JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) meninjau ulang permohonan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) usai muncul dugaan 5.000 titik dapur MBG fiktif.
Wakil Kepala BGN Sony Sanjaya menyebutkan, lewat review ini, sistem akan mengatur agar usulan SPPG yang disebut dalam proses persiapan dikembalikan ke proses verifikasi pengajuan bila perkembangan pembangunan SPPG itu masih nol persen.
“Saat ini BGN telah melakukan langkah review terhadap usulan dengan status proses persiapan, namun progres pembangunannya nol persen,” ujar Sony dalam keterangan resmi, Sabtu (20/9/2025).
“Usulan titik-titik SPPG tersebut dikembalikan statusnya oleh sistem ke tahap awal, yaitu verifikasi pengajuan,” kata dia melanjutkan.
Sony menuturkan, setiap usulan dapur wajib melewati sejumlah tahap, mulai dari verifikasi pengajuan, persiapan, survei lapangan, hingga penentuan kelayakan.
Ia juga menegaskan, dana MBG tidak mungkin dicairkan tanpa mekanisme resmi karena pencairan hanya bisa dilakukan melalui akun virtual dengan persetujuan perwakilan yayasan dan kepala SPPG.
“Anggaran MBG ditransfer oleh KPPN kepada virtual account, di mana pencairannya hanya bisa dilakukan apabila perwakilan yayasan sebagai maker dan Kepala SPPG approver masing-masing telah memiliki username dan password,” kata Sony.
“Tanpa adanya usulan dari perwakilan yayasan (maker) dan persetujuan (approval) dari Kepala SPPG, maka sangat tidak mungkin satu rupiah pun anggaran MBG akan keluar dari virtual account,” imbuh dia.
Sony bilang, adanya dugaan 5.000 dapur Program MBG yang disebut fiktif itu muncul dari usulan titik SPPG yang memang sudah terdaftar dalam portal mitra, tetapi belum ditindaklanjuti dengan pembangunan.
“Semua SPPG operasional yang terverifikasi tidak mungkin fiktif karena harus dilengkapi dengan perwakilan yayasan dan kepala SPPG,” kata Sony.
Sony menyebut, hingga kini, BGN menerima 3.520 komplain. Dari jumlah itu, 3.470 sudah direspons dan 1.942 mitra telah menyampaikan bukti valid berupa video pembangunan SPPG.
Anggaran Jumbo Terancam Disalahgunakan
Sebelumnya kepada Bergelora.com di Jakarta dilaporkan, anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, menuding adanya 5.000 titik dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang fiktif dalam program Badan Gizi Nasional (BGN).
Dugaan tersebut diungkapkan saat rapat kerja dengan BGN pada Senin (15/9/2025) dan kemudian dipublikasikan melalui kanal YouTube Komisi IX DPR RI, Jumat 19 September 2025.
Nurhadi menilai ribuan dapur yang tidak beroperasi di lapangan itu muncul akibat ulah oknum yang memahami detail sistem pendirian Sentra Pengolahan dan Pendistribusian Gizi (SPPG) di BGN.
Menurutnya, oknum tersebut mendaftarkan yayasan dan mengunci titik dapur, namun tidak membangun fasilitas sesuai tenggat waktu.
“Jadi ada oknum yang tahu sistem BGN, tahu cara daftarnya seperti apa, dan pakai yayasannya dia. Setelah oknum ini mengunci titiknya ternyata dia tidak bangun-bangun dapurnya, dan saat menuju 45 hari dijual-lah titik itu dengan ditawarkan ke investor,” ujar Nurhadi.
Politikus Partai NasDem itu menegaskan bahwa kasus ini tidak bisa dianggap sepele karena menyangkut hak anak-anak Indonesia memperoleh gizi layak. Ia menyoroti program MBG yang menyerap anggaran hingga triliunan rupiah, sehingga setiap titik dapur harus diawasi ketat.
Nurhadi juga menyoroti lemahnya mekanisme verifikasi dan pengawasan sejak awal pelaksanaan program. Ia mempertanyakan alasan BGN yang sudah mencatat ribuan lokasi dapur, namun tidak menunjukkan progres pembangunan meski melewati tenggat waktu 45 hari.
Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari menilai wacana realokasi anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tak terserap merupakan langkah tepat untuk menjaga efisiensi keuangan negara.
Hal itu ia sampaikan menanggapi rencana Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, yang membuka opsi untuk mengalihkan anggaran MBG ke program lain maupun untuk membayar utang negara.
“Harusnya langkah yang tepat ya. Pak Prabowo ini kan efisiensi dan realokasi. Kalau dana diambil dari kantong A dipindahkan ke kantong B, katakanlah kantong B ini MBG. Kantong B serapannya 10 persen, yang 90 persen ini kan enggak ngucur, enggak ada likuiditas,” ujar Qodari di Jakarta, Sabtu (20/9/2025).
