JAKARTA- Komisi Inspeksi Disiplin Lokal di seluruh negeri China termasuk Provinsi Hunan China Tengah dan Provinsi Guizhou China Barat Daya semuanya meluncurkan video pendidikan sebelum dan sesudah mengadakan rapat pleno. Ini menjadi sinyal kuat bahwa perang melawan korupsi masih terus berlangsung. Demikian pernyataan Communist Party of China Central Commission for Discipline Inspection (CCDI) and the National Supervisory Commission (Komisi Pusat Partai Komunis China untuk Inspeksi Disiplin dan Komisi Pengawas Nasional) pada hari Jumat (3/2) dilaporkan oleh China Global Times dan dikutip Bergelora.com di Jakarta, Minggu (5/2)
Sejak 2018, setiap tahun pada rapat pleno Komisi Inspeksi Disiplin Hunan, film pendidikan khusus berjudul ‘Kesetiaan dan Pengkhianatan’ ditayangkan kepada semua peserta pleno, dan setiap peserta memiliki salinan buku tentang bagaimana para mantan pejabat yang korup mengakui kegiatan ilegal mereka. Tujuannya adalah untuk mempelajari berbagai modus Korupsi yang pernah dilakukan dan agar menjaga mereka sepenuhnya waspada terhadap masalah korupsi.
Film-film tersebut tidak hanya merupakan catatan kesetiaan pada otoritas penuh dan keras pada partai, tetapi juga catatan kaki yang jelas untuk peningkatan kualitas dari pekerjaan inspeksi dan pengawasan disiplin. Hal ini disampaikan Zhuang Deshui, wakil direktur Pusat Riset Untuk Pembangunan Integritas di Universitas Peking.
Film ‘Kesetiaan dan Pengkhianatan’ menceritakan tentang Zhao Yingyun, mantan pejabat lokal di Persatuan Kredit Pedesaan Hunan yang menerima suap termasuk uang tunai, rokok, alkohol, dan kartu hadiah. Zhao muncul di depan kamera dan mengaku bahwa dia tergoda oleh hadiah selama tiga tahun di serikat kredit pedesaan.
Dalam film lain yang dirilis oleh Daerah Otonomi Guangxi Zhuang, China Selatan, Li Xinyuan, mantan sekretaris Partai Komunis China di Kota Guigang, mengakui bahwa dia rakus kekuasaan dan uang.
Dari tahun 2003 hingga 2021, Li memanfaatkan posisinya untuk memberikan keuntungan bagi individu dan departemen dan menerima lebih dari 170 juta yuan ($25 juta) sebagai imbalan, menurut pengadilan. Dia diberi hukuman mati yang ditangguhkan oleh pengadilan setempat di Guangxi.
Film-film pendidikan ini memperingatkan masyarakat China bahwa situasi pemberantasan korupsi saat ini masih suram dan kompleks, kata Zhuang, menurut laporan yang dimuat di situs web CCDI dan Komisi Pengawas Nasional pada hari Jumat lalu.
Di Provinsi Hainan, China Selatan, satu film memperlihatkan bahwa pemerintah daerah Lingao menghancurkan tiga gedung tinggi ilegal di bawah pengawasan Komisi Inspeksi dan Pengawasan Disiplin provinsi Hainan pada Oktober 2020.
Untuk beberapa waktu saat ini, sejumlah pemimpin tertinggi di Kabupaten Lingao telah bertindak tidak pantas dan menggunakan kekuasaan mereka secara sewenang-wenang, yang mengarah pada proyek ilegal pembangunan real estate, yang merambah zona pantai dan merusak tempat-tempat indah. Komisi Partai di Hainan untuk Inspeksi dan Pengawasan Disiplin akhirnya menindak keras kegiatan ilegal tersebut.
Zhuang menegaskan pentingnya disiplin untuk mengatasi kelonggaran dan kelelahan untuk terus menerus memerangi korupsi dengan tegas dan tegas.
“Korupsi adalah kanker pada vitalitas dan kemampuan Partai, dan memerangi korupsi adalah reformasi diri yang paling menyeluruh yang pernah ada,” kata Laporan kepada Kongres Nasional ke-20 Partai Komunis China.
Perbedaan Dengan Indonesia
Sekedar informasi, berbeda dengan di Indonesia yang memiliki kesempatan korupsi sangat besar dan toleransi yang tak terbatas,— pemberantasan korupsi di China dipimpin langsung oleh PKC yang bertugas mengawal dan memimpin pelaksanaan negara. Komisi Inspeksi dan Disiplin dari PKC mengawasi dan menindak semua bentuk korupsi di semua lini pemerintahan di militer dan sipil maupun sektor privat dari tingkatan nasional sampai desa dan unit kerja.
Koruptor di China mendapatkan status sebagai pengkhianat sehingga hukuman maksimal bagi koruptor kecil maupun besar adalah sama yaitu hukum mati. Kebanyakan yang menjadi sasaran inspeksi adalah kader PKC.
Hukuman yang berlaku bukan saja pidana mati kepada koruptor tapi sita harta dan sanksi sosial juga diterapkan kepada keluar dekat sang koruptor.
Foto koruptor akan dipampang beserta nama istri, anak, cucu, saudara kandungnya juga ibu, bapak dan kakek neneknya. Semuanya dirangkum dalam selebaran besera keterangan besaran kerugian negara dan disebar disemua kota di China. Dipasang di stasiun, terminal dan berbagai tempat umum. Jadi bisa dibayangkan sanksi sosial pada keluarga dekat para koruptor di China.
Hal ini sudah berlaku pada pimpinan partai, presiden, tentara dan polisi dan semua pejabat pemerintah. Memang kejam, tapi pantas untuk pengkhianat perampok uang negara. (Web Warouw)
