Jumat, 29 Maret 2024

KOQ GITU SIH JENDERAL…? Soal Usulan Pemilu 2024 Ditunda, Jubir: Prabowo Ingin Jaga Konstitusi dan Rawat Demokrasi yang Sehat

JAKARTA Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menghormati konstitusi, terkait usulan Pemilu 2024 ditunda.
“Pak Prabowo Subianto menyatakan beliau menghormati konstitusi kita.””Dan ingin terus menjaga konstitusi kita serta merawat demokrasi kita yang sehat,” kata Dahnil Anzar Simanjuntak, Juru Bicara Prabowo Subianto, lewat pesan video, Selasa (1/3/2022).
Dahnil mengatakan, Menteri Pertahanan itu juga terus menjalin silaturahmi dengan sejumlah pihak.
“Pak Prabowo terus berkomunikasi dan bersilaturahmi dengan tokoh-tokoh politik lainnya, baik dari parpol maupun tokoh-tokoh lainnya,” terang Dahnil.
Dilontarkan Cak Imin, Didukung Zulhas
Partai Amanat Nasional (PAN) setuju Pemilu 2024 ditunda, seperti yang diusulkan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar.
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) menyebut ada sejumlah alasan partainya mendukung usulan Pemilu 2024 ditunda.

Pertama, pandemi Covid-19 yang belum berakhir, memerlukan perhatian dan keseriusan untuk menanganinya.

Kedua, pertumbuhan ekonomi belum membaik.

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menghormati konstitusi, terkait usulan Pemilu 2024 ditunda.

“Perekonomian yang belum membaik, pertumbuhan kita rata rata masih 3 persen sampai 3,5 persen.”

“Situasi masyatakat yang kehilangan pekerjaan, usaha-usaha yang belum kembali pulih secara utuh secara sempurna.”

“Itu alasan kedua yang kita ikuti,” kata Zulhas di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (25/2/2022).

Alasan ketiga, lanjutnya, perkembangan global terkini, terutama konflik antara Rusia dan Ukraina yang mengakibatkan harga minyak dunia meningkat.

Keempat, Pemilu 2024 membutuhkan biaya yang lebih besar dibanding pemilu-pemilu sebelumnya.

Alasan kelima, keberlangsungan program-program untuk pembangunan terhambat karena adanya pandemi ini.

Alasan terakhir, merujuk pada survei terbaru Litbang Kompas, kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo mencapai angka tertinggi, yakni 73,9 persen.

“Oleh karenanya, berbagai pertimbangan itu dan masukan-masukan dari masyarakat, berbagai kalangan, kami memutuskan setuju pemilu diundur.”

“Langkah selanjutnya tentu kita akan komunikasi dengan teman-teman koalisi parpol lainnya.”

“Juga dengan berbagai kalangan dengan ormas dan tentu kelompok elite politik lainnya,” beber Zulhas.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Abdul Muhaimin Iskandar mengusulkan Pemilu 2024 diundur satu atau dua tahun.

Alasan yang pertama, kata pria yang akrab disapa Gus Muhaimin itu, Pemilu 2024 berpotensi merusak prospek ekonomi yang kini mulai membaik pasca-pandemi Covid-19.

Hal itu ia sampaikan usai menerima aspirasi para pelaku UMKM, pelaku bisnis, dan analis ekonomi, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (23/2/2022).

“Pemilu itu biasanya ada tiga kondisi.”

“Pertama, para pelaku ekonomi melakukan freeze, pembekuan-pembekuan.”

Freeze atau pembekuan, wait and see, and stop agresivitas ekonomi saat pemilu,” kata Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.

Alasan kedua, lanjut Gus Muhaimin, transisi kekuasaan setelah pemilu biasanya membuat kondisi ekonomi tak menentu.

Sehingga, menurutnya hal itu bisa mengganggu suasana momentum yang sangat bagus, apalagi setelah digelarnya G20 nanti.

Yang ketiga, dikhawatirkan terjadi eksploitasi ancaman konflik saat pemilu.

Atas dasar itu, dari seluruh masukan yang diterimanya, Gus Muhaimin mengusulkan agar Pemilu 2024 ditunda.

Dirinya juga bakal menyampaikan usulan itu kepada para elite partai politik dan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Ditunda satu atau dua tahun agar momentum perbaikan ekonomi ini tidak hilang.”

“Dan kemudian tidak terjadi freeze untuk mengganti stagnasi selama dua tahun masa pandemi.”

“Ya setahun lah, kalau enggak dua tahun maksimal.”

“Moga-moga usulan saya nanti, saya sampaikan ke teman-teman pimpinan-pimpinan partai, saya usulkan ke Pak Presiden,” paparnya.

KPU sebelumnya sudah menetapkan pemungutan suara Pemilu 2024 digelar pada 14 Februari.

UUD Amien Rais

Kepada Bergelora.com di Jakarta dilaporkan, bahwa konstitusi yang disebut-sebut di atas bukanlah UUD’ 45 yang asli, namun UUD yang sudah beberapa kali mengalami amandemen dalam batang tubuhnya.

Amandemen UUD 45 pertama dipelopori AmienRais sebagai Ketua  MPR-RI pada tahun 1999, dilanjutkan amandemen kedua pada tahun 2000 dan ketiga pada tahun 2001 dan amandemen keempat tahun 2002.

Semua amandemen  merubah batang tubuh yang sudah tidak lagi sesuai dengan Preambule (Pembukaan) tentang tujuan bernegara. Sehinga amandemen berkali-kali justru menimbulkan berbagai masalah sampai hari ini.

Di dalam Preambule UUD’ 45 sudah ditetapkan tujuan dan cita-cita bernegara secara tegas dan jelas. Namun di dalam batang tubuh hasil amandemen terjadi penyelewengan tujuan dan cita-cita bernegara, yaitu melayani demokrasi, bukan secepatnya menuju cita-cita seperti yang yang sudah ditetapkan di dalam Preambule UUD’45.

Sehingga negara, bangsa dan rakyat Indonesia dijebak dalam demokrasi yang mahal dan hanya melahirkan elit poltik yang memanfaatkan negara untuk kepentingan kelompok tertentu. Sementara itu tujuan dan cita-cita bernegara semakin jauh dari kemampuan menuju masyarakat adil makmur.  Semua berkat politik Amien Rais yang saat itu ditunggangi kepentingam asing agar tetap menguasai politik dan sumberdaya ekonomi Indonesia sampai saat ini.

Seharusnya sebagai seorang mantan Jenderal TNI( yang patriotik, Prabowo Subianto punya kesempatan untuk mengembalikan UUD’45 yang asli. (Web Warouw)

 

 

Artikel Terkait

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

342FansSuka
1,543PengikutMengikuti
1,110PelangganBerlangganan

Terbaru