PURWAKARTA- Membangun infrastruktur, sarana dan prasarana desa merupakan progran utama dalam penggunaan dana desa. Sebab infrastruktur ini menjadi penunjang aktifitas masyarakat desa di segala bidang.
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Jafar meminta agar pembangunan infrastruktur desa dilakukan dengan maksimal dan hingga tuntas. Terutama infrastruktur jalan desa yang akan memudahkan arus aktifitas masyarakat sehari-hari.
“Seharusnya dituntaskan terlebihdahulu pembangunan infrastruktur jalan desanya, baru bangun program lain,” ujar Menteri Marwan saat meninjau pembangunan infrastruktur di Desa Mekar Galih, Jatiluhur, Purwakarta, Kamis (7/1).
Menteri kelahiran Pati, Jateng ini menambahkan, dana desa yang telah menjadi hak desa untuk dikelola harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dengan membenahi infrastruktur jalan, maka kegiatan masyarakat akan lebih mudah dilakukan, dan pada gilirannya aktifitas perekonomian desa semakin hidup.
Mendes Marwan mengaku sangat sering melihat kondisi jalan yang rusak, belum terbangun sehingga aktifitas masyarakat tidak maksimal. Para investor juga tidak tertarik menanmkan modal di desa jika infrastrukturnya tidak menunjang.
“Tolong rapikan dulu jalan desa. Masih banyak jaln setapak yang menyulitkan aktifitas. Baru setelH infrastruktur bagus bangun saluran irigrasi dan program lainnya. Buat program infrastruktur dengan maksimal. Jangan setengah – setengah” ucap Marwan.
Sementara itu, Kades Mekar Galih Buchori mengatakan, pihaknya memang telah membangun jaln desa dan program irigasi. Namun program infrastruktur akan diutamakan dibandibg program lain yang tidak terlalu mendesak.
Sebelumnya kepada ratusan kades yang hadir, Mendes Marwan menegaskan agar jangan takut menggunakan dana desa untuk program padat karya dan mempercepat kesejahteraan desa.
“Tidak perlu takut gunakan dana desa. Justru dengan dana desa ini, kalau dibelanjakan untuk program desa akan membantu pembangunan nasional,” ujar Menteri Marwan saat berdialog dengan para kades di Pendopo Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Kamis (7/1).
Ia mengatakan ada banyak ketakutan para kades dan perangkat desa dalam menggunakan dana desa. Bahkan ada upaya menakut-nakuti kades dalam memakai dana desa sehingga program berjalan lambat.
“Saya tegaskan, jangan takut dari kepolisian juga sudah karena Kapolri dan Kejaksaan Agung membuat surat agar tidak lajukan kriminalisasi kepada kades yang memakai dana desa,” ujarnya.
“Kapolri sudah minta agar kapolres tahan diri menangani kasus yang bersinggungan langsung dengan kades” jelas Menteri Marwan.
Marwan juga menyatakan bahwa pihaknya sangat serius mengupayakan agar dana desa diipakai dan disalurkan dengan benar. Ini sangat penting karena penyerapan dana desa akan membuat berdampak positif bagi pertumbuhan ekobomi nasional.
Terkait kemungkinan adanya penyimpangan dana desa, Menteri Marwan menegaskan bahwa sudah ada sistem pengawasan berlapis dan upaya-upaya yang sifatnya preventif. Sudah ada BPKP yang tersebar di desa-desa untuk penyiapan audit yang benar. Juga ada pendamping desa. Juga ada pemkab yang ikut mengarahkan.
“Jadi berlapis pengawasannya. Bahkan kajari kabupaten juga melakukan pelatihan bagaimana agar dana desa dipakai sesuai koridor. Langkah preventif sudah dilakuakan terus,” kata Menteri kelahiran Pati, Jawa Tengah.
Menteri Marwan mengingatkan bahwa komitmen pemerintahan Jokowi-JK dalam menempatkan desa sebagai pondasi pembangunan nasional sudah sangat kuat. Bahkan postur APBN juga sudah memihak ke daerah, karena dana transfer daerah terus meningkan dan mencapai angka tertinggi sampai sejauh ini.
“Nilai dana transfer daerah itu sudah mencapai Rp700 triliun. Ini sejarah paling tinggi dan bentuk komitmen bahwa pembangunan nasional dimulai dari daerah dan desa,” tukas Menteri Marwan.
Pada kesempatan sama, Bupati Purwakarta Dedy Mulyadi mengatakan, program untuk desa membangun memang terus dijalankan dan dengan penuh inovasi. Tujuan utamanya adalah agar desa bisa sejajar dengan kota dalam hal pembangunan dan kesejahteraan masyarakatnya.
“Intinya mah, bagaimana desa itu bisa sama dan sejajar dengan kota. Desa menjadi makmur dan tidak ada ketimpangan,” ujar Dedy. (Mustofa Bisri)
