MEDAN- Beberapa ibu yang merupakan petani Simalingkar berhasil bertemu langsung dan menyampaikan surat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal konflik lahan mereka di Desa Sei Mencirim, Kecamatan Kutalimbaru dan Desa Simalingkar, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang dengan PTPN II yang tak kunjung tuntas.
Eliana Sembiring yang mengenakan kerudung berwarna krim kecoklatan, celana panjang hitam dan baju warna hijau lengan panjang tersebut langsung menyodorkan sepucuk surat yang diterima Jokowi di depan Pasar Petisah, Medan, Kamis (7/7).
Presiden Jokowi berada di Pasar Petisah dalam rangka pemberian bantuan sosial dengan sejumlah agenda acara di Medan seperti menghadiri puncak acara Harganas 2022 di Lapangan Merdeka dan pengelolaan kelapa sawit Rispa di Jl. Brigjen Katamso.
Dalam rekaman foto dan video yang beredar di media sosial, tampak Eliana menyampaikan sesuatu kepada Presiden Jokowi. Saat diwawancarai lewat video, Eliana menyatakan maksud dan tujuannya menemui Jokowi.
”Terima kasih kepada Bapak Jokowi yang baik hati kepada kami rakyat kecil. Saya juga menyampaikan kepada Pak Jokowi bahwa tahun 2020 kami berjalan kaki ke Jakarta. Sudah dua tahun lebih masalah konflik lahan kami belum juga selesai. Tolong kami rakyat kecil ini Pak Jokowi,” sebut Eliana dengan nada suara merintih sedih.
Selain Eliana, ibu Riri Trisnawati Sembiring yang juga petani asal Simalingkar datang bersama ibu Wati ke Pasar Petisah juga berhasil menemui Presiden Jokowi.
”Senang bisa ngomong dengan Pak Presiden. Pak Presiden Jokowi minta nomor telepon dan KTP saya pak,” ujar Ibu Riri yang waktu itu ikut juga aksi berjalan kaki ke Jakarta untuk menyampaikan masalah konflik lahan tersebut di Posko SPSB kepada Waspada.
Seperti diketahui, konflik agraria antara petani dengan PTPN II di Desa Sei Mencirim, Kec. Kutalimbaru dan Desa Simalingkar A, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang hingga saat ini belum juga tuntas.
Padahal, para petani yang tergabung dalam Serikat Tani Mencirim Bersatu (STMB) dan Serikat Petani Simalingkar Bersatu (SPSB) sudah bertemu dan berdialog langsung dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) 20 Agustus 2020 yang saat itu didampingi oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Menteri Sekretaris Negara dan Kepala Staf Kepresidenan (KSP).
Kepada Bergelora.com di Medan di laporkan, saat itu mereka melakukan aksi berjalan kaki dari Kota Medan ke Istana Negara di Jakarta untuk mengadukan permasalah yang mereka hadapi yang direspon Presdien Jokowi dengan mengabulkan tuntutan para petani tersebut.
Jokowi saat itu menugaskan KSP Moeldoko untuk memastikan penyelesaian konflik agraria di kedua desa tersebut bisa cepat dilakukan. Hasilnya, keluarlah verifikasi kepada petani di dua desa tersebut.
Sebanyak 707 KK warga Sei Mencirim dan 805 KK warga Simalingkar telah terverifikasi sebagai penerima lahan tapak rumah dan lahan pertanian. Warga Sei Mencirim menerima rumah di Desa Sei Mencirim, sedangkan warga Simalingkar menerima rumah di Desa Simalingkar A. Sementara lahan untuk pertanian bagi dua desa tersebut seluas 434,38 hektar berlokasi di Desa Sei Mencirim.
‘’Masalahnya sudah selesai sebenarnya. Namun persoalannya sampai sekarang petani Desa Sei Mencirim yang sudah di verifikasi berjumlah 692 KK dari 707 KK tersebut belum menerima sertifikasi tanah. Kami belum juga menerima sepetak rumah dan lahan pertanian seperti yang dijanjikan. Begitu juga di Simalingkar,’’ sebut Musliadi, ketua STMB, Rabu (6/7).
Musliadi berharap Presiden Jokowi harus lebih tegas lagi kepaďa para menteri dan jajaran terkait (KSP, ATR/BPN, BUMN, Gubernur, PTPN II) untuk segera meretribusikan tanah ke warga Sei Mencirim dan Simalingkar.
‘’Selama ini kami dalam situasi terjepit secara ekonomi karena tidak bisa mengelola lahan untuk menghidupi keluarga serta luntang-lantung karena tidak punya rumah untuk di huni. Karena tanah tersebut masih di kelola dan di kuasai PTPN II,’’ sebutnya.
Untuk menghidupi keluarga, Musliadi menjelaskan bahwa selama ini para petani Sei Mencirim maupun Simalingkar harus menyewa tanah orang lain untuk bercocok tanam dan juga menumpang di rumah keluarga terdekat.
Untuk itu kami berharap agar masàlah ini segera di tuntaskan. ‘’Kami menagih jañji Bapak Presiden Joko Widodo yang akan menyerahkan tanah sengketa tersebut dalam waktu yang tidak terlalu lama,’’ tuturnya.(Sugianto)
