JAKARTA — Persoalan pekerja di Jawa Tengah tidak lagi dapat dilihat semata-mata dari isu upah dan hubungan industrial. Perubahan dunia kerja menuntut pendekatan yang lebih luas, mencakup perlindungan, peningkatan keterampilan, jaminan sosial, pemberdayaan ekonomi, hingga perlindungan terhadap pekerja di sektor yang selama ini kurang terlihat.
Hal tersebut mengemuka dalam diskusi pada rangkaian kegiatan Gemuruh NasDem Jawa Tengah yang membahas tantangan dan masa depan pekerja di tengah perubahan struktur ekonomi dan dunia kerja pada Sabtu (19/9/2026) di Semarang.
Dalam diskusi tersebut, Eva Sundari, Ketua Bidang Migran DPP NasDem, menekankan perlunya memperluas definisi pekerja. Pekerja tidak hanya buruh industri, tetapi juga pekerja migran, pekerja rumah tangga, pekerja informal, pekerja platform, pekerja muda, serta care workers.
“Pekerja bukan hanya buruh pabrik. Kita harus melihat seluruh ekosistem pekerja yang menopang kehidupan masyarakat,” kata Eva saat mengawali diskusi dikutip Bergelora.com di Jakarta, Minggu (20/9)
Menurutnya, kebijakan ketenagakerjaan juga perlu bergeser dari paradigma yang hanya bersifat worker protection menuju worker development. Perlindungan tetap penting, tetapi pekerja juga membutuhkan kesempatan meningkatkan kompetensi, memperoleh sertifikasi, mengembangkan usaha, dan meningkatkan kesejahteraan keluarganya.
Salah satu isu yang mendapat perhatian dalam diskusi adalah Care Economy. Pekerjaan pengasuhan anak, perawatan lansia, pendampingan penyandang disabilitas, pekerjaan rumah tangga, dan berbagai layanan berbasis komunitas merupakan pekerjaan yang menopang kehidupan sehari-hari.
Terkait hal itu, Nur Amalia, Ketua Bidang Migran DPW NasDem Jateng, menekankan bahwa NasDem Jateng menyiapkan mekanisme pengaduan yang bernama Curcol (Curhat Colongan), baik secara langsung maupun daring, bagi pekerja dan pekerja migran asal Jawa Tengah.
“Karena Rumah Migran NasDem peduli domestik dan luar negeri maka Curcol darat dan udara akan kita laksanakan secara rutin. Kita akan bersinergi dengan serikat-serikat pekerja formal, informal dan terutama yang bekerja di sektor Care Economy,” kata Nur Amalia.
Novi Kurniasih dari Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Jawa Tengah mengungkapkan pentingnya advokasi anggaran untuk mewujudkan perlindungan pekerja migran. Dari pengalamannya, dukungan anggaran di tingkat provinsi maupun kabupaten masih perlu diperkuat. Karena itu, perlu ada perbaikan kebijakan daerah, termasuk Pergub dan Perbup, untuk memastikan dukungan anggaran dalam penanganan kasus-kasus TPPO.
Diskusi juga menyoroti pentingnya membangun ekosistem yang memungkinkan pekerja berkembang. Hal tersebut hanya dapat terwujud melalui kolaborasi dengan banyak pihak: partai, serikat pekerja, LSM, pemerintah, swasta, dan bahkan lembaga-lembaga donor.
Tujuan Rumah Migran dan Care Economy NasDem tersebut disambut baik oleh Kepala BP3MI Jawa Tengah, Dewi Aryani. Dewi Aryani berharap gagasan Rumah Migran NasDem Jateng yang menempatkan perlindungan, peningkatan kapasitas SDM, pemberdayaan ekonomi dan penguatan komunitas sebagai empat fungsi yang saling terhubung dapat menjadi partner penting BP3MI Jateng.
Diskusi menyimpulkan bahwa tantangan pekerja ke depan membutuhkan politik ketenagakerjaan yang lebih inklusif, yang tidak hanya hadir ketika terjadi konflik atau persoalan hubungan industrial, tetapi juga hadir dalam proses pekerja meningkatkan kapasitas dan membangun kehidupan yang lebih sejahtera.
“Pekerja jangan hanya menjadi objek kebijakan. Pekerja harus menjadi subjek pembangunan dan subjek politik,” kata Irma Chaniago, anggota DPR RI Komisi IX Fraksi NasDem, yang turut hadir selama diskusi berlangsung. (Web Warouw)
