JAKARTA – Data pengungsi banjir di Aceh tidak sinkron antara pemerintah daerah dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Data yang diperoleh Kompas.com dari BNPB menyebutkan, jumlah pengungsi korban banjir di tenda seluruh Aceh sebanyak 6.187 jiwa.
Dengan rincian di Kabupaten Aceh Utara sebanyak 4.385 pengungsi, Aceh Tamiang 992 pengungsi, Aceh Timur 113 pengungsi.
Berikutnya di Aceh Tengah 92 pengungsi, Bireuen 176 pengungsi, Nagan Raya 134 pengungsi, dan Gayo Lues sebanyak 295 pengungsi.
Sedangkan Kabupaten Bener Meriah dinyatakan tidak ada lagi pengungsi. Data ini sudah dilaporkan ke DPR RI.
Kepada Bergelora.com di Jakarta dilaporkan, Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Al-Farlaky, dihubungi Jumat (6/3/2026) mengoreksi jumlah pengungsi di daerah yang dipimpinnya.
“Sampai hari ini 297 jiwa pengungsi korban banjir masih di tenda di Aceh Timur,” terang Al-Farlaky.
Dia merincikan jumlah itu tersebar di Desa Sahraja, Kecamatan Pante Bidari sebanyak 68 jiwa, di Desa Umah Taring Kecamatan Serbajadi sebanyak 184 jiwa dan Desa Ranto Panjang Bidari Kecamatan Simpang Jernih sebanyak 45 jiwa.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Utara Fauzan, menyebutkan pendataan korban banjir dilakukan masing-masing instansi.
“Data kami jumlah pengungsi 18.908 jiwa per hari ini. Pemda datanya berjenjang dari kepala desa, camat, baru BPBD. Sedangkan BNPB datanya didata oleh timnya sendiri. Kita akan koordinasikan ulang,” terang Fauzan.
Karena sumber data berbeda, sambung Fauzan, sangat dimungkinkan terjadi perbedaan data.
Dia menyebutkan, segera meminta akurasi data pada camat. Pengungsi saat ini tersebar di Kecamatan Baktiya, Dewantara, Cot Girek, Langkahan, Lapang, Muara Batu, Nibong, Seunuddon, Sawang dan Tanah Jambo Aye.
Perbedaan jumlah data pengungsi dikhawatirkan berdampak pada distribusi bahan pangan dan bantuan lainnya untuk mereka yang bertahan di tenda pengungsian.
“Kami akan koordinasikan lagi dengan BNPB,” terang Fauzan.
Sementara, Pelaksana Tugas Kepala Pusat Data dan Informasi BNPB Abdul Muhari belum merespon soal perbedaan data antara BNPB dan pemerintah daerah ini. (Web Warouw)
