Senin, 20 Mei 2024

Aset Pemprov Papua Amburadul

JAYAPURA– Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua TEA Herry Dosinaen mengakui bahwa asset daerah yang dimiliki Pemprov Papua agak amburadul. Dikatakannya beberapa tahun yang lalu pemerintah Provinsi Papua belum menata aset dengan baik. Namun hal ini menurutnya sama dengan permasalahan yang dimiliki Pemprov DKI Jakarta yang amburadul dan simpang siur dalam penanganannya.

“Tetapi ini bukan berarti menjadi tantangan yang luar biasa bagi Pemerintah Provinsi Papua. Kami dalam kepemimpinan gubernur Lukas Enembe dan wakil gubernur Klemen Tinal kami siap membenahi aset yang ada,” tegas Sekda menjawab pertanyaan media ini diruang kerjanya usai memimpin Rapat evaluasi bersama para pimpinan SKPD di lingkungan Pemprov Papua yang berlangsung di ruang rapat BPKAD Papua, Selasa (20/1).

Diakuinya lagi memang banyak aset yang bergerak dan tidak bergerak yang sudah dihibahkan atas dasar ketentuan yang berlaku. Tetapi ada aset lain yang harus diamankan. Artinya ditarik dan dihimpun kembali menjadi aset pemerintah provinsi.

“Ini kita lakukan atas referensi hasil temuan dari BPK RI perwakilan Papua,” ucapnya.

Lebih jauh dijelaskan mantan Sekwan DPRD Puncak Jaya ini  rapat evaluasi yang dilaksanakan adalah untuk membahas tindak lanjut atas audit BPK perwakilan Papua terhadap aset Pemerintah Provinsi Papua.

Hasil audit ini dilaksanakan pada semua SKPD, dimana ada yang sudah ditindak lanjuti dengan penarikan aset yang bergerak yang dibawa oleh mantan-mantan pejabat ataupun Pegawai Negeri Sipil yang sudah mutasi.

“Atas hasil temuan atau audit dari BPK, kami tindak lanjutkan dan hari ini (kemarin-red), saya memimpin rapat untuk semua SKPD, sehingga yang belum dilaksanakan tindak lanjutnya agar diselesaikan,” jelasnya.

Rapat pembahasan yang kemudian dipimpin Asisten II bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat  Elia I Loupatty bersama Kepala BPKAD Papua Benyamin Arisoy dan juga Kepala Inspektorat Provinsi Papua Anggiat Situmorang  bersama semua kepada SKPD di lingkungan Pemprov Papua.

Saat disinggung tentang instansi mana yang tidak tertib dalam pengaturan asset. Tanpa menyebutkan namanya, Sekda mengatakan nantinya akan ada  di satuan kerja masing-masing, yang kemudian nantinya akan dihimpun semua.

“Saya belum mendapatkan laporan secara komprehensif data-datanya. Akan  tetapi saya ingin mengatakan bahwa sudah ada tindak lanjut. Kemarin sudah ada laporan bahwa ada kendaraan yang sudah ditarik dari mantan pejabat dan PNS yang sudah dimutasi ke kabupaten dan Satker lain, yang seharusnya aset itu ada di satker yang diperuntukkan,” jelasnya.

Ditegaskan lagi oleh Sekda Dosinaen aset yang didata juga termasuk mobil dinas yang masih berada di mantan anggota DPRP. 

“Aset itu semua terdata dan tidak ada perbedaan Pegawai Negeri Sipil maupun pejabat politisi yang ada. Semua itu ketika ini belum sesuai dengan ketentuan, tetap akan ditarik. Sampai sekarang ini kita mulai mengumpulkan semua SKPD. Kita  paparkan semua ini, sehingga nantinya kita sejalan dengan SKPD yang ada untuk sama-sama kita tindaklanjuti  kepada semua pejabat yang ada atau PNS yang assetnya harus kita tarik,” tegasnya. (Yohana Toatubun)

Artikel Terkait

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

342FansSuka
1,543PengikutMengikuti
1,100PelangganBerlangganan

Terbaru