DILI – Pemerintah Timor-Leste telah membatalkan rencana pemberian mobil mewah gratis kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)-nya setelah ribuan demonstran turun ke jalan untuk protes.
Sukses gagalkan proyek mobil gratis, mereka kini menuntut uang pensiun seumur hidup bagi mantan anggota DPR dihapus.
Pada Selasa (16/9) lalu, para demonstran membakar ban dan membakar sebuah kendaraan pemerintah. Sedangkan pasukan polisi merespons dengan menembakkan gas air mata.
Beberapa jam kemudian pemerintah menyerah pada tekanan demonstran dan membatalkan rencana pemberian mobil gratis untuk para politisi.
Meskipun demikian, banyak demonstran yang kembali turun ke jalan, dengan seorang pengunjuk rasa mengatakan kepada BBC bahwa sekitar 2.000 demonstran turun ke jalan di Ibu Kota Timor-Leste, Dili, pada hari Rabu (17/9).
Demo rusuh di Timor-Leste ini terjadi ketika pemerintahan di berbagai negara Asia, dari Nepal hingga Indonesia, diguncang oleh demonstrasi kaum muda yang marah dan mengkritik tindakan berlebihan para anggota Parlemen.
Seorang mahasiswa yang tidak ingin disebutkan namanya mengatakan kepada BBC bahwa dia terkena gas air mata saat berada di depan kampus universitasnya. Dia mengaku marah kepada para anggota Parlemen.
“Karena [ingin] membeli mobil mewah untuk bekerja sementara rakyat mereka masih menderita.”
Anggota Parlemen di Timor-Leste memiliki gaji pokok tahunan sebesar USD36.000 pada tahun 2023, menurut Persatuan Antar-Parlemen.
Jumlah tersebut lebih dari 10 kali lipat pendapatan rata-rata negara tersebut, yang menurut laporan pemerintah pada tahun 2021 diperkirakan sekitar USD3.000.
Rencana untuk membeli mobil mewah bagi anggota Parlemen bukanlah hal baru—dan faktanya, demonstrasi menentang mobil gratis yang diberikan kepada anggota Parlemen telah terjadi secara berkala sejak tahun 2000-an. Demikian disampaikan Cezario Cesar, salah satu tokoh kunci yang memimpin protes tersebut, kepada BBC, Kamis (18/9/2025).
Pada tahun 2008, polisi menangkap beberapa mahasiswa karena memprotes rencana pengeluaran USD1 juta untuk mobil baru bagi anggota Parlemen. Namun, baru sekarang gerakan ini benar-benar dimulai—karena negara tersebut terus bergulat dengan tingginya ketimpangan dan pengangguran.
“Kami memulai protes ini…ketika mereka memutuskan untuk membeli mobil,” kata Cesar.
“Namun, demonstrasi minggu ini meledak karena masyarakat sudah bosan dengan berbagai hal,” ujarnya.
“Masyarakat tidak memiliki akses terhadap pendidikan, air, dan sanitasi yang baik…kami kekurangan fasilitas, tetapi mereka masih membuat begitu banyak undang-undang untuk menguntungkan diri mereka sendiri,” kata Cesar.
“Kami pikir ini tidak adil,” imbuh dia.
Mahasiswa berusia 30 tahun itu menambahkan bahwa para anggota Parlemen sudah memiliki mobil yang disediakan pemerintah—tetapi ada rencana untuk membelikan mereka mobil baru, meskipun mobil mereka yang ada masih dalam kondisi baik.
Para anggota Parlemen dengan suara bulat pada hari Selasa memutuskan untuk membatalkan rencana pembelian SUV Toyota Prado baru untuk masing-masing dari 65 anggota Parlemen negara itu. Namun, protes berlanjut pada hari Rabu, dengan beberapa pihak skeptis terhadap perubahan kebijakan tersebut.
“Rumornya, mobil-mobil itu sudah dalam perjalanan,” kata Trinito Gaio, demonstran berusia 42 tahun, kepada kantor berita AFP.
“Inilah mengapa semua mahasiswa ini dan saya sendiri ada di sini hari ini, untuk memastikan uang pajak saya tidak mengalir ke… arah yang salah,” ujarnya.
Kepada Bergelora.com di Dili, Kamis (18/9) dilaporkan Para demonstran juga berupaya mereformasi undang-undang yang menjanjikan pensiun seumur hidup bagi mantan anggota Parlemen. Protes di Dili awalnya berfokus pada mobil, tetapi kemudian meluas ke hak istimewa lain yang dinikmati oleh anggota Parlemen.
Timor-Leste memiliki salah satu populasi termuda di Asia Tenggara, dengan lebih dari 70% penduduknya berusia di bawah 35 tahun, menurut PBB. Timor-Leste juga termasuk di antara negara-negara termiskin di kawasan ini—meskipun sering dianggap sebagai mercusuar demokrasi di antara negara-negara tetangganya.
Fidelis Leite Magalhães, mantan menteri dan presiden Institut Politik dan Hubungan Internasional di Timor-Leste, mengatakan kepada BBC,
“Masyarakat terbiasa dengan gagasan bahwa protes adalah bagian dari sistem demokrasi.”
“Kehidupan normal di Dili,” katanya.
“Ini adalah salah satu protes terbesar, tetapi protes tidak lagi menimbulkan kepanikan di masyarakat.” (Christina Ximenes)
