Selasa, 18 Februari 2025

Jaringan ’98: Freeport Ndablek, Nasionalisasi!

PALEMBANG- Sangat aneh bagi pemerintahan Jokowi-JK jika masih berencana untuk Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) selama 10 atau 20 tahun buat perusahaan tambang emas Amerika, Freeport Mc Moran di Papua. Presiden Joko Widodo tahu persis bagaimana perusahaan seperti Freeport mengeksploitas tanah dan rakyat Papua tanpa memberikan kemajuan pada pertumbuhan ekonomi rakyat Papua. Hal ini disampaikan Jurubicara Jaringan ’98 Sumatera Selatan (Sumsel), Ade Indra Chaniago kepada Bergelora.com di Palembang, Jumat (26/6).

“Makin ngaco pola pikir Sudirman Said. Kok bilang IUPK Freeport masih wacana. Baru wacana saja sudah ndablek, apalagi kalau benaran. Nasionalisasi Freeport, kelola sendiri buat kesejahteraan rakyat,” ujarnya.

Ade mengecam keras upaya perpanjangan Freeport melalui Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) selama 10 atau 20 tahun. Banyak kalangan menilai Freeport tidak transparan, banyak keuntungan diputar di luar negeri dan tak mendukung kemajuan Papua.

“Tanya dulu harapan rakyat Papua. Kalkulasi keuntungan maksimal bila Indonesia kelola sendiri tambang Freeport. Ribuan gereja, puskesmas, sekolah dan fasilitas publik lainnya bisa dibangun dengan sangat mudah dari dana bagi hasil pemerintah pusat dengan daerah. Jangan tindas rakyat Papua terus, beretorika dalam skema IUPK posisi pemerintah di atas Freeport,” kecam dosen perguruan tinggi di Sumsel tersebut.

UU No. 4/ 2009 tentang Minerba dan PP No. 23/ 2010, lanjut Ade, adalah pesanan nekolim neoliberalisme yang sangat bertentangan dengan gagasan cemerlang Bung Karno yakni Trisakti. Kebijakan pertambangan yang manipulatif harus dihentikan, terlebih kondisi perekonomian rakyat kian terpuruk akibat kenaikan harga kebutuhan pokok, depresiasi rupiah serta ancaman mega defisit keuangan negara.

“Presiden Jokowi harus copot Menteri ESDM Sudirman Said yang selalu bikin ulah melanggar janji Trisakti dan Nawacita. Cari pengganti orang muda kreatif, inovatif dan dinamis. Gak usah lagi mau ditipu asing dan para agen penjual negara. Tugas pokoknya dua, yakni nasionalisasi Freeport dan beresin ribuan kejahatan tambang. Penting untuk menolak dana aspirasi, tapi lebih penting lagi nasionalisasi Freeport. Yakin, Indonesia bisa makmur dan rakyat sejahtera!” tutup Ade. (Moh. Nasrul)

Artikel Terkait

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Stay Connected

342FansSuka
1,543PengikutMengikuti
1,110PelangganBerlangganan

Terbaru