JAKARTA- Dinamika politik nasional yang memanas sebulan terakhir secara tidak sadar telah mendorong kepermukaan wajah kelompok dan kekuatan politik yang mencoba bermain di air keruh dan mengambil keuntungan sebesar-besarnya dari situasi politik yang tensinya semakin memanas. Kelompok politik penumpang gelap tersebut adalah kelompok yang memiliki agenda tersendiri dengan mengusung ideologi ‘tandingan’ dari ideologi negara Pancasila. Indonesia dalam keadaan bahaya Sangat Serius. Hal ini disampaikan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari Sulawesi Utara, Benny Rhamdani kepada Bergelora.com di Jakarta, Jumat (18/11)
“Kelompok ini jelas tidak sekedar menjadi gangguan bagi situasi politik nasional dan ancaman bagi kebhinnekaan, tapi juga secara nyata merongrong eksistensi NKRI dan integrasi nasional,” ujar Ketua Umum Gerakan Timur Indonesia Menggugat (GTIM) ini.
Menurunya, negara yang direpresentasi oleh Pemerintahan Konstitusional Jokowi-JK yang mendapatkan mandat politik secara demokratis dan kuat dari rakyat Indonesia, dengan dukungan TNI Polri,– harus melihat ini sebagai masalah serius dan ancaman yang bisa menjadikan negara runtuh dan bubar.
“Eksistensi NKRI saat ini bergantung pada Jokowi. Presiden Joko Widodo harus berani mengambil tindakan tegas atas nama negara dan rakyat untuk menghadapi dan menghabisi kelompok maupun kekuatan politik penumpang gelap anti pemerintah dan anti Pancasila tersebut,” tegasnya.
Ia mengatakan, seluruh kekuatan rakyat yang setia dengan Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI harus segera mengkonsolidasikan diri untuk membantu pemerintah dan TNI/Polri bersiap mengangkat panji-panji merah putih kapan, dimana dan dalam situasi apapun ketika negara memanggil.
“Saat ini bangsa ini hanya punya dua pilihan yaitu mempertahankan dan menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia warisan Proklamasi 17 Agustus 1956 atau mendukung kelompok-kelompok yang ingin merubah Indonesia menjadi negara agama,” tegasnya.
Sebagai Ketua Umum dari Gerakan Timur Indonesia Menggugat (GTIM), Benny Rhamdani mengatakan pihaknya selalu terus mendorong percepatan pemerataan, kesetaraan harkat dan martabat rakyat serta kesejahteraan daerah Timur dalam bentuk keadilan, kebijakan politik pembangunan dan anggaran pemerintah Indonesia ke daerah.
“Tapi gerakan para penumpang gelap yang secara nyata anti NKRI dan Pancasila, otomatis berupaya untuk menggagalkan segala bentuk agenda politik pembangunan dan anggaran khususnya ke Wilayah Timur Indonesia,” ujarnya.
Untuk itu GTIM menurutnya, dengan cara apapun NKRI harus dipertahankan dan diperkokoh dengan cara membangun gerakan-gerakan rakyat yang bekerjasama dengan TNI dan Polri dalam menjaga keutuhan NKRI.
“Rakyat di Indonesia Timur juga memberi dukungan penuh kepada berbagai upaya pemerintahan Jokowi yang kebijakan politik pembangunan dan anggarannya sudah menunjukan tanda-tanda positif keberpihakannya kepada wilayah Indonesia Timur Indonesia. Sekalipun belum sepenuhnya memenuhi harapan rakyat sehingga menjadi fokus perjuangan GTIM selama ini,” jelasnya.
Mengutuk Bom Samarinda
Senada dengan GTIM, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menghimbau segenap bangsa Indonesia tetap menjaga komitmen dalam kebhinnekaan, menjaga keberagaman dan stabilitas daerah untuk menjaga dari disintegrasi bangsa. DPD RI juga mengutuk keras aksi bom di depan Gereja Oikumene di Samarinda yang menyebabkan 1 korban meninggal dan 3 lainnya luka bakar parah. Hal tersebut Diungkapkan oleh Wakil Ketua DPD RI Farouk Muhammad saat memimpin Sidang Paripurna ke-4 masa sidang II Tahun 2016-2017, di Nusantara V Komplek Parlemen, Jakarta, Kamis (17/11).
“Gangguan dan ancaman terhadap disintegrasi bangsa tidak boleh dikesampingkan, kami mengutuk keras aksi pemboman di Gereja Oikumene Samarinda, pada Minggu (13/11) Wita, kita semua perlu komitmen dalam menjaga kebhinekaan dan keberagaman menjadi satu kekuatan, dan bisa meredam konflik,” tegas Farouk dalam pidatonya.
Senator Bengkulu Ahmad Kanedy dalam laporan resesnya menyatakan bahwa Bengkulu siap menjadi percontohan dan duta dalam membantu menjaga daerah dalam menciptakan suasana kondusif.
“Provinsi Bengkulu siap menjadi duta dalam ikut serta menjaga suasana kondusif daerah, hal tersebut dapat menjaga iklim investasi dan juga percepatan pemerataan pembangunan daerah,” katanya. (Max K. Lasut)
