ASAHAN – Diduga akibat pembangunan Tembok Tanggul di areal HGU PT Inti Palm menyebabkan lahan pertanian di 4 desa terendam banjir.
Desa Padang Mahondang, Desa Bangun, Desa Rawa Sari, dan Desa Alang Bonbon di Kecamatan Pulo Rakyat dan Kecamatan Aek Kuasan, Kabupaten Asahan terendam banjir selama 8 tahun.
Lahan seluas 11.000 hektar menjadi tidak produktif selama 8 tahun terakhir ini. Masyarakat di 4 desa yang mengandalkan mata pencaharian dari lahan pertanian, kini menjadi kesulitan secara ekonomi.
“Sebelum lahan terendam banjir, penghasilan masyarakat per hektar lahan per tiga bulan menghasilkan 5 sampai 8 ton sawit dilahan subur ini,” demkian B. Sitompul, warga Desa Padang Mahondang, Minggu (15/10) kepada Bergelora.com di Asahan, Sumatera Utara.
Kepala Desa Padang Mahondang, Pernandus Siregar Kepada Media mengungkapkan, berbagai upaya warga maupun pemerintah desa meminta penyelesaian sudah berkali-kali dilakukan,–termasuk kepada Komisi A, DPRD Kabupaten Asahan, bupati Asahan dan berbagai pihak lainnya. Namun upaya ini tidak pernah mendapatkan jalan keluar.
“Saat perwakilan warga dipertemukan dengan pihak PT Inti Palm oleh komisi A DPRD Asahan, pihak perusahaan mengaku jika lahan yang dibangun tanggul oleh perusahaan tidak berbatasan dengan lahan warga, tetapi berbatasan dengan kawasan hutan. Pihak DPRD diam tanpa memeriksa kebenaran dilapangan, seolah tanggul tersebut tidak mengganggu.” Papar Pernandus Siregar
Pernandus menambahkan, tanggul sepanjang 4 kilo meter yang dibangun oleh PT Inti Pallm dibangun secara bertahap, pada tahun 2009 hingga tahun 2016.
Setelah tanggul selesai dibagun pada tahun 2016 kondisi lahan masyarakat berangsur-angsur mulai tergenang, dan genangan air mulai parah dan lahan tidak produktif lagi terjadi sejak tahun 2018.
Pantauan Bergelora.com bersama tim dari Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Sumatera Utara (Sumut) yang langsung turun ke lokasi dipimpin oleh Direktur Eksekutif Rianda Purba Jumat (13/10) dilokasi lahan yang tergenang air yang saat ini sudah menjadi semak belukar.
“Ketinggian air dari permukaan tanah setinggi 0,5 meter hingga 1,5 meter, sehingga tidak memungkinkan untuk tanaman tumbuh dalam kubangan air setinggi itu,” ujar Rianda Purba.
Ia mengatakan, pada tahun 2006 hingga tahun 2011, masyarakat di empat desa tergolong mulai mandiri ketika itu. Tanaman palawija terutama jagung menaikkan taraf ekonomi masyarakat. Sehingga tidak membutuhkan bantuan secara ekonomi dari pemerintah.
Bahkan kala itu masyarakat bekerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Sang Hyang Seri, perusahaan yang berfokus bisnis pada bidang perberasan, perbenihan dan hortikultura serta menjadi bagian dari BUMN Holding Pangan, dibawah naungan ID FOOD. Hal ini disampaikan oleh Maruli Marpaung warga yang menjadi korban terdampak banjir Jumat (13/10/23).
“Kalau lahan ini kering, kami tidak perlu bantuan ekonomi apapun dari pemerintah, baik pemerintah daerah, maupun pemerintah pusat. Saat ini kami secara ekonomi menjadi kesulitan. Saya berharap Pemerintah pusat mampu memberikan jalan keluar, kalau pemerintah daerah ini kami sudah tidak percaya lagi bisa menyelesaikan, sudah berulang kalai kami mengadukan, tetapi mereka cenderung mengabaikan aduan kami.” Tambah Maruli Marpaung.
Maruli menambahkan, bahwa Beberapa bulan lalu Adian Napitulu anggota DPR-RI dari PDIP pernah turun kelokasi lahan yang terdampak banjir, tetapi agendanya kami tidak tahu. Sampai saat ini belum ada penyelesaian.
Sementara Kepala Desa Padang Mahondang Pernadus Siregar saat ditanyakan berapa kepala keluarga (KK) yang terdampak banjir menjelaskan dipadang Mahondang jumlah KK di Desa Padang Mahondang saja 5.000 KK, jika ditotal dari empat desa lebih dari 15.000 KK yang terdampak banjir. (Sugianto)
