JAKARTA- Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD-RI) yang merasa dicurangi dalam pemilu legislatif 2014 lalu datang melaporkan kecurangan pemilu ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di Jakarta, Jumat (16/5).
“Bagi kami kekalahan yang fair itu wajar. Tetapi kalau terjadi kecurangan maka yang akan menanggung akibatnya bukan kami tetapi rakyat Indonesia yang kami wakili di daerah. Karena kemenangan karena kecurangan itu punya konsekwensi,” demikian anggota DPD dari Jawa Tengah, Poppy Dharsono kepada bergelora.com di Jakarta, Jumat (16/5).
Menurutnya, kecurangan yang sudah menjadi kejahatan pemilu sudah menjadi rahasia umum, karena terjadi secara sistimatis, terencana dan masif. Pelaku kejahatan pemilu terdiri dari penyelenggara dan peserta pemilu.
“Namun sangat mengherankan semua pihak membiarkan kejahatan ini. Ini berarti kita semua ingin menghancurkan bangsa NKRI ini. Kami tidak mau seperti itu,” ujarnya.
Anggota DPD lainnya yang melapor ke Bawaslu bersama Poppy Dharsono adalah anggota DPD NTT, Sarah Lery Mbuik, anggota DPD Sumatra Selatan Abdul Aziz, anggota DPD Maluku Utara, Abdurachman Lahabato, anggota DPD dari Kalimantan Selatan, Mohammad Sofwat Hadi.
Beberapa hari sebelumnya Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa Pemilu legislatif 2014 memang dipenuhi kecurangan.
“Kalau mau menegakkan demokrasi di Indonesia, KPU jangna main. Permainan itu ada. Ada buktinya,” ujar Mega dalam pidato politiknya saat deklarasi koalisi dukung capres Jokowi di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Rabu (14/5).
Megawati juga mentengarai adanya keterlibatan intelejen dalam pemilu. Menurutnya intelijen seharusnya melindungi negara, bukan justru bermain dalam pemilu.
“Laporan Ke MK tentang Money Politic, IT dan penghitungan yang manipulatif. Kita jangan senang dulu selama pemilu masih manipulatif. Banyak yang prihatin,” tegasnya.
(Enrico N. Abdieli)
