JAKARTA – KPK telah menetapkan Wakil Ketua Pengadilan Negeri (PN) Depok, Bambang Setyawan, sebagai tersangka dugaan gratifikasi Rp 2,5 miliar. KPK mengungkap dugaan gratifikasi itu diterima Bambang lewat penukaran mata uang asing di money changer.
“Nah ini kan juga menjadi modus baru ya. Uang masuk melalui perusahaan penukaran valuta asing, money changer gitu kan,” ujar juru bicara KPK, Budi Prasetyo, di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (10/2/2026).
Budi mengatakan KPK akan mendalami sumber uang tersebut. Modus penerimaan uang lewat money changer itu diduga dilakukan untuk kamuflase.
“Apakah kemudian ini untuk menutupi sumber uangnya dari mana gitu kan, untuk kamuflase uang masuk, nah seperti apa itu nanti kita akan dalami. Ini masih akan didalami ya. Karena kan ini kan masuknya rupiah kan jadinya kan, tapi dari sumber penukaran uang tersebut,” kata Budi.
Sebelumnya, KPK menetapkan Bambang Setyawan bersama Ketua PN Depok Wayan Eka Mariarta dan Yohansyah sebagai tersangka suap pengurusan sengketa lahan. Mereka ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang diwarnai aksi kejar-kejaran.
Berikut ini daftar identitas para tersangka:
1. I Wayan Eka Mariarta (EKA) selaku Ketua Pengadilan Negeri (PN) Depok;
2. Bambang Setyawan (BBG) selaku Wakil Ketua PN Depok
3. Yohansyah Maruanaya (YOH) selaku Juru Sita di PN Depok;
4. Trisnadi Yulrisman (TRI) selaku Direktur Utama PT KD
5. Berliana Tri Ikusuma (BER) Selaku Head Corporate Legal PT KD
Eka dan Bambang diduga meminta fee Rp 1 miliar untuk pengurusan perkara. Pihak PT KD kemudian kemudian diduga sepakat membayar Rp 850 juta.
Selain kasus dugaan suap, Bambang dijerat sebagai tersangka dugaan gratifikasi. Dia diduga menerima gratifikasi yang bersumber dari setoran atas penukaran valas senilai Rp 2,5 miliar dari PT DMV selama periode 2025-2026.
MA Berhentikan Sementara Tersangka
Kepqda Bergelora.com di Jakarta, Selasa (10/2) dilaporkan, Mahkamah Agung (MA) telah memberhentikan sementara Wayan Eka Mariarta dan Bambang Setyawan. Pemberhentian sementara dilakukan setelah Wayan dan Bambang ditetapkan sebagai tersangka.
“Selanjutnya, Ketua Mahkamah Agung akan memberhentikan sementara hakim dan aparatur Pengadilan Negeri Depok yang tertangkap tangan tersebut,” ujar juru bicara MA, Yanto, dalam konferensi pers di gedung Mahkamah Agung, Jakarta Pusat, Senin (9/2).
Ketua MA juga akan mengusulkan kepada Presiden terkait pemberhentian sementara ini. Dia mengatakan hakim yang terbukti bersalah akan diberhentikan dengan tidak hormat.
Tindakan serupa akan diambil terhadap juru sita PN Depok, Yohansyah Maruanaya, yang ikut terjaring OTT KPK. Yohansyah akan diberhentikan lewat Sekretaris MA.
“Begitu juga dengan aparatur Pengadilan Negeri Depok yang terbukti bersalah maka akan diberhentikan oleh pembina kepegawaian Mahkamah Agung dalam hal ini Sekretaris Mahkamah Agung,” ujarnya.
Gaji Naik Gak Mengurangi Korupsi
KepadaK Bergelora.com di Jakarta dilaporkan, PK mengemukakan bahwa kenaikan gaji hakim diharapkan mengurangi risiko korupsi, namun perilaku tetap tergantung individu.
KPK menyampaikan pandangan ini menyusul OTT pada 5 Februari 2026 di PN Depok terkait sengketa lahan.
Mahkamah Agung akan memberikan sanksi tegas tanpa toleransi kepada hakim yang terbukti melakukan tindak korupsi.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menyoroti isu sensitif terkait korupsi di lembaga peradilan. KPK menyatakan bahwa kenaikan gaji untuk hakim dapat menekan terjadinya tindak pidana korupsi.
Namun, ada sebuah catatan penting yang mengiringi pandangan tersebut, yakni terjadi atau tidaknya perbuatan korupsi akan selalu kembali pada individu hakim itu sendiri.
“Adanya penambahan penghasilan diharapkan lebih mengurangi risiko korupsi, tetapi kembali lagi kepada orangnya,” ujar Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (9/2).
Ibnu Basuki Widodo menegaskan bahwa apabila hakim melakukan tindak korupsi, maka sanksi dari Mahkamah Agung akan menanti.
“Kalau orangnya masih demikian, tetap ditindak, tegas dari Mahkamah Agung. tanpa toleransi menurut Ketua Mahkamah Agung, demikian,” katanya.
Sanksi tegas MA ini menjadi warning bagi setiap hakim agar tidak main-main dengan integritas jabatannya. Zero toleransi terhadap korupsi adalah komitmen yang harus terus dipegang teguh untuk menjaga marwah peradilan dan kepercayaan publik terhadap sistem hukum di Indonesia
Pandangan KPK ini disampaikan pasca Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang mengejutkan di Pengadilan Negeri (PN) Depok, Jawa Barat. (Web Warouw)
