JAKARTA – Banjir bandang di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mengindikasikan ketidaksesuaian tata kelola perizinan yang tidak mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup (D3TLH) di sub daerah aliran sungai (DAS). Penyusutan D3TLH terjadi seiring dengan penerbitan izin yang didominasi konsesi berbasis komoditas ekstraktif.
Guru Besar Ilmu Teknik Sipil dan Lingkungan, IPB University, Chusnul Arif menyatakan kondisi itu mencerminkan kebijakan pemerintah cenderung kurang berpihak kepada keberlanjutan lingkungan. Apalagi, lemahnya mekanisme pengawasan, termasuk kurang optimalnya audit ekologis dan verifikasi AMDAL di lapangan, beriringan dengan absennya restorasi ekologis dalam jangka panjang.
Pembangunan ekonomi bercorak kapitalistik yang berbanding terbalik dengan keberlanjutan lingkungan, memang akar masalah dari bencana banjir bandang di Sumatera.
Privatisasi Ruang Publik
Di sisi lain, terjadi privatisasi ruang publik yang menghilangkan akses publik terhadap tanah dan air. Penguasaan tanah dan air untuk usaha ekstraktif tersebut memperparah kerentanan masyarakat terhadap bencana.
“Menyalahkan alam, siklon tropis Senyar yang (memicu) hujan yang ekstrem, padahal ada kelemahan dari tata kelola yang sifatnya sistemik,” ujar Chusnul Arif, dalam webinar, dikutip Bergelora.com di Jakarta, Selasa (30/12)
Menurut Arif, penanganan pasca bencana di Indonesia masih terkesan ‘pemadam kebakaran’, yang baru bergerak saat banjir datang ketimbang melakukan berbagai pencegahan. Imbasnya, ketika terjadi banjir, maka tersingkap kegagalan struktural dalam memitigasi bencana.
“Bagaimana pembangunan seringkali mengabaikan topografi, mengabaikan ekosistem lokal, saat sudah terjadi (bencana), baru sekarang ramai-ramai. (Berita-berita) Menhut (Menteri Kehutanan) akan mencabut izin usaha sudah mulai keluar lagi. Ini benar-benar atau cuma lipsync,” tutur Arif.
Ia menilai, respon pemerintah terhadap bencana banjir di Sumatera hanya sebatas aksi-reaksi belaka, tanpa adanya upaya memperbaiki kelemahan tata kelola yang sistemik.
Selain itu, penyaluran bantuan masih sering terhambat birokrasi yang terkadang kaku. Koordinasi kementerian/lembaga dalam penanganan pasca bencana masih kurang baik, termasuk antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, yang tampak seolah saling “pamer”.
Gelondongan Kayu
Senada, Guru Besar Ilmu Kehutanan Universitas Sumatera Utara (USU), Muhammad Basyuni mengatakan, kasus korban banjir bandang di Aceh Tamiang yang meninggal dunia di dalam mobil menunjukkan tidak adanya edukasi tanggap bencana.
“Mereka berpikir lari ke atas, ternyata mereka malah meninggalnya di dalam mobil, karena tidak mengerti bahwa di hulunya juga rusak, apalagi di hilirnya,” ucapnya.
Tumpukan kayu gelondongan yang terbawa arus banjir bandang di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, menjadi bukti nyata degradasi fungsi hutan.
Tumpukan kayu gelondongan kemungkinan dapat terseret banjir akibat erosi yang parah, aktivitas pembalakan liar berskala besar, penebangan kayu secara legal, atau praktik pencucian kayu (wood laundering).
Menurut Basyuni, tumpukan kayu gelondongan sebenarnya indikator awal kerusakan ekosistem yang sistemik dan tak terbantahkan. Bahkan, banyak ditemukan kayu gelondongan dari pohon endemik di Tapanuli, yang menunjukkan adanya rantai pasok ilegal secara terorganisir.
“Harusnya sungai itu membawa air yang jernih ya, ternyata membawa material-material yang tidak pernah dibayangkan oleh masyarakat ya, seperti pasir, batu, kayu-kayu gelondongan itu banyak yang rapi-rapi,” ujar Basyuni.
Kata dia, hutan di dalam DAS berfungsi untuk mengatur tata air. Kanopi pepohonan di hutan bisa menahan hingga 35 persen air hujan agar tidak langsung jatuh jatuh ke tanah.
Dari segi porositas, akar pohon dapat menyerap puluhan hingga ribuan liter air.
Kalau hutan di dalam DAS sudah melampaui titik kritis dan belum ada upaya pemulihan, maka ke depannya curah hujan ekstrem akibat siklon tropis akan kembali menyebabkan banjir bandang.
