DHARMASRAYA- Seharusnya 1.700.000 sertifikat diberikan kepada masyarakat Sumatra Barat, tapi sampai saat ini baru 700.000 yang bisa disertifikatkan.
Hal tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat memberikan sertifikat kepada masyarakat di Gelanggang Olahraga (GOR) Dharmasraya, Sumatra Barat, Rabu (7/2) sore.
“Oleh sebab itu, kantor BPN di Sumatra Barat masih punya utang pada rakyat 1.000.000 sertifikat yang harus segera diselesaikan dan tadi saya sudah perintahkan kepada menteri tahun 2023 harus selesai semuanya,” ujar Presiden Jokowi.
Lebih lanjut, Presiden menyampaikan bahwa seharusnya 126.000.000 sertifikat telah diberikan dan sudah diterima oleh masyarakat, tetapi baru 46.000.000 yang bisa dipegang sampai tahun 2015 yang lalu.
“Oleh sebab itu, masih ada 80.000.000 sertifikat di seluruh tanah air yang menjadi pekerjaan rumah, pekerjaan besar dari Kementerian BPN. Saya sudah titip perintahkan kepada Pak Menteri tahun yang lalu 5.000.0000 sertifikat yang bisa tercapai sudah kita berikan pada masyarakat,” tambah Presiden seraya menyampaikan bahwa biasanya setahun hanya 500.000 tahun 2017 5.000.000, tahun 2018 7.000.000, dan tahun 2019 9.000.000 sertifikat.
Alasan mengapa sertifikat ini penting, menurut Presiden, karena setiap dirinya ke daerah, provinsi, kabupaten/kota, keluhan yang masuk selalu sengketa tanah, sengketa lahan dimana-mana.
“Di hampir semua provinsi sengketa tanah antara rakyat dengan perusahaan, rakyat dengan BUMN, rakyat dengan rakyat, rakyat dengan negara, anak dengan bapak, anak dengan orang tua. Sengketa-sengketa seperti itu disebabkan karena belum pegang yang namanya tanda bukti hak untuk atas tanah yaitu sertifikat seperti yang telah hari ini dipegang,” ujar Presiden.
Hal kedua, lanjut Presiden, setelah sertifikat diterima agar diberi plastik supaya tidak rusak karena hujan dan juga difotokopi agar jika hilang mudah mengurus kembali ke Kantor BPN. Ia juga menambahkan jika ingin menjadikan sertifikat sebagai agunan agar dihitung secara cermat dan diperuntukkan sebagai modal untuk investasi atau usaha.
“Yang terakhir Bapak/Ibu dan Saudara-saudara sekalian, saya ingin titip negara kita ini negara besar, kita memiliki 17.000 pulau, salah satunya adalah Sumatra, kita juga memiliki suku yang berbeda-beda, yang beragam, ada 714 suku,” tutur Presiden seraya menyampaikan bahwa keberagaman Indonesia ini menjadi contoh bagi negara lain seperti Afghanistan.
Kepala negara mengingatkan karena semua bersaudara jangan saling cemooh, terutama saat pemilihan kepala daerah, gubernur maupun presiden.
“Marilah kita jaga persaudaraan kita saudara sebangsa dan setanah air yang memang anugerah Allah yang diberikan kepada kita berbeda-beda,” pungkas Presiden seraya menyampaikan bahwa Indonesia itu luas dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote yang perlu dijaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, menjaga ukhuwah Islamiyyah dan watoniyah.
Serahkan PKH
Kepada Bergelora.com dilaporkan, usai meninjau sejumlah proyek padat karya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan Kartu Indonesia Pintar (KIP), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bansos Pangan Rastra, di lapangan bola Koto Agung, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya, Sumatra Barat (Sumbar), Rabu (7/2) siang.
Presiden menjelaskan, dalam kartu PKH terdapat dana Rp1.890.000,00 yang boleh diambil langsung oleh penerimanya melalui perbankan. Namun ia mengingatkan, dana tersebut tidak boleh untuk beli rokok suami penerima PKH. Untuk itu, Presiden meminta penerima PKH agar memberitahu suami masing-masing mengenai penggunaan dana PKH.
“Dana PKH Ini adalah untuk gizi anak, untuk pendidikan anak, untuk hal-hal yang berkaitan dengan sekolah anak, Tidak boleh untuk beli rokok, jadi Bapak enggak boleh minta untuk beli rokok,” kata Presiden Jokowi.
Menurut Presiden, anggaran PKH ada Rp1.890.000,00/ penerima kartu, yang bisa diambil Rp500.000,00, nanti tahap kedua Rp500.000,00, tahap ketiga Rp500.000,00, dan terakhir sisanya.
Adapun untuk Kartu Indonesia Pintar, menurut Presiden Jokowi, untuk SD Rp450.000,00 untuk SMP Rp750.000, dan untuk SMA/SMK Rp1.000.000,00 per siswa.
