JAKARTA – Selama setahun bekerja, Presiden Joko Widodo telah berusaha keras untuk memajukan perekonomian, menegakkan kedaulatan dan melayani rakyat, untuk bisa mewujudkan Trisakti Soekarno dan Nawacita. Namun masih saja para pembantunya di kabinet tidak mampu atau justru mensabotase program-program yang sudah ditetapkan oleh Presiden. Untuk itu Jaringan Aktivis 98 menuntut Presiden segera mengganti menteri-menteri yang anti rakyat dan penjual negara.
“Presiden Jokowi adalah orang baik, sederhana dan pekerja keras. Hanya saja banyak menteri yang ndablek. Bukannya berjuang wujudkan Trisakti serta Nawacita janji Jokowi, malah telikung dan plintir kebijakan-kebijakan Jokowi yang prorakyat!” ujar Juru Bicara Jaringan ’98, Ricky Tamba kepada Bergelora.com, Jumat (22/10).
Dalam analisa Jaringan ’98, berbagai problem terkini seperti polemik Freeport, Pelindo II, bencana asap, fluktuasi dollar dan lain sebagainya, adalah dampak dari ketidakbecusan para menteri yang pro-asing.
“Berbagai aset strategis yang bisa dikelola sendiri malahan kembali dijual ke asing, contohnya Freeport, Pelindo II, beberapa bank besa. Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri ESDM Sudirman Said dan pejabat terkait dengan berani bertindak tanpa menjaga kepentingan nasional dan kemaslahatan rakyat,” jelas Ricky Tamba.
Bencana asap yang terus memakan korban lanjutnya, adalah bukti nyata kelambanan kabinet dalam membantu Jokowi. Juga, banyak tuduhan miring bahwa para perusahaan pembakar lahan, mafia migas dan agen-agen asing, tak pernah disentuh karena dibekingi oknum pejabat penting.
“Menteri Kesehatan telah gagal menyelamatkan rakyat Indonesia di Sumatera dan Kalimantan dari bencana asap. Karena Nila Moeloek tidak punya pengalaman dalam situasi darurat bencana seperti ini maka rakyat jadi korban yang tidak perlu,” kata Ricky.
Bukan hanya itu, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Siti Nurbaya juga gagal menertibkan perusahaan perkebunan yang selama ini beroperasi di Indonesia dan melakukan tindakan kriminal menyerobot tanah rakyat dan membakar hutan.
“Buktinya sampai sekarang, pembakaran hutan justru meluas ke daerah lain di Maluku dan Papua. Perusahaan-perusahaan itu telah kangkangi pemerintahan RI, tanpa ada satu aparatpun yang berani menindak mereka. Sudah ditersangka kan tapi tidak ditangkap sehingga mereka masih bebas beroperasi,” ujarnya.
Menurutnya, Presiden Joko Widodo membutuhkan pembantu di kabinet yang mampu menterjemahkan kebijakan Presiden yang pro rakyat, menegakkan kedaulatan rakyat, bangsa dan negara.
“Ini perang melawan mafia hutan, mafia tambang, mafia perdagangan mafia hukum dan mafia lainnya lagi. Jangan sampai ada pembantu presiden yang membeking mafia,” ujarnya.
Mantan aktifis 1998 mengatakan bahwa Presiden jangan takut kekurangan orang pintar, yang cerdas dan pro rakyat yang mampu menjalankan kebijakan Presiden untuk memenuhi tuntutan rakyat akan keadilan dan kesejahteraan.
“Presiden Jokowi perlu segera sapu bersih para pembantunya yang anti rakyat pro nekolim-neoliberalisme. Kami yakin masih banyak anak bangsa yang lebih berkompeten, cerdas, kreatif, inovatif dan nasionalis yang siap membantu mewujudkan Trisakti dan Nawacita janji Pilpres 2014. Tapi yang dibutuhkan Presiden saat ini adalah menteri yang berani melawan mafia,” jelasnya. (Web Warouw)