JAKARTA- Arus penolakan pemeriksaan atas Setya Novanto yang dipelopori Golkar menunjukkan bahwa Partai Golkar anti perubahan dan tetap memelihara praktik politik Orde Baru yang koruptif dan tidak berkontribusi pada pemajuan pembangunan politik Indonesia. Hal ini ditegaskan oleh Ketua Setara Institute, hendardi kepada bergelora.com di Jakarta, Selasa (1/12)
“Usulannya untuk membentuk Pansus Freeport adalah cara usang dan politis untuk mengalihkan substansi persoalan,” ujarnya.
Menurut aktivis angkatan 80’an ini, dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Ketua DPR RI, Setya Novanto termasuk kategori pelanggaran kode etik yang bersifat berat dan berdampak pada sanksi pemberhentian sebagai anggota DPR.
“Pelanggaran itu juga berdimensi pidana penipuan dan atau pemerasan. Bahkan potensial juga mengarah pada tindak pidana grativikasi-korupsi,” tegasnya.
Ia menjelaskan, untuk memeriksa pelanggaran dengan kategori berat ini, Peraturan DPR RI No. 1/2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat mengharuskan pembentukan panel gabungan yang terdiri dari 3 orang anggota MKD DPR dan 4 orang unsur eksternal DPR yg kredibel.
“Sosok Syafii Ma’arif, Frans Magniz Soeseno, J.E. Sahetapy, Siti Zuhro, adalah orang-orang yang pantas duduk di Panel MKD, demi menyelamatkan integritas DPR,”ujarnya.
Pembubaran Golkar
Ketua DPP Partai Gerindra, Iwan Sumule secara terpisah mengatakan bahwa perlawanan Partai Golkar akan membangkitkan kembali sentimen anti Golkar dan Orde Baru.
“Partai Golkar hanya punya dua pilihan, mencopot Setya Novanto atau Partai Golkar akan berhadapan dengan rakyat untuk dibubarkan,” ujarnya.
Menurutnya, gerakan rakyat 1998 terbukti belum selesai dalam menuntaskan agenda revolusi nasional, karena dibajak kaum reformis yang menyelamatkan Golkar dari kemarahan massa rakyat.
“Waktu jugalah yang akan membuktikan siapa para reformis yang ternyata memelihara budaya koruptif,” ujarnya.
Ia mengatakan, penyelewengan revolusi menjadi refomasi yang dilakukan kaum reformis, memang untuk menyelamatkan perusahaan-perusahaan Amerika Serikat seperti PT Freeport Mc Moran yang sudah lama memelihara elit-elit Orde Baru sampai saat ini.
“Kepentingan elit reformis adalah agar tetap bisa mengambil keuntungan dari perusahaan-perusahaan asing yang seharusnya dinasionalisasi oleh gerakan 1998. Namun negara segera diambil alih oleh para reformis sampai saat ini,” ujarnya. (Web Warouw)