Menurut Qodari, kebijakan tersebut secara logika sudah benar. Namun, ia menekankan perlunya pematangan teknis agar anggaran yang dialihkan tidak kembali tersendat di program lain.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa dana MBG yang tidak terserap sebaiknya bisa dialihkan untuk membiayai program lain yang berdampak langsung terhadap masyarakat.
“Saya kalau jadi Pak Purbaya juga sama. Dana yang 90 (persen) ini kalau enggak turun-turun lebih baik didistribusikan kepada program-program yang lain. Agar apa? Agar ekonomi bergerak, kesejahteraan masyarakat juga terpenuhi,” ujarnya.
Banyak Tak Yakin MBG Jalan
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan alasan serapan anggaran yang masih rendah. Ia menyinggung tentang banyak pihak tidak yakin terhadap jalannya program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu penyebabnya.
Menurut Dadan, penyerapan anggaran di BGN sangat erat kaitannya dengan jumlah penerima manfaat. Dengan demikian, yang menjadi salah satu mesin penyerapan anggaran adalah jumlah Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) atau dapur MBG.
Namun demikian, pada awal pelaksanaan program MBG pemerintah masih cukup berhati-hati. Bahkan pada kala itu, juga banyak pihak yang tidak yakin kalau program MBG bisa berjalan.
“Satu SPPG berdiri, satu hari, maka Rp 1 miliar satu bulan akan terserap. Kita kenapa lambat di awal? Karena kan banyak orang yang tidak yakin program ini akan jalan. Januari itu kan hanya 190 SPPG, itu penyerapannya berapa? Hanya Rp 190 miliar,” kata Dadan di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Kamis (18/9/2025).
Per hari ini, Dadan mengatakan, sudah ada 8.344 SPPG beroperasi dan diperkirakan realisasi penyerapan anggaran telah mencapai Rp 8,3 triliun. BGN menargetkan, realisasi terus bertambah seiring waktu.
Ditargetkan pada bulan ini jumlah SPPG bertambah menjadi 10.000 sehingga realisasi bisa tembus Rp 10 triliun. Dadan menargetkan, pada Oktober mendatang jumlah SPPG bertambah menjadi 20.000 sehingga penyerapannya bisa tembus hingga Rp 20 triliun.
Persoalan lambatnya penyerapan anggaran BGN sempat mendapat sorotan dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Saat ditanya tentang permintaan Purbaya agar BGN mengadakan jumpa pers update realisasi keuangan secara rutin, Dadan mengatakan komunikasi intensif terus berjalan.
“Saya perlu informasikan bahwa saya dengan menkeu itu setiap saat (koordinasi), mereka kan mantau setiap saat. Bahkan dengan Bu Sri Mulyani dulu kan sudah dua atau tiga kali konferensi pers. Jadi, karena Pak Menkeu baru, nanti kita akan lakukan dengan Pak Menkeu baru, tapi dengan tiga wamennya kan sudah biasa,” kata Dadan.
Sebelumnya, Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan, pemerintah tidak akan membiarkan anggaran MBG yang tak terserap menganggur hingga akhir tahun. Jika hingga akhir Oktober 2025 realisasi penyerapan masih rendah, dana tersebut akan dialihkan ke program lain, digunakan untuk mengurangi defisit, atau membayar utang.
“Kalau di akhir Oktober kita bisa hitung dan kita antisipasi penyerapannya hanya akan sekian, ya kita ambil juga uangnya. Kita sebar ke tempat lain, atau untuk mengurangi defisit, atau untuk mengurangi utang. Jadi pada dasarnya enggak ada uang nganggur di departemen atau kementerian,” kata Purbaya.
Sebagai informasi, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp71 triliun untuk Program MBG pada 2025. Program ini menargetkan 82,9 juta penerima manfaat, mulai dari 15,5 juta anak sekolah, 2,4 juta ibu hamil, menyusui, balita, hingga kelompok masyarakat lain yang dilayani oleh sekitar 32 ribu Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG).
Alokasi Rp335 triliun Untuk MBG 2026
Sebelumnya pada 15 Agustus 2025, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan Pidato Pengantar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 dan Nota Keuangannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dokumen tersebut merupakan APBN pertama yang disusun di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Untuk membangun generasi unggul melalui Makan Bergizi Gratis (MBG) Presiden Prabowo mentargetkan mampu menjangkau 82,9 juta siswa, ibu hamil, dan balita melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dibangun di seluruh pelosok negeri.
Alokasi anggaran untuk MBG tahun 2026 adalah sebesar Rp335 triliun. Program MBG tak hanya meningkatkan kualitas SDM Indonesia melalui perbaikan asupan gizi, namun juga memberdayakan UMKM dan ekonomi lokal.
“(MBG) menciptakan ratusan ribu lapangan kerja baru, dan memberdayakan jutaan petani, nelayan, peternak, dan pelaku UMKM,” ujar Presiden. (Web Warouw)
