JAKARTA- Kartu Indonesia Sehat adalah penyempurnaan dari progam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan karena peserta lebih luas menjangkau gelandangan, masyarakat di panti sosial dan bayi yang barusan lahir. Hal ini disampaikan oleh dua orang politisi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) – Perjuangan yaitu mantan anggota Komisi IX, DPR-RI, Surya Chandra Surapaty dan mantan anggota Komisi XI, DPR-RI, Dolfy OSP, kepada Bergelora.com di Jakarta, Senin (10/11).
“Manfaat diperluas tidak hanya pelayanan pengobatan tetapi juga pelayanan kesehatan promotif, preventif, dan rehabilitasi,” ujar Surya Chandra Surapaty.
Ia menjelaskan bahwa dalam APBN 2014 pemerintah membantu iuran pada Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan yaitu masyarakat yang tidak mampu untuk memperoleh JKN (Jaminan Kesehatan Nasional).
“Penerima PBI sebanyak 86,4 juta orang. Semua menerima kartu JKN,” ujarnya
Menurutnya, pembagian Kartu Indonesia Sehat (KIS) adalah program jangka pendek dari November-Desember 2014, pemerintahan Jokowi.
“Yaitu membagikan kartu KIS kepada 4,4 juta peserta PBI BPJS Kesehatan. Anggaran dipakai untuk mencetak kartu, biaya operasional oleh BPJS dan pengiriman kartu bisa diambil dari APBNP 2014,” ujarnya.
Sementara itu, Dolfy OSP mengatakan dalam APBN 2014 menurutnya juga ada program BSM (Bantuan Siswa Miskin) untuk 11,1 juta siswa dengan anggaran kurang lebih Rp 6 Triliun. BSM diberikan kepada anak yang bersekolah di tingkat SD, SMP, dan SMA.
“Program BSM digantikan dengan Program KIP (Kartu Indonesia Pintar-red). Manfaat KIP yaitu bantuan diberikan kepada anak usia sekolah pada keluarga tidak mampu. Yang bersekolah maupun tidak bersekolah. Termasuk sekolah formal dan non formal. Yang terpenting anak usia sekolah,” ujarnya
Menurutnya, jumlah perkiraan mencapai 24 juta masih harus diverifikasi. Manfaat lainnya adalah KIP menjamin keberlanjutan anak bersekolah dari SD, SMP, dan SMA.
“Program jangka pendek pemerintahan Jokowi adalah membagikan KIP kepada 152 ribuan lebih anak. Anggaran untuk cetak kartu dan operasional bisa diambil dari APBNP 2014,” ujarnya
Ia juga menjelaskan bahwa selama ini sudah ada program KPS (kartu perlindungan sosial) yang dibagikan kepada 15,5 juta rumah tangga tidak mampu. KPS digunakan untuk mendapatkan BLSM saat kenaikan harga BBM.
“KKS atau Kartu Keluarga Sejahtera menggantikan KPS diperluas manfaatnya yaitu sebagai rekening yang dapat digunakan tidak hanya untu penyaluran dana kompensasi tetapi juga untuk penyaluran bantuan lain seperti bantuan pupuk, subsidi solar untu nelayan, dan lainnya,” ujarnya.
Menurutnya, program jangka pendek pemerintah Jokowi adalah membagikan KKS kepada 15,5 juta rumah tangga tidak mampu dengan besaran dana Rp 200.000/bulan selama 2 bulan. Pembagian dana tersebut dilakukan dengan dua cara. Pada 14,5 juta keluarga dengan giro pos dan 1 juta keluarga dengan sim card yang berfungsi sebagai E- money. Anggaran Dana KKS bisa diambil dari APBNP 2014 untuk Kementerian Sosial berupa dana perlindungan sosial.
Menurut Surya Chandra Surapaty, karena ketiga Kartu ini ada dalam ranah program atau satuan 3 maka sepenuhnya wewenang ekesekutif. DPR cukup melaksanakan pengawasan dalam implementasinya.
“Perubahan nama program didasarkan pada sudut pandang rakyat yang punya hak untu disehatkan, dipintarkan dan disejahterakan, bukan dari sudut pandang pemerintah.
Ia menjelaskan bahwa istilah ‘bantuan siswa miskin’ terkesan siswa yang miskin dibantu akan tetap miskin karena pemerintah seolah-olah sebagai sinterklas. Sangat berbeda paradigmanya Bila disebut ‘Indonesia Pintar’ yang terkesan semua anak Indonesia harus pintar apapun status sosial ekonominya.
“Sama halnya dengan istilah Indonesia Sehat dari Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan ‘perlindungan Sosial’ menjadi ‘ Keluarga Sejahterah’. Semua sudah kami sampaikan pada Menteri Puan Maharani,” ujarnya. (Web Warouw)
