JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa merespons pernyataan Utusan Khusus Presiden Bidang Energi dan Iklim Hashim Djojohadikusumo yang menilai sistem pajak dan bea cukai masih “bobrok” sehingga membuat penerimaan negara belum optimal.
Purbaya mengakui adanya potensi kebocoran yang terjadi di berbagai lini, meski tidak merinci secara spesifik titik-titik masalah tersebut.
Menurut Purbaya, salah satu solusi yang diusulkan untuk menutup celah kebocoran adalah penerapan otomatisasi di sektor Bea dan Cukai.
“Ya betul. Kita nggak tahu, yang jelas pasti ada yang bocor kan di sana-sini. Yang Pak Hasim usulkan untuk Bea Cukai itu otomatisasi misalnya untuk monitoring produksi rokok,” kata Purbaya di Istana Negara, dilaporkan Bergelora.com.di Jakarta, Rabu (17/12/2025).
Langkah ini dinilai penting agar pengawasan bisa dilakukan secara real time dan lebih akurat, terutama pada komoditas yang selama ini berkontribusi besar terhadap penerimaan negara.
Menkeu Purbaya mengaku telah melihat teknologinya. Untuk implementasinya tinggal menunggu negosisasi terkait harga alat. Ia berharap harganya bisa lebih murah.
“Saya udah lihat teknologinya cukup bagus. Mungkin akan diterapkan tinggal masalah negosiasi harganya Jangan kemahalan gitu biar murah dikit lah,” ujarnya.
Ia menegaskan, perbaikan sistem tidak hanya bertujuan meningkatkan penerimaan, tetapi juga mempermudah pengawasan di lapangan. Dengan sistem yang lebih modern dan terintegrasi, potensi manipulasi data diharapkan dapat ditekan secara signifikan.
Otomatisasi Cukai Rokok Jadi Prioritas
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai oknum penyelundup kini tak bisa tenang. Pasalnya, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah memasang alat pindai canggih berbasis kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI)
Lebih lanjut, Purbaya menyebut teknologi yang diusulkan untuk memantau produksi rokok secara langsung sudah cukup baik dan memungkinkan data masuk otomatis ke sistem keuangan Bea dan Cukai. Dengan alat tersebut, produksi rokok dapat dipantau tanpa bergantung sepenuhnya pada pelaporan manual.
Dalam skema tersebut, setiap produk rokok akan memiliki kode khusus yang dapat dipindai menggunakan telepon genggam atau perangkat tertentu. Dari kode itu, petugas bisa mengetahui asal rokok, jalur distribusi, hingga status cukainya. Dengan demikian, pengawasan di lapangan menjadi lebih mudah dan transparan.
“Jadi, nanti rokok langsung dimonitor sama itu, sama alat itu. Langsung masuk ke sistem keuangan di Bea Cukai. Nanti juga, kalau jadi ya, di cukainya itu ada kode khusus. Dia pakai handphone atau pakai alat khusus bisa ketahuan. rokok mana, dari mana, dari mana, jadi ketahuan. Dan pengawasannya akan lebih gampang,” jelasnya.
Digitalisasi Pajak Lintas Negara Masih Dikaji
Selain bea cukai, Kementerian Keuangan juga tengah mengkaji otomatisasi dan digitalisasi pajak, khususnya untuk aktivitas perdagangan lintas negara.
Namun, Purbaya mengakui penerapan digitalisasi pajak internasional tidak semudah otomatisasi cukai rokok. Sistem yang ditawarkan oleh para vendor dinilai belum sepenuhnya siap dan masih memerlukan banyak penyesuaian agar sesuai dengan kebutuhan Indonesia.
“Satu lagi juga otomatisasi pajak juga sedang di, digitalisasi pajak yang pedagangan ke luar negeri, itu sedang kita pelajari. Cuman kelihatannya sih yang itu agak berat, karena sistemnya belum siap, yang ditawarkan oleh vendornya,” pungkasnya.
Hasyim Bongkar Kebobrokan Pajak dan Cukai
Sebelumnya kepada Bergelora.com di Jakarta dilaporkan, Utusan Khusus Presiden untuk Energi dan Lingkungan Hidup, Hashim Djojohadikusumo mengkritisi kondisi penerimaan negara, mulai dari penerimaan pajak hingga bea cukai.
Dia bahkan membandingkan sistem perpajakan Indonesia yang justru tertinggal dengan negara lain seperti Kamboja sejak 10 tahun terakhir. Negara yang disebutnya jauh lebih miskin dari Indinesia.
“Titik lemah kita dan juga berpotensi besar untuk kita adalah penerimaan negara. Parah, sistem penerimaan negara kita parah. Pajak, Bea Cukai sangat parah sekali,” ujar dia dalam Bedah Buku Indonesia Naik Kelas “Future Talk: Indonesia Naik Kelas & Peran Sivitas Akademika” digelar Universitas Indonesia pada Jumat, 12 Desember 2025.
Dia mengaku mengetahui hal ini ketika ditugaskan Presiden Prabowo memimpin tim di Partai Gerindra untuk mengkaji potensi ekonomi dimiliki Indonesia.
Dari temuan tim, terkuak jika salah satu titik paling rapuh ekonomi Indonesia justru berada pada sistem penerimaan negara, mulai dari pajak, bea cukai, hingga penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
“Indonesia paling lemah, paling rendah di dunia sistem perpajakan kita. Saya ketemu pak Purbaya 2 minggu yang lalu dan beliau membenarkan apa yang kita temukan,” lanjut Hashim.
Temuan itu, sejalan dengan data Bank Dunia yang telah bertemu dengannya beberapa kali sejak 2013. “Data bank dunia sudah menunjukkan dari dulu sampai sekarang pajak, PNPB, royalti, cukai kita tetap tidak ada penambahan,” tegas dia.
Membandingkan dengan Kamboja
Dia membandingkan kondisi rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) antara Indonesia dengan Kamboja.
Sekitar 10–11 tahun lalu, rasio penerimaan Indonesia mencapai 12%, sementara Kamboja berada di level 9%. Ternyata setelah satu dekade, Kamboja mampu menaikkan rasio menjadi 18%,sedangkan Indonesia masih stagnan di kisaran 12%.
Dia mengakui selisih 6% tampak kecil di atas kertas, namun bisa melihatnya dari sisi ekonomi negara sangatlah besar.
“6 persen kelihatan kecil tapi 6 persen dari satu ekonomi PDB mencapai Rp 25.000 triliun, 6 persen itu Rp 1.500 triliun,” kata dia.
Sebut Nama Purbaya
Dia juga menyinggung defisit APBN Indonesia yang mencapai Rp 300 triliun. Angka yang sebenarnya bisa ditutup bila aparat pajak hingga bea cukai menjalankan tugas degan benar.
“Kalau memang aparat pajak, aparat BC bekerja dengan benar maka Indonesia bukan negara defisit tapi surplus. Indonesia negara kaya kita bisa memberikan bantuan ke negara miskin lain. Indonesia super power, tinggal apa? tinggal kita benahi aparat kita maka ada orang luar biasa bagus namanya Purbaya dan ditgaskan akan segera laksanakan,” tandas dia. (Calvin G. Eben-Haezer)
