JAKARTA — Pemerintah akan membangun 20 tower bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pada 2025. Pembangunan tersebut akan akan melengkapi 27 tower yang sudah terbangun saat ini.
“Kita sekarang ini sudah 11 tower, udah lebih, ya. Sekitar 27 tower kali ya,” kata Waki Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti di kantornya, Jumat (13/12).
Dengan tambahan 20 tower baru tersebut, tower hunian ASN akan berjumlah 47 tower.
“Nanti kan lanjut 2025, tetap akan kita lanjutkan untuk 47 tower,” imbuhnya.
Sementara itu, Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan kantor eksekutif, yudikatif, dan legislatif akan rampung dibangun pada 2028 sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
Sementara itu, kantor kementerian juga akan bertambah seiring dengan bertambahnya jumlah kementerian di Kabinet Merah Putih.
“Pasti dong. Enggak mungkin lah menterinya nambah, kantor-kantornya enggak nambah,” katanya.
Sementara itu, rencana pemindahan ASN ke IKN lagi-lagi mundur. Para abdi negara beralih kantor ke IKN pada April 2025, setelah Lebaran tahun depan.
Padahal, pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat mengatakan ASN pindah ke IKN pada Januari 2025.
Kepala Otoritas IKN (OIKN) Basuki Hadimuljono menyebut Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) sempat mengkalkulasi rencana pemindahan ASN ke IKN.
Hasilnya, pemindahan ASN ke IKN mundur dari Januari ke April. Sebab, pada Maret ada momentum Hari Raya Idulfitri atau Lebaran.
“Menurut Menteri PANRB (Rini Widyantini) yang sekarang kita siapkan, sedang kita hitung semua itu mulai April (2025). Sebenarnya Januari, tapi Maret ada Lebaran, jadi mungkin dihitung itu,” kata Basuki di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/12) lalu.
Bos IKN itu menyebut saat ini fokus pembangunan IKN saat ini adalah pusat pemerintahan, sebagaimana perintah Presiden Prabowo Subianto. Pusat pemerintahan ini mencakup fasilitas untuk eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
“Waktu perintah ke saya harus menyelesaikan ekosistem yudikatif, legislatif, dan sekarang baru eksekutif. Jadi baru tahun ini kita siapkan ekosistem untuk kantor dan hunian yudikatif dan legislatif. Yudikatif kan MA, MK. Legislatif (ada) DPR, MPR, DPD,” pungkasnya.
Peningkatan Air Muka Laut Ancam Jakarta
Sebelumnya kepada Bergelora.com di Jakarta dilaporkan, Prabowo Subianto pastikan Ibu Kota Negara pindah ke IKN Nusantara. Peningkatan air muka laut semakin mengancam Jakarta.
Progres pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Nusantara (IKN) menunjukkan kemajuan signifikan.
Tercatat, progres pembangunan infrastruktur di IKN saat ini mencapai 61,7 persen.
Angka ini mencakup 109 paket dengan serapan APBN senilai Rp 89 triliun.
Adapun progres pembangunan infrastruktur di IKN ini dibagi dalam tiga batch.
Rinciannya, Batch I (terkontrak 2020-Maret 2023) sebanyak 40 paket dengan nilai Rp 25,1 triliun dengan progres mencapai 95,8 persen.
Kemudian, Batch II (terkontrak April 2023-November 2023) sebanyak 31 paket yang menghabiskan Rp 27,6 triliun dengan progres 75,1 persen.
Terakhir adalah Batch III (terkontrak Desember 2023-2024) sebanyak 38 paket senilai Rp 36,2 triliun dengan progres mencapai 27,9 persen.
Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti memastikan kesiapan infrastruktur dasar di IKN dalam rangka pemindahan aparatur sipil negara (ASN) pada awal tahun 2025 dan rencana pemindahan ibu kota negara pada tahun 2028.
Berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto, pemindahan ibu kota negara ke IKN harus tetap dilakukan, salah satunya karena peningkatan air muka laut yang mengancam wilayah Jakarta.
Presiden Prabowo juga berencana untuk mulai berkantor di IKN pada 17 Agustus 2028.
“Kami tetap semangat untuk menyesaikan IKN, alokasi anggarannya pun tetap ada juga di Kementerian untuk melanjutkan infrastrukturnya. Persiapan untuk pemindahan ke IKN juga sudah mulai kita lakukan dari sekarang,” kata Diana dalam Rapat Strategi Re-Introduksi IKN di Kantor Otorita IKN (OIKN), Jakarta, Senin (9/12/2024). (Web Warouw)
