JAKARTA — Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria menegaskan data yang melimpah dari aktivitas digital dapat menjadi fondasi kebijakan publik yang lebih cepat, akurat, dan akuntabel.
Nezar menambahkan, pemanfaatan big data akan menjadi kunci akselerasi transformasi digital, khususnya dalam tata kelola pemerintahan daerah. Pemanfaatan big data, ucap Nezar, memungkinkan melakukan lompatan besar di sektor publik.
“Big data menawarkan akurasi dan kecepatan sehingga mampu mempercepat eksekusi layanan publik,” ujar Nezar dikutip Jumat (19/9/2025).
Menurut Nezar, ketersediaan infrastruktur digital telah menghasilkan data yang sangat melimpah, yang bila dikelola dengan baik dapat memperkuat akuntabilitas kebijakan publik.
“Konektivitas yang dibangun pemerintah sudah mencapai 97 persen dari wilayah berpenghuni. Penetrasi internet kini sekitar 80 persen dari total populasi, atau setara 222 juta jiwa. Semua aktivitas digital menghasilkan data yang sangat berharga bagi pengambilan kebijakan,” ungkapnya.
Nezar menekankan arti penting konsolidasi data melalui inisiatif Satu Data Indonesia agar kualitas data lebih terjamin dan efektif digunakan untuk pengambilan keputusan pemerintah. Kesalahan dalam membaca data bisa berdampak pada kebijakan yang diambil.
“Oleh karena itu, Satu Data Indonesia menjadi penting untuk menjamin kualitas data. Pemerintah daerah juga perlu aktif melakukan integrasi data di portal tersebut,” katanya.
Meski peluang besar terbuka, Nezar mengingatkan adanya ancaman serius berupa kebocoran data dan lemahnya kesadaran keamanan siber di sejumlah daerah.
“Dalam peristiwa serangan siber ke pusat data nasional, kebocoran terjadi melalui salah satu kabupaten karena kompromi kata sandi yang sederhana. Hal ini menunjukkan pentingnya disiplin dan standar keamanan data,” jelasnya.
Ia pun menawarkan dua strategi optimalisasi tata kelola big data, yaitu kemitraan publik–swasta serta pelibatan masyarakat melalui citizen generated data dan crowdsourcing.
“Tata kelola big data dapat ditempuh dengan mekanisme kemitraan publik–swasta. Selain itu, pemerintah dapat melibatkan masyarakat dalam riset berbasis citizen generated data dan memanfaatkan crowdsourcing dengan tetap mengutamakan perlindungan data pribadi,” paparnya.
Tulang Punggung Masa Depan Digital Indonesia
Kepada Bergelora.com di Jakarta dilaporkan terpisah, Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII),
Muhammad Arif menekankan pentingnya interkoneksi pusat yang andal sebagai fondasi transformasi digital nasional.
“Saat ini transformasi digital bukan lagi pilihan. Interkoneksi pusat yang kuat sudah menjadi keharusan,” ujarnya saat penandatanganan kerja sama APJII dengan Bitera di Jakarta, baru-baru ini.
Kolaborasi tersebut tidak sebatas integrasi teknis, melainkan menjadi dasar penting membangun konektivitas nasional yang efisien.
“Kami percaya interkoneksi yang andal merupakan pondasi masa depan digital Indonesia yang tangguh dan inklusif,” katanya.
Data APJII menunjukkan, trafik internet nasional tumbuh pesat dalam tiga tahun terakhir.
Dari 1,3 terabit per detik (Tbps) pada 2021, melonjak lebih dari 10 kali lipat menjadi 14 Tbps di akhir 2024 pada saat puncak trafik.
Pertumbuhan ini sejalan dengan peningkatan penetrasi internet yang pada 2025 telah mencapai 80,66 persen.
Dari total 284,4 juta penduduk, sebanyak 229,4 juta jiwa sudah terkoneksi internet. Kontribusi terbesar berasal dari Pulau Jawa (58,14 persen) dan Sumatera (20,51 persen).
“Angka ini menunjukkan kebutuhan interkoneksi yang lebih kuat agar trafik yang terus meningkat bisa dilayani dengan stabil, aman, dan efisien,” kata Arif.
Untuk mendukung penyelenggaraan Indonesia Internet Exchange (IIX), APJII menggandeng Bitera sebagai mitra penyedia data center premium.
Direktur Utama Bitera, Tedy Harjanto, menyatakan kesiapan penuh mendukung ekosistem digital nasional.
“Bitera siap mendorong pertumbuhan trafik internet yang lebih cepat dan merata. Dengan tingkat ketersediaan layanan hingga 99,999 persen, kami memastikan interkoneksi tetap stabil sekaligus menjawab tantangan era digital,” jelasnya.
APJII berharap kolaborasi ini memperkuat ekosistem peering nasional, menekan biaya operasional, dan memastikan konsistensi layanan internet bagi masyarakat.
“Efisiensi, konsistensi, dan inklusivitas menjadi kunci. Dengan interkoneksi yang kuat, manfaat transformasi digital bisa dirasakan seluruh lapisan masyarakat,” kata Arif. (Enrico N. Abdielli)
