Sebuah ulasan kritis tentang pelaksanaan vaksinasi di Indonesia diterbitkan dengan judul Herd immunity/herding constituents: parpol and COVID-19 vaccines in Indonesia #2 pada 30 September 2021 lalu ditulis oleh Lila Sari, kandidat doktor dalam ilmu politik di Australia. Bergelora.com menterjemahkan dan memuat ulang untuk pembaca Indonesia. (Redaksi)
Dalam analisis mendalam yang diterbitkan dalam dua bagian minggu ini, Lila Sari melihat distribusi vaksin di Indonesia, dan masuknya partai politik yang mengejutkan ke dalam peluncuran tersebut. (Mandala.org)
Pendekatan Pesta
Apa sebenarnya peran partai politik dalam distribusi vaksin? Bagaimana mereka mengakses vaksin, bagaimana pendekatan mereka berbeda dan apa yang memotivasi mereka? Saya akan melihat pertanyaan-pertanyaan ini di dua artikel minggu ini. Pada bagian 1, saya mengkaji praktik yang lebih luas dari akuisisi dan distribusi vaksin oleh partai politik dan mitranya. Di Bagian 2, saya melihat bagaimana hal ini terjadi dalam pendekatan Golkar, PDI-P dan NasDEM.
Partai Golkar
Laporan media menunjukkan bahwa Golkar telah menerima alokasi besar vaksin virus corona dari pemerintah. Golkar adalah salah satu yang pertama meluncurkan program vaksinasi yang dipimpin partai, dimulai pada 21 Maret 2021. Golkar telah membentuk unit baru untuk menjalankan vaksinasi dan menyediakan layanan terkait pandemi lainnya, yang disebut “Klinik Kuning” (kuning adalah warna dari pesta). Dengan menggunakan Klinik Kuning ini sebagai fasilitas utamanya, pihaknya mengklaim telah memberikan setidaknya 200.000 dosis vaksin hingga akhir Agustus 2021. Dari akun Instagram Klinik Kuning, kita dapat mengetahui bahwa fokus distribusi adalah Jakarta, dengan sebagian besar massa acara vaksinasi diadakan di kantor pusat partai di Jakarta. Daerah lain di Jawa (Jawa Barat, Tengah, dan Timur), Aceh, dan Kalimantan Selatan menerima sisa vaksin, tetapi dalam jumlah yang jauh lebih rendah. Pada saat penulisan, program vaksinasi Klinik Kuning terus berlanjut, dengan pihak yang sekarang menawarkan vaksin Pfizer secara gratis di Jakarta.
Kemampuan Golkar untuk mengakses vaksin secara cepat dan dalam jumlah besar tidak diragukan lagi merupakan produk dari peran kunci partai dalam koalisi yang berkuasa di tingkat nasional. Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto duduk di kabinet sebagai Menko Perekonomian, posisi yang menempatkannya di pusat kekuasaan dan memberinya kapasitas untuk mempengaruhi Kementerian Kesehatan dan agen penting lainnya dalam distribusi vaksin, seperti PT Bio Farma .
Golkar adalah partai elit klasik di Indonesia. Ini didominasi oleh pengusaha kaya dan berpengaruh, mantan birokrat, dan mantan jenderal. Koneksi ini memberikan kapasitas organisasi dan keuangan untuk mengadakan dan menjalankan banyak program vaksinasi massal. Antara Maret dan September, tampaknya Golkar justru melakukan kampanye vaksinasi sendiri secara mandiri, meskipun dalam beberapa kesempatan ia bekerja sama dengan bisnis dan mengadakan acara vaksinasi massal di pabrik-pabrik, termasuk di pabrik PT Santos di Karawang, Jawa Barat, dan PT HM Pabrik Sampoerna di Jawa Timur.
Acara vaksinasi Golkar, terutama di Jakarta, juga difokuskan untuk mempromosikan Ketua Umum Partai Airlangga Hartarto, yang mungkin mencerminkan ambisinya untuk maju dalam pemilihan presiden tahun 2024.
