JAKARTA- Menyadari keterkaitan status perempuan dengan efektifitas pengentasan kemiskinan dan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi, maka Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memasukkan isu kesetaraan gender dalam kontrak politik Panca Prasetya Calon Kepala Daerah kepada Rakyat. Penandatanganan Janji Setia ke rakyat tersebut ditandatangani para calon kepala daerah pada penutupan Sekolah Partai PDIP sore kemarin Sabtu (3/9) di Depok.
Sebelumnya, sekretaris Sekolah Partai Eva Sundari menyampaikan realitas ketertinggalan perempuan di seluruh sektor terutama di sektor ekonomi.
“Gender gap di sektor tenaga Kerja bisa dimaknai adanya hilangnya kesempatan ( opportunity lost) untuk menambah pertumbuhan ekonomi karena tidak optimalnya partisipasi perempuan di sektor produktif,” ujar Eva Sundari dalam paparannya.
Peran dan komitmen kepala daerah untuk kesetaraan gender ini kunci untuk mengkompensasi kegagalan mencapai target MDGs sekaligus menjamin kesuksesan pencapaian target SDGs Indonesia.
“Kader PDIP Bupati Idham Samawi dan Hasto Wardoyo Kulonprogo terbukti bisa menekan AKI saat memimpin daerah masing-masing. Saat inilah best practices tersebut dilembagakan dalam Kebijakan DPP PDIP. ” Eva Sundari memberikan contoh.
Peningkatan partisipasi perempuan sudah menjadi kebijakan DPP PDIP.
“Badiklatpus misalnya, mensyaratkan peserta kaderisasi di semua tingkat mulai pratama hingga utama setidaknya ada 30% peserta perempuan,” penjelasan Eva Sundari, yang sekaligus Sekretaris Badiklatpus DPP PDIP.
Dalam penutupan Sekolah Partai PDIP pada tanggal 3 September 2016 kemarin terpilih peserta terbaik adalah perempuan Izha Priyanti, BupatI dan Calon incumbent Kabupaten Brebes Jawa Tengah.
DPP PDIP memberikan Buku Di Bawah Bendera Revolusi (DBR) karangan Bung Karno. Pada penutupan tersebut affirmasi juga diberikan kepada peserta perempuan muda Febrina Lesisie Tantina yang akan bertarung di pemilihan bupatei di Kabupaten Pringsewu, Lampung untuk memberikan pidato mewakili peserta perempuan. (Calvin G. Eben-Haezer)
Â