Presiden mengingatkan, dana KIP sama dengan PKH semuanya diperuntukkan untuk hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan dengan sekolah.
“Untuk beli pulsa ini tidak boleh, kalau ada uangnya yang ada disini dipakai untuk beli pulsa kartunya akan dicabut. Oke, jadi ini juga dananya hanya dipakai untuk hal-hal yang berkaitan dengan sekolah,” tutur Presiden Jokowi.
Beragam
Dalam kesempatan itu, Kepala Negara menyampaikan, bahwa Indonesia memiliki 17.000 pulau, memiliki suku yang banyak sekali, yaitu 714 suk. Bahasanya juga berbeda-beda, bahasa daerah. Bahasa lokal ada 1.100 lebih dari Sabang sampai Merauke dari Miangas sampai pulau Rote.
“Betapa negara kita ini sangat beragam, sangat bermacam-macam, sangat berbeda-beda, suku agama suku daerah semuanya berbeda-beda,” terang Kepala Negara seraya menambahkan, dirinya pernah terbang dari Aceh menuju ke Papua naik pesawat butuh waktu 9 Jam 15 menit.
Presiden juga mengingatkan, bahwa negara kita besar sekali sangat besar sekali ⅔ Indonesia adalah air, bukan daratan tapi air, baik itu samudra, baik itu laut, baik itu sungai, yang di dalam air itu banyak ikannya.
Seusai melakukan dialog dengan sejumlah penerima PKH dan KIP, Presiden Jokowi berpesan kepada anak-anak agar belajar yang baik, ibadahnya juga yang baik, dan jangan lupa olahraga untuk kesehatan.
“Ïbu-ibu saya titip perhatikan secara penuh berikan perhatian yang baik pada anak-anak kita biar anak-anak kita bisa menempuh sekolah pendidikan dengan baik, dan kita harapkan mereka bisa mendapatkan masa depan yang lebih baik dari kita, bisa bersaing dengan negara-negara lain dalam kancah kompetisi global yang akan datang,” tuturnya.
Turut mendampingi Presiden pada acara ini Seskab Pramono Anung, Menteri Sosial Idrus Marham, dan Gubernur Sumatra Barat Irwan Prayitno. (A. Chaniago)
Serahkan Sertifikat di Dharmasraya, Presiden Targetkan Tahun 2023 Semua Selesai
Presiden Jokowi saat memberikan sertifikat kepada masyarakat di Gelanggang Olahraga (GOR) Dharmasraya, Sumatra Barat, Rabu (7/2) sore. (Ist)
Presiden Jokowi menyerahkan KIP, PKH, dan Bansos Pangan Rastra, di lapangan bola Koto Agung, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya, Sumbar, Rabu (7/2). (Ist)
DHARMASRAYA- 1.700.000 sertifikat seharusnya diberikan kepada masyarakat Sumatra Barat, tapi sampai saat ini baru 700.000 yang bisa disertifikatkan.
Hal tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat memberikan sertifikat kepada masyarakat di Gelanggang Olahraga (GOR) Dharmasraya, Sumatra Barat, Rabu (7/2) sore.
“Oleh sebab itu, kantor BPN di Sumatra Barat masih punya utang pada rakyat 1.000.000 sertifikat yang harus segera diselesaikan dan tadi saya sudah perintahkan kepada menteri tahun 2023 harus selesai semuanya,” ujar Presiden Jokowi.
Lebih lanjut, Presiden menyampaikan bahwa seharusnya 126.000.000 sertifikat telah diberikan dan sudah diterima oleh masyarakat, tetapi baru 46.000.000 yang bisa dipegang sampai tahun 2015 yang lalu.
“Oleh sebab itu, masih ada 80.000.000 sertifikat di seluruh tanah air yang menjadi pekerjaan rumah, pekerjaan besar dari Kementerian BPN. Saya sudah titip perintahkan kepada Pak Menteri tahun yang lalu 5.000.0000 sertifikat yang bisa tercapai sudah kita berikan pada masyarakat,” tambah Presiden seraya menyampaikan bahwa biasanya setahun hanya 500.000 tahun 2017 5.000.000, tahun 2018 7.000.000, dan tahun 2019 9.000.000 sertifikat.
Alasan mengapa sertifikat ini penting, menurut Presiden, karena setiap dirinya ke daerah, provinsi, kabupaten/kota, keluhan yang masuk selalu sengketa tanah, sengketa lahan dimana-mana.
“Di hampir semua provinsi sengketa tanah antara rakyat dengan perusahaan, rakyat dengan BUMN, rakyat dengan rakyat, rakyat dengan negara, anak dengan bapak, anak dengan orang tua. Sengketa-sengketa seperti itu disebabkan karena belum pegang yang namanya tanda bukti hak untuk atas tanah yaitu sertifikat seperti yang telah hari ini dipegang,” ujar Presiden.