PDI-P
Partai inti dalam koalisi yang berkuasa, PDI-P memiliki sekitar seperlima kursi di parlemen nasional, dan Presiden Joko Widodo adalah anggota partai. Di tingkat daerah, partainya juga kuat: pada Pilkada 2018, memenangkan enam dari 17 pilkada provinsi dan 97 dari 171 pilkada kota/kabupaten. Pola pemberian imunisasi massal PDI-P berbeda dengan Golkar. PDI-P lebih beragam dalam hal distribusi regional, branding, dan kemitraan.
Saya telah menemukan media dan laporan media sosial tentang pesta yang menjalankan acara vaksinasi massal di banyak daerah di Jawa, Sumatera bagian selatan (Lampung, Sumatera Selatan, Jambi), dan Kalimantan Tengah. Ini semua adalah wilayah di mana PDI-P kuat secara politik. Namun, partai ini masih lebih fokus di Jawa dibandingkan daerah lain. Sementara itu, berbeda dengan acara Golkar yang kerap mengusung Airlangga, vaksinasi massal PDI-P seringkali tidak terlalu menekankan pada pimpinan partai pusat, melainkan lebih menonjolkan peran pimpinan daerah yang memangku jabatan di pusat dan daerah. Beberapa dari mereka adalah anggota parlemen nasional dan daerah, dan juga pemimpin cabang-cabang daerah. Di Kabupaten Kendal (Jawa Tengah) misalnya, vaksinasi massal ini mengangkat tokoh-tokoh lokal seperti camat, pimpinan partai provinsi, dan anggota DPR dari daerah, Tuti Nusandari Rusdiono. Acara tersebut juga menghadirkan pejabat kesehatan setempat sebagai ”supervisor”.
Contoh lain, pada acara vaksinasi massal di Provinsi Bangka Belitung, memasang spanduk dengan lima foto di atasnya. Mereka termasuk putri mahkota PDI-P dan ketua DPR, Puan Maharani, anggota DPR lokal, ketua cabang provinsi dan kabupaten di daerah, dan walikota. Vaksinasi massal itu sendiri digelar di Rudi Center—kantor milik Rudianto Tjen, seorang anggota DPR dan tokoh terkemuka PDI.
Sedangkan untuk kolaborasi, karena PDI-P mendominasi pemerintahan di tingkat pusat dan di banyak daerah, partai bisa dengan mudah terlibat dengan pemerintah daerah, dan POLRI/TNI dalam menyelenggarakan acara tersebut. Itu juga dapat dengan mudah menggunakan fasilitas dan sumber daya publik, termasuk pusat kesehatan masyarakat atau Puskesmas, dan dinas kesehatan setempat (Dinkes) serta sumber daya polisi atau tentara setempat, untuk menyediakan tempat dan personel untuk kegiatan mereka. Bahkan, menurut salah satu sumber di sebuah instansi pemerintah di Jawa Tengah, dokter dari fasilitas kesehatan umum sering mengeluh karena harus bekerja ekstra di acara vaksinasi yang dipimpin partai ini.
Partai NasDem
NasDem adalah partai baru yang didirikan oleh oligarki dan elit politik lama yang terkait dengan Golkar dan Partai Demokrat. Mirip dengan Golkar, itu adalah bagian penting dari koalisi pemerintahan nasional. Para pemimpin partai telah berusaha keras untuk membuat diri mereka berbeda dari pendahulunya, Golkar dan Partai Demokrat, dan menciptakan citra baru untuk menarik pemilih. Masih jauh dari dominan di parlemen dan kabinet, pengaruh dan kekuasaan partai semakin besar di beberapa daerah. Pada 2018, calon gubernur yang didukung NasDem memenangkan pemilihan di Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara, dan NTT. Lebih lanjut, ketua partai Surya Paloh adalah maestro media pemilik jaringan MetroTV.
