JAKARTA- Dalam pokok-pokok pikiran yang mengutip Nawa Cita poin ketiga “membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa-desa”, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai kinerja wadah pengusaha Indonesia di bidang perekonomian ini kurang optimal. Padahal, pemerintahan Jokowi sedang menata kebangkitan ekonomi nasional.
Demikian pelaksana harian Ketua Umum Kadin Indonesia Zainal Bintang pada Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Jakarta, Rabu (19/8) saat menyampaikan pokok-pokok pikiran Kadin sehubungan dengan rencana penyelenggaraan musyawarah nasional (munas) Kadin Indonesia tahun 2015.
Untuk itu menurut Zainal Bintang dalam upaya menata kebangkitan ekonomi nasional, Kadin harus ikut berperan serta membenahi perekonomian nasional berdampingan dengan pemerintah.
“Sebagai mitra strategis, Kadin Indonesia siap mendukung kebijakan pemerintah, dengan mendorong potensi dunia usaha bersatu dan bahu-membahu,” demikian pernyataannya.
Ketua DPD RI Irman Gusman menerima pokok-pokok pikiran Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia sebagai pelindung ekonomi rakyat. “Momentum Munas Kadin Indonesia membuka peluang tokoh pelaku usaha untuk bersaing ksatria, fairplay, dan transparan. Artinya, terbuka kemungkinan munculnya figur ketua umum yang segar, terampil, dan prorakyat. Kadin Indonesia membutuhkan figur ketua umum yang memiliki visi jauh ke depan. Memiliki watak yang siap mengabdi tulus ikhlas, memperkuat perekonomian nasional, memberdayakan pengusaha kecil, serta menjaga kedaulatan dan kehormatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” ujar Zainal Bintang.
Merujuk Nawa Cita poin ketiga tersebut, Kadin Indonesia berpendapat, saatnya memutar haluan ekonomi bangsa melalui pembangunan pilar-pilar kekuatan ekonomi kerakyatan berbasis desa. Ke depan, program prioritas Kadin Indonesia merangkul desa (daerah) dan melindungi ekonomi rakyat. Selain itu, meningkatkan kegiatan ekonomi di sektor kemaritiman yang senafas dengan kebijakan Jokowi yang mengutamakan pembangunan berbasis maritim atau poros maritim.
Oleh karena itu, dalam pokok-pokok pikirannya itu, Kadin Indonesia akan bekerjasama dengan para gubernur sebagai pemegang regulasi di daerah mengingat potensi utama ekonomi nasional bertumpu dan bertebaran di seluruh provinsi. Kemudian, Kadin Indonesia akan merangkul para pelaku usaha, baik produsen maupun konsumen, serta akan membangun jaringan kerjasama yang konkret dengan pondok-pondok pesantren dan amal-amal usaha Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan organisasi keagamaan lainnya.
Setelah menerima pokok-pokok pikiran itu, Irman Gusman menyatakan bahwa membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa-desa sesuai dengan visi dan misi perjuangan DPD RI sebagai lembaga perwakilan daerah. Dalam kesempatan itu, Ketua Komite II DPD RI Parlindungan Purba (senator asal Sumatera Utara) turut mendampingi Irman.
Zainal Bintang menjadi pelaksana harian Ketua Umum Kadin Indonesia menggantikan posisi Rizal Ramli selaku ketua umum masa jabatan 2013-2018 dalam munas Kadin Indonesia tahun 2013. Dalam perkembangannya, Rizal Ramli tanggal 17 Maret 2015 diangkat menjadi komisaris utama BNI dan tanggal 12 Agustus 2015 diangkat menjadi Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya. Zainal Bintang bertugas mempersiapkan penyelenggaraan munas tahun 2015. (Enrico N. Abdielli)
