JAKARTA – Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman bertemu sejumlah pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kantor Staf Kepresidenan, Jakarta, Selasa (5/5/2026).
Pertemuan itu membahas penguatan strategi pencegahan korupsi dan pengawasan program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
Sejumlah pimpinan KPK yang hadir di antaranya Wakil Ketua KPK Agus Joko Pramono; Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring Aminudin; Koordinator Harian Stranas PK KPK Sari Anggraeni; dan Koordinator Harian Stranas PK KPK Didik Mulyanto.
“Jadi, saya kedatangan dari pimpinan KPK, Wakil Ketuanya, Pak Agus. Kaitannya membahas tentang Perpres ya Perpres No 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi,” ujar Dudung.
Pertemuan tersebut juga membahas pengawasan program prioritas Presiden Prabowo seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Ini kita seriusi, beliau kebetulan dari tim pencegahan. Artinya bahwa yang sekarang kita sedang booming ini masalah MBG,” katanya.
“Tadi saya diskusi banyak hal-hal yang terjadi ketimpangan-ketimpangan dan nanti akan saya sidak. Tentunya ini dengan beberapa tim dari kementerian dan kalau misalnya kita ketahui dan betul-betul terbukti, saya tidak akan segan-segan ekspose secara langsung,” ujarnya.
Dudung juga mendapatkan informasi tentang indikasi praktik jual beli titik dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Ya salah satunya saya dapat informasi tentang ada jual-beli titik. Nanti akan saya lihat itu jual-beli titik, kemudian sistem SPPG. Titik dapur ya,” katanya.
Jika ada temuan indikasi korupsi akan langsung disampaikan kepada Presiden Prabowo.
“Biasanya per satu tahun itu dua kali kita lapor ke Presiden. Saya yakin dengan beliau, Bapak Presiden, begitu semangatnya membasmi korupsi, maling-maling, saya yakin beliau akan concern dengan hal-hal seperti ini,” ujar Dudung
“Mungkin tidak satu tahun dua kali, bahkan setiap saat pun juga pasti saya akan laporkan hal-hal yang memang sangat krusial, karena ini uang rakyat, rakyat harus tahu,” tambahnya.
Kepada Bergelora.com di Jakarta, Selasa (5/5) dilaporkan, Wakil Ketua KPK Agus Joko Pramono mengatakan pihaknya fokus pada sisi pencegahan melalui perbaikan tata kelola (governance).
KPK telah memberikan sejumlah rekomendasi kepada Badan Gizi Nasional (BGN) terkait system yang perlu diperbaiki.
“Kita dalam posisi pencegahan. Banyak hal-hal yang bisa dipertajam dari governancenya kita coba tinjau, kita coba awasi, dan kemudian sistem-sistem yang selama ini kurang berjalan kita sudah berikan masukan. Rekomendasi sudah diberikan kepada Kepala BGN dan kita menunggu tindak lanjutnya,” ujarnya. (Web Warouw)