Oleh karena itu, tidak mengherankan jika NasDem tampaknya telah memperoleh kuota vaksin yang cukup besar untuk program vaksinasi massalnya. Seperti PDI-P, partai mengandalkan, dan mengedepankan, politisi yang duduk di DPR dan di pemerintah provinsi untuk melobi akses vaksin. Menurut laporan media yang saya kumpulkan, NasDem telah mengeluarkan lebih dari 200.000 dosis vaksin, sebagian besar di wilayah Jabodetabek tetapi juga di tempat lain, termasuk Jawa Barat, Jawa Tengah, Papua, NTT, dan Bangka Belitung.
Beberapa politisi yang bertanggung jawab atas distribusi vaksin kebetulan terkait dengan kepala daerah, yang mungkin juga memudahkan mereka untuk mendapatkan vaksin. Ambil contoh Nusa Tenggara Timur (Provinsi NTT) di kawasan timur Indonesia. Salah satu anggota DPR dari sini, Julie Laiskodat, adalah istri Gubernur NTT, Viktor Laiskodat. Keduanya elit NasDem dan menjalankan bisnis. Sebagai anggota DPR dan istri gubernur, Julie bisa dengan mudah bernegosiasi dengan Kementerian Kesehatan untuk mendapatkan bagian vaksin untuk Provinsi NTT. Sebagai istri Gubernur, ia memimpin berbagai organisasi yang bertanggung jawab atas urusan perempuan (PKK, Bunda PAUD, dll.) di provinsi, yang memberinya insentif tambahan untuk mendapatkan kuota vaksin dan mengalokasikannya ke daerah pemilihannya. Tidak seperti politisi lain yang hanya mengadakan satu kali atau paling banyak beberapa acara vaksinasi massal, dia mengadakan acara vaksinasi di NTT secara teratur: dua kali seminggu dari Agustus, dan dijadwalkan berlangsung hingga Desember.
Apakah Kampanye Partai Membantu Mencapai Kekebalan Kelompok?
Sulit untuk mengakses data yang dapat dipercaya mengenai jumlah dosis yang dialokasikan kepada para pihak, karena alokasi ini terjadi melalui proses informal dan tidak transparan. Oleh karena itu, saya mencoba mengumpulkan data dari media online dan media sosial, serta menyusun klaim oleh pimpinan partai tentang jumlah partai vaksin yang diedarkan. Saya mengidentifikasi delapan partai politik yang terlibat dalam distribusi vaksin antara Maret dan September 2021. Jika masing-masing partai politik—berdasarkan klaim publik di media—telah mendistribusikan sekitar 200.000 dosis (perkiraan kasar), ini akan menghasilkan total sekitar 1,6 juta dosis. Jumlah ini sangat kecil dibandingkan dengan target populasi 208 juta dan akan berkontribusi sangat kecil—kurang dari 0,5 persen—untuk mencapai tujuan cakupan vaksinasi nasional.
Terkadang partai dan pemimpin gugus tugas COVID-19 pemerintah menyarankan agar program vaksinasi yang dipimpin partai ini membantu penjangkauan di daerah dengan cakupan rendah dan di antara kelompok-kelompok yang terpinggirkan (misalnya, waria dan pemulung), seperti yang diinformasikan oleh salah satu anggota Partai Solidaritas Indonesia. Sulit untuk mengetahui klaim yang terakhir, kita dapat menguji argumen tentang liputan daerah dengan menggunakan informasi dari media sosial partai dan media online.
Sebelum memeriksa informasi tersebut, kita harus melihat bagaimana tingkat cakupan vaksinasi bervariasi antar provinsi di Indonesia (Gambar 1 dan 2). Angka-angka ini menggunakan data dari dasbor vaksinasi Kementerian Kesehatan (SMILE) yang tersedia untuk umum.
