JAKARTA- Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mendorong Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk menjadikan pariwisata dan ekonomi kreatif menjadi motor pembangunan daerah. Demikian disampaikan Wakil Ketua DPD RI, GKR. Hemas kepada Bergelora.com di Jakarta, Jumat (21/8).
Hal ini juga disampaikan saat membuka acara Rapat Sinkronisasi Aspirasi Daerah antara Anggota DPD RI Provinsi NTT dengan masyarakat NTT di Kupang, Kamis, (20/8)
Menurutnya, NTT memiliki banyak potensi yang dapat diandalkan untuk mensejahterakan rakyat. Diantaranya, potensi wisata bahari yang indah, tenun ikat yang dikenal dunia, potensi sumber daya mineral yang melimpah dan tanaman cendana yang menjadi identitas kebanggaan NTT.
Sayangnya, peluang tersebut belum didukung dengan kebijakan pengelolaan yang profesional dari pihak pemerintah daerah.
“Semuanya itu tidak akan mampu dikelola dengan baik apabila SDM di NTT tidak memiliki akses yang baik pada pendidikan,” ujarnya.
Ia berharap ada perhatian khusus terhadap NTT dan kawasan timur Indonesia lainnya, mengingat telah menjadi kewajiban pemerintah pusat untuk memperhatikan pembangunan yang merata di seluruh wilayah Indonesia.
Anggota DPD RI asal DIY ini berharap pemerintah dapat memberikan perhatian khusus terhadap pembangunan di kawasan Indonesia timur, khususnya pembenahan infrastruktur.
“Presiden yang berhasil adalah yang memperhatikan daerah-daerah di kawasan Indonesia timur, salah satunya NTT yang memiliki potensi besar dalam upaya mensejahterakan rakyat NTT,” tambahnya.
Senada dengan GKR. Hemas, anggota DPD RI asal NTT, Abraham Liyanto mengatakan pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif di NTT adalah hal yang terus diperjuangkan DPD RI dikancah nasional melalui penyusunan RUU Ekonomi Kreatif.
“Kami sedang susun RUU Ekonomi Kreatif yang akan menjadi payung hukum untuk seluruh pelaku ekonomi kreatif,” ungkap Abraham.
Sementara itu, Anggota DPD RI asal NTT, Ibrahim Agustinus Medah menilai tantangan ke depan yang dihadapi oleh rakyat NTT adalah mensinergikan antara konsep ekonomi kerakyatan dengan ekonomi kreatif sehingga tercipta pondasi ekonomi yang kuat dan dinamis untuk mencapai kesejahteraan.
” Pemerintah harus berfikir out of the box. Tanggalkan semua cara berfikir yang lama dan mencoba cara baru. Jika sulit dilakukan pemerintah, gunakan expert. Intinya, bagaimana menghasilkan skim program, pengelolaan, kelembagaan dan pendanaan pengembangan ekonomi yang berbasis pada gagasan ekonomi kreatif,” jelas Ibrahim.
Selain membahas mengenai pengembangan ekonomi kreatif, rapat sinkronisasi aspirasi daerah juga membahas mengenai Daerah Otonom Baru (DOB) dan Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah serta Penguatab Ekonomi Kerakyatan di NTT.
Rapat sinkronisasi selain dihadiri oleh 4 anggota DPD RI asal NTT juga turut dihadiri para anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota dan para SKPD di NTT. (Enrico N. Abdielli)
