JAKARTA- Globalisasi sebagai dampak berlakunya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015 nanti, akan membawa investasi besar-besaran sekaligus menjadikan Indonesia sebagai bagian dari pasar global. Untuk menghadapinya salah satu rekomendasi yang didapat dari forum yang bertemakan ‘Kemandirian Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia’ yang digagas oleh Archipelago Solidarity Foundation Kamis (13/11) di Jakarta adalah perlu segera membentuk Otoritas Indonesia Timur.
“Otoritas Indonesia Timur dibentuk oleh masyarakat Indonesia Timur yang merupakan partisipasi aktif rakyat untuk membangun Indonesia Timur,” demikian Joppie Lasut dari Solidaritas Rakyat Indonesia Timur kepada Bergelora.com.
Ia menjelaskan bahwa, Otoritas Indonesia Timur terdiri dari semua intelektual, pemangku adat, budayawan, politisi independen, tokoh agama, perwakilan pemuda dan mahasiswa, kaum perempuan, kaum pekerja dan petani dari Indonesia timur yang bertugas menyiapkan blue print roadmap pembangunan kesejahteraan di Kawasan Indonesia Timur.
“Otoritas Indonesia Timur akan mengawal dan memastikan semua investasi yang masuk adalah untuk kepentingan rakyat, bukan kepentingan elit politik daerah maupun pusat saja. Cukup sudah eksploitasi yang menyengsarakan rakyat di Indonesia timur,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa sudah bukan saatnya masyarakat di Kawasan Timur Indonesia meminta dan menuntut besaran APBN dari pemerintah pusat untuk memberikan pembangunan dan kesejahteraan. Di era MEA 2015, semua investasi akan berhubungan langsung dengan rakyat setempat.
“Kita jangan berharap lagi dari APBN, karena investasi langsung untuk pembangunan infrastruktur, pengolahan sumber daya alam dan manusia lebih besar dari berbagai investasi asing yang akan masuk di Indonesia Timur. Kita yang harus kendalikan dan bangun kampung-kampung kita,” tegasnya.
Otoritas Indonesia Timur menurutnya, akan juga mengatur tata kelola lahan, pertambangan, kelautan, pertanian, perkebunan dan pembagian hasil dengan pemerintah pusat.
“Semua intelektual dan ilmuawan dari Indonesia Timur ayo berkumpul. Sekarang kita yang atur buat roadmap, mengawal, melaksanakan dan mengevaluasi pembangunan dikawasan timur Indonesia. Karena kita yang paling berkepentingan terhadap kesejahteraan rakyat kita di Indonesia Timur,” tegasnya.
Forum ini menghadirkan beberapa intelektual dan tokoh masyarakat Indonesia Timur seperti pembicara seperti pakar kelautan, dekan Fakultas Ekonomi UKRIDA Prof. Dr. Victor Nikijuluw Msc, Dekan FH Universitas Pattimura, Ambon, Maluku, Dr. Tjiptabudy Direktur LIPI, Ambon, Dr. Augy Sahilatua, Msc, Wartawan Senior Kompas, Rene L. Pattirajawane, Ketua Pokja Petisi 50, Chris Siner Key Timu, Ketua Solidaritas Indonesia Timur, Joppy Lasut, Wartawan Senior Sinar Harapan, Daniel Dhuka Tagukawi, Abdul Manaf Tubaka Msi dan Ir. Matheos Talakua (Web Warouw)
