JAKARTA – Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa meminta masyarakat Indonesia tidak mudah percaya dengan proyeksi ekonomi yang dikeluarkan Dana Moneter Internasional atau IMF.
“Menurut saya IMF bodoh, kalau enggak percaya lihat track recordnya,” kata Purbaya dalam acara CNBC Investment Forum 2025 di Jakarta, Jumat (16/5/2025).
Purbaya menganggap IMF selalu keliru dalam memproyeksikan ekonomi suatu negara, bahkan proyeksi untuk laju pertumbuhan ekonomi global selalu keliru.
Ia bilang, pada 2019 misalnya, IMF saat itu memproyeksikan ekonomi dunia hanya akan tumbuh 2,5%, tapi nyatanya mampu tumbuh hingga 4,5%. Lalu, pada 2020, proyeksinya 0,5% sedangkan kenyataannya minus 2,1%.
“Artinya IMF menganggap kita tidur, jadi prediksi mereka terlalu pesimistik, jadi jangan percaya IMF, tanya saya saja,” ungkap Purbaya.
Ekonomi RI Mulai Pulih
Kepada Bergelora.com di Jakarta dilaporkan juga, Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan perekonomian Indonesia sudah mulai pulih saat ini.
Kondisi ini tergambar dari jumlah uang inti yang beredar di sistem perekonomian tanah air atau base money (M0) mengalami pertumbuhan cepat di kisaran 15%.
“Kalau kita lihat base money itu tumbuhnya sudah 15%, sebelumnya negatif, dan Januari-Februari 5%-an. Kalau pertumbuhan uangnya segitu, artinya ekonomi berjalan baik,” kata Purbaya.
Ia mengatakan, pertumbuhan peredaran uang yang memasok likuiditas di sistem perekonomian ini dipicu oleh mulai jalannya berbagai program pemerintah.
“Februari-Maret program pemerintah jalan, uang masuk sistem, likuiditas sistem, itu lebih baik dibanding akhir tahun,” paparnya.
Selain base money yang tumbuh, sebetulnya Bank Indonesia juga mencatat uang beredar dalam arti luas (M2) yang menggambarkan likuiditas perekonomian pada Maret 2025 juga tumbuh 6,2% secara year on year (yoy) menjadi Rp9.436,4 triliun.
Pertumbuhan tersebut didorong perkembangan uang beredar sempit (M1) sebesar 7,1% (yoy) dan uang kuasi sebesar 3,0% (yoy).
Ekonomi SBY Naik 6%, Sedangkan Jokowi 5%
Ia juga mengungkapkan rahasia pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dapat mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 6%.
Menurutnya, setiap pemerintahan memiliki karakteristik yang berbeda.
“Kalau kita lihat perkembangan ekonomi 20 tahun terakhir, pas zamanSBY danJokowi karakternya beda. PasSBY dia nggak banyak bangun infrastruktur tapi ekonominya tumbuh hampir 6 persen.Jokowi bangun infrastruktur tumbuhnya cuma 5 persen,” ujarnya.
Purbaya memaparkan, pada era SBY, pemerintahannya lebih mengandalkan sektor swasta. Sementara pada zaman Joko Widodo (Jokowi) sektor swasta cenderung melambat.
Dia menjelaskan lebih lanjut hal itu terlihat dari data uang beredar M0 atau persediaan uang yang mencakup mata uang tunai yang beredar (uang kertas dan koin) dan simpanan bank di Bank Sentral.
Pada era SBY M0 tumbuh dua digit. Hal ini pun diikuti oleh pertumbuhan kredit yang juga mencapai 20% yoy.
“Ini kebiijakan moneternya beda, waktu itu di drive swastanya tumbuh,” kata Purbaya. Kemudian pada era Jokowi, M0 hanya tumbuh sekitar 10% yoy dan kredit hanya single digit atau sekitar 5% yoy.
“Jadi anda [swasta] dicekek ekonominya. pertumbuhan kredit 5%, swastanya mati,” jelas Purbaya.
Dia mengatakan apabila mesin ekonomi hanya jalan satu, pertumbuhan ekonomi akan sulit optimal. Oleh karena itu saat ini pemerintah telah berbenah dengan menjalankan kebijakan fiskal dan moneter untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
“Bisa kalau dijalankan fungsi fiskal dan moneter. Sepertinya, mesin swasta bisa lebih bagus,” katanya.
Purbaya menambahkan, Indonesia telah melewati krisis terakhir, yaitu pada saat pandemi Covid-19. Saat ini, perekonomian mulai berangsur membaik, sehingga sektor swasta diperkirakan dapat tumbuh kembali.
“Kalau asing (keluar) nggak usah takut, kalau ekonomi kita kuat, asing akan masuk. Asing pikirkan adalah bagaimana caranya ikut untung, jadi selama fundamental ekonomi kita baik, fiskal dan moneter jalan, swasta dan pemerintah jalan bareng, 7-8 persen nggak akan terlalu susah,” pungkasnya. (Enrico N. Abdielli)
