JAKARTA – Pengamat militer dan pertahanan Connie Rahakundini Bakrie mengingatkan supaya Indonesia harus lebih berhati-hati dalam melihat konflik Rusia Vs Ukraina, agar tidak terjebak dan terjerumus pusaran konflik yang diciptakan Amerika Serikat (AS) dan NATO.
“Di mata saya, Rusia tidak melakukan aneksasi atau invasi, juga tidak merancang untuk menduduki atau merebut Ukraina. Ini hanya hegemoni Amerika Serikat (AS) dan NATO saja,” kata Connie Rahakundini dihubungi, Kamis (10/3/2022).
Berbagai macam sanksi yang tidak masuk akal kepada Rusia, menurut dia, justru akan membuat Presiden Rusia Vladimir Putin semakin berani dan gila. Karena Putin mengetahui kelemahan kekuatan AS, Uni Eropa dan NATO, termasuk dalam berdiplomasi.
“Harusnya kita abstain, siapa sih yang ngomongin kita tidak mesti abstain. Siapa pembisiknya harus diungkap, karena saya terlibat di Kemenlu soal pembicaraan perjanjian strategis dengan Rusia,” ungkapnya.
Connie menilai jika Indonesia belum dimasukkan oleh Putin sebagai negara yang tidak bersahabat dengan Rusia, tinggal menunggu waktu saja.
“Harusnya kita abstain, bukan mendukung resolusi Majelis Umum PBB. Kalau sekarang kita belum masuk negara listnya Rusia, itu karena belum saja menurut saya,” katanya.
Sebagai negara yang menggagas berdirinya Gerakan Non Blok, Indonesia seharusnya harusnya meniru politik diplomasi yang dilakukan oleh Presiden RI pertama Soekarno, yang menggabungkan negara-negara di PBB untuk mengimbangi politik besar blok.
“Indonesia harusnya tampil secara diplomatik, bukan ikut-ikutan seperti sekarang. Bung Karno jadi besar, karena kemampuan diplomasinya. Bung Karno sudah mengingatkan, PBB harus adil. Ketika PBB tidak adil, semua ide besar, ide mulia hilang. Makanya saya setuju PBB harus direformasi,” ujarnya.
Indonesia Tidak Netral
Kepada Bergelora.com dilaporkan sementara itu, di tengah desakan Rusia dan China agar Indonesia bersikap netral terkait perang di Ukraina, pemerintah justru mengambil sikap berseberangan.
Pada Kamis (24/3) waktu New York, Amerika Serikat, Indonesia menjadi salah satu negara yang mendukung resolusi Majelis Umum PBB mengenai situasi kemanusiaan di Ukraina.
“Resolusi dengan judul ‘Humanitarian Consequences of the Aggression against Ukraine’ diadopsi melalui pemungutan suara dan memperoleh dukungan dari 140 negara, termasuk Indonesia,” kata Wakil Tetap RI untuk PBB di New York Duta Besar Arrmanatha Nasir seperti dilansir Antara, Jumat (25/3).
“Melalui resolusi ini, anggota PBB menyatakan keprihatinannya dan mendorong agar segera diambil aksi untuk atasi masalah kemanusiaan di Ukraina dan sekitarnya,” lanjutnya.
Menurut dia, resolusi itu merupakan resolusi pertama mengenai situasi kemanusiaan di Ukraina yang berhasil diadopsi di PBB, yang bertujuan untuk menanggapi kondisi yang semakin memburuk di lapangan.
“Situasi kemanusiaan di Ukraina dalam beberapa minggu terakhir terus memburuk. Jumlah pengungsi sudah melampaui tiga juta orang dalam satu bulan terakhir. Berbagai infrastruktur umum telah rusak,” ujar Arrmanatha.
Dia menyebutkan bahwa resolusi tersebut dirumuskan bersama oleh Ukraina, Prancis, Meksiko dan sejumlah negara yang sepemikiran dari berbagai kawasan. Indonesia pun terlibat aktif dalam pembahasan resolusi itu.
“Indonesia memberikan berbagai masukan substansi yang konstruktif, guna memastikan segera dilakukannya deeskalasi konflik, dijaminnya akses bantuan kemanusiaan, dijaminnya perjalanan yang aman dan evakuasi bagi warga sipil, mendorong negosiasi dan dialog untuk selesaikan konflik,” katanya.
Pemerintah Indonesia akhirnya memilih mengabaikan desakan China dan Rusia terkait perang di Ukraina.
Dubes Arrmanatha juga menekankan bahwa dalam hal ini tujuan Indonesia hanya satu, yakni memastikan masyarakat internasional dapat segera mengatasi situasi di Ukraina yang semakin memburuk.
“Bagi Indonesia, mengedepankan pendekatan kemanusiaan di tengah perang adalah prinsip,” ucapnya.
Dia menambahkan bahwa dalam setiap kesempatan dalam pembahasan isu Ukraina di Majelis Umum PBB, Indonesia konsisten menyerukan untuk segera menghentikan perang, segera mengatasi masalah kemanusiaan, dan mendorong adanya hasil dari kemajuan dialog dan negosiasi antara semua pihak di Ukraina.
“Hal ini Indonesia lakukan karena, jika situasi di Ukraina berkepanjangan, dampak negatifnya tidak saja dirasakan di Eropa, namun juga di berbagai negara di seluruh dunia,” kata Dubes Arrmanatha.
“Saat ini dampaknya bahkan sudah mulai kita lihat, dari kenaikan harga pangan hingga energi,” lanjutnya.
Untuk itu, dia menegaskan bahwa pemerintah Indonesia akan terus mendorong upaya di PBB untuk bisa menghentikan perang di Ukraina. (Web Warouw)
