungkin diwujudkan dengan kaki yang terantai pada ketidakadilan masa lalu. Kami meminta agar Komnas HAM, Kejaksaan Agung, dan Presiden untuk menjadikan penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat sebagai agenda prioritas negara, membuktikan bahwa kita adalah bangsa yang berani menghadapi kebenaran demi masa depan. Semangat ini sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya cita-cita pertama: memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM).
——-
*Penulis Trio Marpaung, Koordinator Forum Tapol/Napol Jawa Timur.
