JAKARTA- Dalam beberapa minggu terakhir, isu ‘Reshuffle Kabinet’ berhembus kencang. Tidak jarang, desakan Reshuffle Kabinet itu juga disuarakan oleh masyarakat yang menghendaki adanya perbaikan kinerja pemerintahan Jokowi-JK.
Menanggapi isu tersebut, Deputi IV Bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Kantor Staf Kepresidenan, Eko Sulistyo dalam diskusi bertajuk “Trisakti Macet, Apakah Reshuffle Kabinet Jalan Keluarnya” di kantor Komite Pimpinan Pusat Partai rakyat Demokratik (KPP-PRD), di Jakarta, Rabu (8/7) mengakui bahwa reshuffle kabinet memang menjadi kebutuhan politik saat ini.
Menurut dia dalam laporan Berdikari online, ada dua alasan utama kenapa reshuffle Kabinet menjadi kebutuhan politik mendesak. Pertama, Reshuffle Kabinet perlu untuk me-‘refresh’ kembali harapan publik terhadap kinerja pemerintahan di bawah Presiden Jokowi.
Kedua, reshuffle Kabinet akan menjadi ruang untuk mengkonsolidasikan ulang kekuatan politik atau partai yang mendukung Presiden Jokowi.
Dia pun tidak menampik bahwa konsolidasi ulang kekuatan politik itu juga akan merangkul kekuatan politik di luar partai-partai pengusung Jokowi saat Pilpres.
Lebih jauh, Eko mengakui bahwa pemerintahan Jokowi-JK belum berhasil memenuhi harapan kuat di tengah masyarakat terhadap pemerintahan ini.
“Ada harapan yang sangat kuat di masyarakat terhadap pemerintahan Jokowi-JK, tetapi kinerja di Kementerian belum bisa menangkap dan menjalankan harapan itu,” ujar Eko.
Ia pun mengungkapkan beberapa diantara hambatan itu, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang belum sepenuhnya mengakomodir Nawacita dan adanya sejumlah kebijakan yang mengganjal penyerapan anggaran.
Berdasarkan penelitian Bergelora.com, beberapa kementerian yang paling menjadi sorotan kekecewaan masyarakat belakangan ini untuk segera direshuffle adalah Kementerian Agraria, Kementerian BUMN, Kementerian Kesehatan, Kementerian Koordinator Polhukam, Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah. (Web Warouw)
