JAKARTA – Kasus kredit macet obligor dan debitur Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto, memasuki babak baru, setelah sebelumnya 4 aset miliknya atas nama PT Timur Putra Nasional disita oleh Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Hak Tagih Negara BLBI.
Sebagaimana disampaikan oleh Menteri Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD yang menyatakan persoalan tersebut akan berlanjut kepada pidana. Pasalnya Tommy Soeharto diketahui telah melakukan dugaan tindakan pidana dengan cara menyewakan aset-aset tersebut secara gelap untuk mendapatkan keuntungan.
“Terhadap obligor atau debitur yang berdasarkan penelitian telah melakukan tindakan pidana, seperti mengalihkan aset, menjadikan aset pada pihak ketiga tanpa legalitas, menyewakan aset secara gelap. Akan dilakukan proses pidana,” ungkapnya dalam konferensi pers, Senin (8/11/2021).
Kepada Bergelora.com di Jakarta dilaporkan, atas kasus Tommy, proses selanjutnya adalah balik nama atas aset kepada negara. Setelah itu, aset akan dilelang dan dana dianggap sebagai pengurang utang.
Sebagaimana diketahui, pada 5 November 2021 lalu. Satgas BLBI telah menyita 4 aset milik Tommy Soeharto atas nama PT Timur Putra Nasional di Kabupaten Karawang, Jawa Barat.
Sebelum penyitaan itu dilakukan kata Mahfud MD, semua proses ini dijalankan secara bertahap. Berawal dari pemanggilan langsung, bila tidak ada respons, maka dilanjutkan dengan pemanggilan secara terbuka lewat media. Masih tidak ada respons, maka dilanjutkan dengan penyitaan aset, termasuk berupa tabungan hingga saham.
“Pada Jumat 5 November di Karawang, Satgas BLBI telah melakukan penyitaan 4 aset yang dimiliki kredit/debitur atas nama PT Timur Putra Nasional, yang merupakan jaminan kredit TPN pada bank dagang negara,” jelasnya. (Calvin G. Eben-Haezer)
