DHARMASRAYA – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) akan memberikan bantuan senilai Rp 50 juta kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang mengelola embung untuk dijadikan destinasi wisata. Hal itu disampaikan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDTT), Eko Putro Sandjojo, saat mendampingi Presiden Joko Widodo yang meninjau pembangunan embung di Nagari (desa) Sitiung, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat pada Rabu (7/2).
Selain diberikan bantuan dana kepada BUMDes sebesar 50 juta, lanjut Menteri Eko, nantinya setiap embung yang sudah selesai pembangunannya akan diberikan bibit ikan gratis dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Selain itu, BUMDes juga akan diberikan pompa air secara gratis dari Kementerian Pertanian (Kementan).
“Setiap embung yang jadi nanti akan dikasih bibit ikan dan pompa air gratis. Pemberian itu merupakan bantuan kepada BUMDes untuk membuat destinasi wisata,” katanya.
Lebih lanjut, Menteri Eko mengungkapkan manfaat embung selain pemerataan ekonomi, yakni untuk mengurangi stunting atau kekurangan gizi pada anak. Hal itu dikarenakan dengan adanya embung, maka desa dapat memproduksi ikan yang kaya akan protein.
“Ikannya diharapkan dibagikan gratis kepada anak-anak miskin agar bisa mengurangi stunting. Dalam 3 tahun terakhir ini, kita sudah bisa mengurangi 10 persen stunting. Kita harapkan dengan adanya ikan yang menghasilkan protein dapat mengurangi stunting lebih cepat lagi,” lanjutnya.
Di sisi lain, Menteri Eko juga mengatakan pelaksanaan pembangunan embung sudah sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo. Tidak hanya itu, pelaksanan pembangunannya pun melibatkan masyarakat dengan mendapatkan upah.
“Di dalam pengerjaan embungnya dipakai tenaga kerja dari masyarakat. Masyarakat bisa mendapatkan upah karena mereka dibayar secara mingguan sehingga biaa meningkatkan daya beli didesanya,” katanya.
Padat Karya Tunai
Kepada Bergelora.com dilaporkan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) membangun embung di Nagari (Desa) Sitiung, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, dengan skema padat karya tunai. Pembangunan embung tersebut melibatkan masyarakat dengan memberikan upah sebesar 30 persen dari nilai proyek.
“Di dalam pengerjaan embungnya dipakai tenaga kerja dari masyarakat. Masyarakat bisa mendapatkan upah karena mereka dibayar secara mingguan sehingga bisa meningkatkan daya beli di desanya,” ujar Mendes PDTT, Eko Putro Sandjojo, saat mendampingi kunjungan kerja Presiden RI Joko Widodo meninjau pembangunan embung Sitiung, Rabu (7/2).
Dengan alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kemendes PDTT sebesar Rp 810 juta, Menteri Eko menjelaskan dana sekitar Rp 220 juta akan digunakan untuk membayar upah para pekerja. Dirinya pun menargetkan pekerjaan embung tersebut akan selesai dalam 90 hari.
“Ini padat karya. Kita hitung 50 orang dengan memberikan upah sebesar sekitar Rp 85 ribu per hari yang dibayar per minggu. Kalau dana kementerian sudah bikin embung, berati dana desa bisa dioptimalkan untuk pemgembangan lainnya, seperti pembangunan infrastruktur dasar kesehatan masyarakat desa maupun pendidikkan,” sambungnya.
Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD) Kemendes PDTT, Taufik Madjid menjelaskan, embung Sitiung memiliki luas 150 x 35 meter dengan volume kedalaman 2,5 meter. Dengan luasan tersebut, sambungnya, maka embung dapat menampung volume air sekitar 15 ribu meter kubik. Target menuntaskan pembangunan 30 ribu embung pun terus dilakukan dengan sinergi bersama kementerian lain.
“Embung ini adalah bagian dari program pemerintah pusat. Dibangun berdasarkan kebutuhan masyarakat desa. Sumber pendanaan bisa berasal dari afirmasi kementerian dan Lembaga, termasuk Kemendes PDTT. Dana desa juga digunakan untuk membangun embung,” ujarnya.
Taufik menambahkan, embung Sitiung tersebut nantinya akan terintegrasi untuk tiga hal, yakni sebagai sistem pengairan sawah maupun pertanian, destinasi wisata air, dan pusat edukasi kebudayaan masyarakat desa. Sebuah balai adat akan berdiri berdekatan dengan embung tersebut.
“Tiga hal ini nantinya akan dikelola oleh Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag). Jadi, kita berharap supaya jadi pusat pengembangan baik untuk masyarakat desa dan untuk menggerakkan roda ekonomi masyarakat di desa,” pungkasnya. (Andreas Nur)
