JAKARTA — Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI) mengkritisi rencana Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin untuk mengizinkan dokter umum melakukan operasi caesar pada ibu melahirkan.
POGI meminta pemerintah untuk mempertimbangkan sejumlah aspek dalam kebijakan tersebut. Mulai dari keselamatan pasien, kualitas layanan, hingga edukasi terhadap masyarakat.
“Dalam upaya menurunkan angka kematian ibu dan perinatal, perlu ada kebijakan yang tidak hanya mempertimbangkan aksesibilitas layanan kesehatan, tetapi juga kualitas dan keselamatan tindakan medis yang dilakukan,” ucap POGI melalui keterangan tertulis, Jumat (16/5).
POGI terutama meyakini prinsip bahwa setiap tindakan medis harus dilakukan tenaga yang memiliki kompetensi di bidangnya. Begitu pula dengan intervensi bedah yang dinilai kompleks dan berisiko.
“Tindakan seperti seksio sesarea merupakan intervensi bedah yang kompleks dan berisiko, sehingga harus dilakukan oleh dokter spesialis obstetri yang terlatih,” katanya.
POGI Merujuk pada landasan akademik yang telah dinyatakan WHO, ACOG, dan RCOG bahwa pelatihan dan kompetensi dalam melakukan tindakan medis invasif, seperti operasi caesar merupakan hal penting.
“Kami mendesak agar kebijakan yang diambil mengacu pada standar internasional untuk menjamin keselamatan pasien,” katanya.
Meski begitu, POGI tidak menyatakan persetujuan terhadap rencana umum dokter yang diberi wewenang untuk operasi caesar. Namun POGI meminta agar dokter umum diberi pelatihan dan pendidikan lebih lanjut terkait obstetri dan ginekologi.
Selain itu, POGI juga menyarankan penggunaan teknologi telemedis untuk memberikan bimbingan dan pengawasan kepada dokter umum dalam situasi darurat.
“Kami mengajak seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, profesi, dan masyarakat, untuk berdialog dan berkolaborasi dalam menyusun kebijakan yang tidak hanya memenuhi kebutuhan akses layanan kesehatan, tetapi juga menjamin keselamatan dan kualitas layanan bagi masyarakat,” katanya.
Menkes Siapkan Aturan
Kepada Bergelora.com.di Jakarta dilaporkan, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (BGS) mengaku akan membuat aturan dalam waktu dekat yang memperbolehkan dokter umum untuk melakukan operasi caesar .
Budi menjelaskan aturan itu akan menjadi landasan Kemenkes untuk memberikan pelatihan resmi kepada dokter umum untuk melakukan operasi caesar. Khususnya, dokter umum di daerah terpencil.
“Akan kita buat regulasinya. Supaya mereka itu bisa diberikan secara resmi. Bukannya kemudian orang bodoh, seperti orang bodoh langsung disuruh, dibolehin Enggak,” kata Budi di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (14/5).
“Mereka akan dibor secara formal. Dan apakah melatihnya semuanya, enggak. Yang menyelamatkan nyawa aja yang darurat itu harus diberikan,” sambungnya.
Budi menjelaskan aturan ini penting untuk mengatasi minimalnya dokter yang menangani kelahiran dan banyaknya kasus kematian ibu ketika melahirkan di daerah-daerah terpencil.
Terlebih lagi, kata dia, minimalnya dokter yang membantu proses kelahiran di daerah diperparah oleh buruknya infrastruktur transportasi menuju fasilitas kesehatan.
” Lihat beberapa dari mereka mati dalam proses. Jadi apa yang teman-teman lihat di kota itu jauh sekali kenyataannya berbeda dengan ada yang di pedalaman,” ujarnya.
Penjelasan Menkes soal Risiko Kematian Pemilik Ukuran Celana 33-34
Di sisi lain, Budi mengklaim aturan dokter umum untuk melakukan proses caesar juga telah mengizinkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sebagai bentuk tindakan darurat.
Ia mengatakan WHO menyebut tindakan dokter membantu melakukan tindakan darurat kesehatan sebagai pengalihan tugas atau alih tugas.
“Jadi ada pengalihan tugas . Istilah WHO mengizinkan dokter-dokter umum untuk melakukan beberapa tindakan yang menyelamatkan nyawa masyarakat,” ujarnya. (Web Warouw)