“Kalau hulunya (hutan dalam DAS) tidak diperbaiki, nanti jika terjadi siklon baru, ada cuaca ekstrem, maka akan terjadi yang seperti ini (banjir bandang), bahkan (bisa) lebih parah lagi, ketika hulunya tidka dipulihkan,” tutur Basyuni.
Menstabilkan Fungsi Ekologis DAS
Sebagai solusi penanganan pasca bencana di Sumatera, Arif menawarkan paradigma tata kelola berkelanjutan. Untuk menstabilkan fungsi ekologis DAS, pemerintah perlu melakukan beberapa intervensi kebijakan.
Pertama, moratorum aktivitas ekstratif di hulu DAS Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Kedua, penetapan DAS sebagai unit pengelolaan utama dalam semua rencana pembangunan daerah. Ketiga, restorasi secara masif melalui gerakan reboisasi yang terstruktur, terutama di daerah hulu.
Selain itu, pemerintah harus melakukan penegakan hukum dan akuntabilitas untuk memastikan kejelasan tanggung jawab dan pemulihan.
Kata dia, pemerintah dapat melakukan investigasi spasial berbasis citra tutupan ahan untuk menentukan tanggung jawab legal perusahaan yang terlibat deforestasi.
Lalu, pemerintah perlu memastikan skema ganti rugi dan pemulihan ekologis yang wajib ditanggung oleh perushaaan terkait.
Terakhir, pemerintah harus menginternalisasi etika pembangunan berbasis environmental, social, and governance (ESG) yang berkelanjutan. Yaitu, dengan mengevaluasi kebijakan yang mendorong eksploitasi berlebihan melalui menggeser orientasi pembangunan kapitalistik, menjadi model berkeadilan ekologis.
1 Bulan Penanganan Bencana: Ada Hasil Konkret
Sementara itu sebelumnya dilaporkan, Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menjelaskan, pemerintah telah menunjukkan hasil-hasil konkret selama satu bulan penanganan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Hal tersebut disampaikannya dalam konferensi pers pemulihan dan rencana strategis pascabencana jelang akhir tahun, Senin (29/12/2025).
“Sekarang ini kita sudah masuk dalam satu bulan pasca bencana, satu bulan pertama, dan alhamdulillah, pemerintah, kita semua di sini, termasuk para petugas dan semua yang ada di sana, dalam satu bulan ini kita ada hasil konkret,” ujar Teddy dalam konferensi pers, Senin.
Teddy turut menyinggung adanya pihak yang membandingkan banjir di Sumatera dengan bencana-bencana lain yang pernah terjadi di Indonesia.
Jelasnya, setiap bencana memiliki tantangan dan karakteristik masing-masing dalam penanganannya.
“Setiap bencana punya tantangan sendiri. Butuh penanganan sendiri. Dan yang pasti, setiap pemerintah pada masanya pasti ingin yang terbaik dan yang tercepat untuk memulihkan,” ujar Teddy.
Saat ini, percepatan pemulihan di Sumatera tidak lepas dari kerja bersama antara petugas, relawan, dan masyarakat di lapangan yang saling membantu.
“Di lapangan, para petugas dan warga nyatanya sama-sama saling bantu, saling kerja sama, gotong royong semua. Petugas, warga, relawan. Jadi satu semua,” ujar Teddy.
“Ayo kita semua sama-sama saling bantu, saling melengkapi. Kuncinya saling melengkapi,” sambungnya.
Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menyampaikan bahwa 25 kabupaten/kota terdampak bencana di Sumatera telah memasuki fase rehabilitasi dan rekonstruksi.
“Di Aceh terdapat tujuh kabupaten/kota yang sudah masuk ke fase transisi rehabilitasi dan rekonstruksi,” ujar Pratikno.
Sedangkan di Sumatera Utara (Sumut), sebanyak delapan kabupaten/kota sudah masuk ke tahap transisi rehabilitasi dan rekonstruksi.
Lalu di Sumatera Barat (Sumbar), terdapat 10 kabupaten/kota yang masuk ke fase transisi rehabilitasi dan rekonstruksi.
Pratikno menyampaikan, Presiden Prabowo Subianto telah menyampaikan bahwa seluruh sumber daya dikerahkan dalam penanganan pascabencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar.
Seluruh masyarakat, relawan, TNI, Polri, ASN pusat dan daerah, serta para pekerja swasta bekerja keras dalam penanganan bencana.
“Sekali lagi kami tegaskan bahwa Bapak Presiden memerintahkan seluruh jajaran kementerian, lembaga, TNI, Polri, pemerintah daerah terus mengerahkan segala daya upaya untuk percepatan penanganan pasca-bencana,” kata Pratikno. (Web Warouw)
