JAKARTA – Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi memberikan apresiasi yang tinggi kepada Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri karena telah berhasil melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap dugaan tindak pidana pemerasan, korupsi, pencucian uang dan premanisme di Pelabuhan Palaran Samarinda. Hal tersebut disampaikan Menhub Budi disela kunjungannya ke Samarinda pada Sabtu (18/3).
“Saya mengapresiasi tindakan Bareskrim Polri terhadap operasi tangkap tangan di Pelabuhan Palaran dan saya minta agar tidak segan-segan menindak segala bentuk pungutan liar,” tegas Menhub.
Menhub juga menyatakan akan melakukan tindakan tegas jika terdapat pegawai Kementerian Perhubungan yang ikut terlibat dalam OTT di Pelabuhan Palaran Samarinda. Lebih lanjut Menhub mengatakan Presiden RI Joko Widodo memberikan perhatiannya terhadap kejadian OTT dan meminta agar kejadian seperti ini tidak terulang.
“Kejadian ini merupakan suatu praktek dimana competitiveness dari perekonomian kita menjadi lemah. Bapak Presiden selalu mengingatkan agar kita dapat mengimprove diri menjadi lebih baik agar tidak ada peristiwa OTT lainnya. Oleh karenanya kita support Polri untuk menindaklanjuti kasus ini sampai tuntas,” jelas Menhub.
Menhub berharap kejadian ini dapat menjadi pembelajaran semua pihak serta dapat memberantas praktek pungli dalam pelayanan jasa transportasi.
“Kedepannya kita akan susun aturan baru kepabeanan yang lebih mudah, murah dan diharapkan dapat merangsang iklim investasi yang lebih baik,” ujar Menhub.
Kepada Bergelora.com dilaporkan, tim penyidik Bareskrim Polri melakukan penggeledahan pada hari Jumat (17/3) di empat titik diantaranya Kantor TKBM Komura, PT PSP, Pelabuhan Palaran dengan dugaan adanya pungutan liar ilegal yang menyebabkan tingginya biaya bongkar muat peti kemas. Dalam penggeledahan ditemukan sejumlah fakta adanya pemungutan dengan penambahan biaya yang dibebankan kepada pemilik barang diluar aturan yang ditetapkan. Terdapat 25 saksi yang sudah diperiksa namun Polri belum merilis nama tersangka karena masih dalam tahap penyidikan kepolisian
Harus Self Correction
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan seluruh stakeholder harus menjadikan OTT sebagai self correction.
“Saya mengapresiasi yang dilakukan pihak Kepolisian di Pelabuhan Samarinda hari ini dan saya minta kepada seluruh stakeholder perhubungan untuk menjadikan ini sebagai self correction,” ujar Menhub, di Sambas, Kalimantan Barat, Jumat (17/3).
Menhub menyatakan hal tersebut merupakan pekerjaan yang luar biasa dan konsisten untuk memberikan dukungan agar tercipta good governance.
Menhub dan Kementerian Perhubungan, sesuai dengan arahan Presiden RI, Joko Widodo, terus konsisten untuk memberantas praktek pungli di sektor transportasi. Satgas operasi pemberantasan pungli (OPP) Kemenhub terus bekerjasama dengan pihak Kepolisian melaporkan tindakan-tindakan yang mengarah pada praktek-praktek pungli.
Peringatan secara terus-menerus telah diberikan kepada seluruh jajaran di Kemenhub maupun stakeholder terkait untuk tidak melakukan praktek-praktek pungli dan melakukan kegiatan yang lebih good governance.
Kemenhub tidak segan-segan memberikan sanksi tegas jika ada jajarannya diketahui terlibat praktek pungli, dan akan menyerahkan kepada pihak yang berwenang untuk dilakukan proses hukum. Kemenhub berkomitmen penuh untuk memberantas praktek pungli yang ada di sektor transporasi yang dapat menghambat pelayanan jasa transportasi. (Calvin G. Eben-Haezer)