Hal kedua, lanjut Presiden, setelah sertifikat diterima agar diberi plastik supaya tidak rusak karena hujan dan juga difotokopi agar jika hilang mudah mengurus kembali ke Kantor BPN. Ia juga menambahkan jika ingin menjadikan sertifikat sebagai agunan agar dihitung secara cermat dan diperuntukkan sebagai modal untuk investasi atau usaha.
“Yang terakhir Bapak/Ibu dan Saudara-saudara sekalian, saya ingin titip negara kita ini negara besar, kita memiliki 17.000 pulau, salah satunya adalah Sumatra, kita juga memiliki suku yang berbeda-beda, yang beragam, ada 714 suku,” tutur Presiden seraya menyampaikan bahwa keberagaman Indonesia ini menjadi contoh bagi negara lain seperti Afghanistan.
Kepala negara mengingatkan karena semua bersaudara jangan saling cemooh, terutama saat pemilihan kepala daerah, gubernur maupun presiden.
“Marilah kita jaga persaudaraan kita saudara sebangsa dan setanah air yang memang anugerah Allah yang diberikan kepada kita berbeda-beda,” pungkas Presiden seraya menyampaikan bahwa Indonesia itu luas dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote yang perlu dijaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, menjaga ukhuwah Islamiyyah dan watoniyah.
Serahkan PKH
Usai meninjau sejumlah proyek padat karya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan Kartu Indonesia Pintar (KIP), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bansos Pangan Rastra, di lapangan bola Koto Agung, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya, Sumatra Barat (Sumbar), Rabu (7/2) siang.
Presiden menjelaskan, dalam kartu PKH terdapat dana Rp1.890.000,00 yang boleh diambil langsung oleh penerimanya melalui perbankan. Namun ia mengingatkan, dana tersebut tidak boleh untuk beli rokok suami penerima PKH. Untuk itu, Presiden meminta penerima PKH agar memberitahu suami masing-masing mengenai penggunaan dana PKH.
“Dana PKH Ini adalah untuk gizi anak, untuk pendidikan anak, untuk hal-hal yang berkaitan dengan sekolah anak, Tidak boleh untuk beli rokok, jadi Bapak enggak boleh minta untuk beli rokok,” kata Presiden Jokowi.
Menurut Presiden, anggaran PKH ada Rp1.890.000,00/ penerima kartu, yang bisa diambil Rp500.000,00, nanti tahap kedua Rp500.000,00, tahap ketiga Rp500.000,00, dan terakhir sisanya.
Adapun untuk Kartu Indonesia Pintar, menurut Presiden Jokowi, untuk SD Rp450.000,00 untuk SMP Rp750.000, dan untuk SMA/SMK Rp1.000.000,00 per siswa.
Presiden mengingatkan, dana KIP sama dengan PKH semuanya diperuntukkan untuk hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan dengan sekolah.
“Untuk beli pulsa ini tidak boleh, kalau ada uangnya yang ada disini dipakai untuk beli pulsa kartunya akan dicabut. Oke, jadi ini juga dananya hanya dipakai untuk hal-hal yang berkaitan dengan sekolah,” tutur Presiden Jokowi.
Beragam
Dalam kesempatan itu, Kepala Negara menyampaikan, bahwa Indonesia memiliki 17.000 pulau, memiliki suku yang banyak sekali, yaitu 714 suk. Bahasanya juga berbeda-beda, bahasa daerah. Bahasa lokal ada 1.100 lebih dari Sabang sampai Merauke dari Miangas sampai pulau Rote.
“Betapa negara kita ini sangat beragam, sangat bermacam-macam, sangat berbeda-beda, suku agama suku daerah semuanya berbeda-beda,” terang Kepala Negara seraya menambahkan, dirinya pernah terbang dari Aceh menuju ke Papua naik pesawat butuh waktu 9 Jam 15 menit.
Presiden juga mengingatkan, bahwa negara kita besar sekali sangat besar sekali ⅔ Indonesia adalah air, bukan daratan tapi air, baik itu samudra, baik itu laut, baik itu sungai, yang di dalam air itu banyak ikannya.
Seusai melakukan dialog dengan sejumlah penerima PKH dan KIP, Presiden Jokowi berpesan kepada anak-anak agar belajar yang baik, ibadahnya juga yang baik, dan jangan lupa olahraga untuk kesehatan.
“Ïbu-ibu saya titip perhatikan secara penuh berikan perhatian yang baik pada anak-anak kita biar anak-anak kita bisa menempuh sekolah pendidikan dengan baik, dan kita harapkan mereka bisa mendapatkan masa depan yang lebih baik dari kita, bisa bersaing dengan negara-negara lain dalam kancah kompetisi global yang akan datang,” tuturnya.
Turut mendampingi Presiden pada acara ini Seskab Pramono Anung, Menteri Sosial Idrus Marham, dan Gubernur Sumatra Barat Irwan Prayitno. (AGG/JAY/ES)
