BANDUNG- Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mendorong pelaksanaan pemilukada serentak di Indonesia pada tahun 2015. Hal ini disampaikan Ketua DPD RI Irman Gusman di Bandung, saat memantau kesiapan pelaksanaan pemilukada serentak di delapan Kab/Kota Jawa Barat, Rabu (11/3).
Selama dua hari kunjungan kerja di Bandung, Jawa Barat bersama dengan 3 Anggota DPD RI Provinsi Jawa Barat yaitu Oni Suwarman, Eni Sumarni dan Ayi Hambali serta Sekretaris Jenderal DPD RI Sudarsono Hardjosoekarto. Irman melakukan dialog dengan Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar, Ketua DPRD, Ketua KPUD Jawa Barat Yayat hidayat dan Komisioner KPUD Kab/Kota se-Jawa Barat.
Dalam pemaparannya, Irman mengungkapkan Indonesia merupakan negara demokrasi terbesar ke 3 didunia, sementara dalam pencapaian demokrasi, Indonesia menduduki peringkat demokrasi ke 53 dari 167 negara di dunia. Indikator demokrasi tersebut diukur oleh pemilu independen dan pluralisme , civil right, pemerintahan bersih dan sistem budaya dan politik yang terhormat.
Untuk itu, Irman menegaskan bahwa DPD RI mendorong pelaksanaan pemilukada serentak di seluruh Indonesia. Pemerintah, KPU dan KPUD, DPR RI maupun DPRD Tk. I dan II serta aparat kepolisian dan TNI harus secara bahu membahu mempersiapkan pelaksanaan pemilukada serentak, sesuai kewenangannya masing-masing.
Terkait pelaksanaan pemilukada serentak di Jawa Barat, Irman menghimbau KPUD Jawa Barat untuk berkoordinasi lintas lembaga yang terkait guna mensukseskan pemilukada tersebut.
“Tugas besar ini harus dilaksanakan secara gotong royong, termasuk pelibatan masyarakat akan dapat meminimalisasi konflik horizontal. Sehingga dalam pemilukada serentak ini masyarakat bisa mendapatkan pemimpin yang berkualitas,” ujar Irman.
Lebih lanjut, Irman Gusman menilai penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak di Jawa Barat tahun 2015 harus secara efisien dalam biaya. Ia menuturkan juga hendaknya tidak mengurangi hakikat dari tujuan diselenggarakannya pilkada yaitu guna menghasilkan kepala daerah yang mampu membentuk pemerintahan daerah yang efektif, responsif dan akuntabel.
“DPD RI akan memaksimalkan upaya untuk memperbaiki berbagai kelemahan penyelenggaraan pilkada selama ini baik dari aspek kelembagaan maupun teknis pelaksanaan,” tambahnya. (Ferri Agustian)