Gambar 1. Grafik laju vaksinasi dosis 1 dan 2 di 34 provinsi per 6 September 2021. Sumber: https://vaksin.kemkes.go.id/#/vaccines
Gambar 1 menunjukkan kepada kita bahwa sangat sedikit daerah yang mencapai tingkat vaksinasi yang tinggi (yaitu, di atas 60%) untuk dosis 1. Provinsi yang paling berhasil dalam hal ini adalah DKI Jakarta, Bali, Kepulauan Riau, dan Yogyakarta. Kementerian Kesehatan memprioritaskan daerah-daerah tersebut sebagai pusat perekonomian, pemerintahan, dan pariwisata. Namun, provinsi lain berada pada atau di bawah tingkat cakupan 40%. Untuk pemberian dosis kedua, Jakarta adalah yang tertinggi; Kepri, Bali, dan Yogyakarta semuanya masih di bawah 40%, sedangkan provinsi lain jauh tertinggal.
Sekarang, di mana partai politik mengadakan acara vaksinasi mereka? Daerah apa yang mereka fokuskan? Gambar 2 menunjukkan variasi spasial wilayah yang diliput oleh partai politik selama periode Maret hingga September 2021. Data ini berdasarkan hitungan saya sendiri tentang peristiwa yang diliput di media massa dan akun media sosial partai.
Gambar 2. Variasi spasial dari program vaksinasi yang dipimpin oleh partai. Sumber: berbagai media online dan media sosial.
Membandingkan kedua angka tersebut, terlihat jelas bahwa para pihak tidak mendistribusikan vaksinasi mereka di tempat-tempat yang cakupan dan kapasitasnya rendah. Sebaliknya, mereka membagikan vaksin di Jawa, khususnya Jakarta dan Jawa Barat, di mana peluncuran vaksinasi nasional bekerja relatif efektif. Argumen bahwa kampanye partai membantu mencapai kekebalan kawanan dan menjangkau daerah-daerah di mana vaksin paling dibutuhkan adalah lemah.
Kesimpulan
Apa yang harus kita lakukan dari program vaksinasi yang dipimpin partai ini? Contoh-contoh yang disajikan di atas menyiratkan bahwa partai-partai menggunakan program ini untuk mempromosikan popularitas pemimpin dan kader partai. Para pihak melakukannya dengan membangun citra bahwa mereka responsif dan membantu pemerintah, sekaligus menyampaikan pesan bahwa mereka telah berjuang keras untuk mendapatkan alokasi dari pemerintah untuk rakyatnya.
Peristiwa-peristiwa ini sangat politis—tetapi politis dalam pengertian klientelistik yang khas yang merupakan mode politik yang dominan di Indonesia. Sistem politik yang baru didemokratisasi telah menimbulkan persaingan yang ketat di antara partai-partai dan politisi. Itu juga membuat memenangkan pemilihan menjadi mahal. Partai politik dan pemimpinnya harus selalu menemukan cara baru—bahkan selama pandemi global ini—untuk menjaga agar pendukungnya tetap setia dan memenangkan pemilih baru. Fakta bahwa seringkali anggota DPR petahana yang menyelenggarakan acara ini di daerah pemilihan mereka sendiri menunjukkan bahwa partai-partai menggunakan acara ini untuk memberikan bantuan—yang berpotensi menyelamatkan nyawa—kepada pendukung politik mereka di daerah basis mereka sendiri. Dengan demikian, pendistribusian vaksin merupakan cara terbaik untuk melengkapi bentuk distribusi patronase kuno, seperti pemberian uang, makanan, pekerjaan dan kontrak pemerintah, yang biasanya lebih mahal—politisi sering harus menyediakannya sendiri – dan memiliki dampak yang lebih kecil.
Sementara manfaatnya bagi partai dan politisi mereka jelas, apakah peristiwa ini benar-benar membantu peluncuran vaksin nasional masih kurang. Program vaksinasi yang dipimpin partai pasti menargetkan dan memprioritaskan konstituen dan pendukung mereka sendiri, yang berarti bahwa mereka yang memiliki koneksi politik yang tepat memiliki hak istimewa untuk divaksinasi sebelum mereka yang tidak memiliki koneksi tersebut. Hal ini dapat mengganggu penargetan mereka yang paling membutuhkan vaksin.
