JAKARTA- Gubenur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyampaikan keterangan pers hasil rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) III Tahun 2024 di Kantor LPS, Jakarta, Jumat (2/8/2024). KSSK melaporkan stabilitas sistem keuangan pada triwulan II 2024 masih terjaga di tengah peningkatan tekanan pasar global dan risiko geopolitik dunia yang masih tinggi. (Ist)
JAKARTA- Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, menyebutkan ada dua alasan mengapa penanaman modal asing atau PMA ke Indonesia masih lebih kecil dari Vietnam. Dua hal ini terkait izin yang wajib dipenuhi perusahaan untuk masuk ke Indonesia.
“Dulu namanya Izin Mendirikan Bangunan, sekarang adalah Persetujuan Bangun Gedung atau PBG. Terus berkaitan tata ruang, itu perlu dua tiga tahun kan,” ujar Perry Perry dalam Seminar KAFEGAMA: Menuju Pertumbuhan Menuju Indonesia Maju di Menara BTN, Jakarta, Sabtu (14/12).
Berdasarkan Laporan Investasi Global dari Konferensi Perkembangan dan Perdagangan UN 2023, PMA Indonesia berada di urutan kedua se-Asia Tenggara, kalah dari Vietnam.
Penanaman Modal Asing (PMA) masuk ke Indonesia US$ 21,96 miliar PMA masuk ke Indonesia sementara Vietnam mendapat pendanaan US$ 23,18 miliar.
“Terutama Indonesia kalah dengan Vietnam untuk elektronik, tekstil, dan beberapa food services. PMA dari Jepang dan Korea lebih suka Vietnam daripada Indonesia karena izinnya lama di Indonesia,” ujar Perry.
Di sisi lain, Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat realisasi investasi PMA Indonesia mencapai US$ 50,2 miliar. Negara penanam modal terbesar ke Indonesia adalah Singapura sebesar US$ 15,3 miliar. Ini sudah mencakup 30,4% realisasi investasi PMA Indonesia pada 2023.
Cina menempati posisi kedua dengan realisasi investasi sebesar US$ 7,4 miliar. Posisi ini diikuti oleh Hongkong sebesar US$ 6,5 miliar.
Didesak Perbaiki Etika Bisnis
Sebelumnya kepada Bergelora.com di Jakarta dilaporkan, studi terbaru yang dirilis oleh Foundation for International Human Rights Reporting Standards (FIHRRST) menunjukkan bahwa minat investor asing terhadap perusahaan di Indonesia mulai menurun. Studi yang didukung oleh Moores Rowland Indonesia (MRI), Kedutaan Besar Belgia, dan bekerja sama dengan Komnas HAM menyebutkan penurunan minat terjadi akibat penilaian negatif terhadap standar etika yang diterapkan perusahaan lokal.
Direktur Operasional FIHRRST, Ali Rahmadi, mengungkapkan perusahaan besar internasional kini lebih berhati-hati dalam berinvestasi di Indonesia. Mayoritas investor global menyoroti pentingnya integrasi hak asasi manusia dalam operasional bisnis sebagai langkah strategis untuk menarik investasi global.
Menurut Ali, meskipun Indonesia menawarkan potensi pasar yang besar, tren global menunjukkan bahwa investor tidak hanya mencari keuntungan finansial, tetapi juga menilai sejauh mana perusahaan mampu menjalankan bisnis secara beretika dan transparan. “Standar etika yang menurun menjadi salah satu alasan utama,” ujar Ali seperti dikutip Minggu (15/12).
Ali mengatakan, laporan keberlanjutan menjadi salah satu indikator penting dalam membangun kepercayaan investor asing. Namun, banyak perusahaan lokal masih belum memenuhi ekspektasi ini.
Lebih jauh ia mengatakan, ketidaksesuaian antara kebutuhan investor dan praktik operasional perusahaan menjadi celah yang menghambat aliran investasi asing. Hal ini menjadi tantangan besar bagi Indonesia yang berusaha memperkuat daya saing di kancah internasional.
Sementara itu pendiri FIHRRST, Marzuki Darusman, menyatakan implementasi uji tuntas hak asasi manusia atau human rights due diligence (HRDD) merupakan langkah konkret yang harus diambil. Hal ini diperlukan untuk memastikan aktivitas perusahaan tidak melanggar hak asasi manusia sekaligus memenuhi standar internasional.
“HRDD bukan hanya alat untuk melindungi hak asasi manusia, tetapi juga kunci untuk memperbaiki reputasi bisnis Indonesia di mata dunia,” ujar Marzuki.
Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia Bursa Efek Indonesia, Risa E. Rustam, menambahkan bahwa laporan keberlanjutan dapat menjadi pedoman penting dalam memastikan pertumbuhan ekonomi yang tidak mengorbankan perlindungan lingkungan dan hak asasi manusia. Namun, ia juga menekankan bahwa transparansi harus menjadi prioritas utama.
Menurut Risa, investor global tidak hanya melihat hasil akhir, tetapi juga proses di baliknya. Tantangan ini membuka peluang bagi perusahaan Indonesia untuk bertransformasi. Dengan mengadopsi praktik keberlanjutan yang konsisten dan membangun hubungan erat dengan masyarakat lokal, perusahaan dapat menciptakan lingkungan bisnis yang lebih kondusif.
Risa mengatakan komitmen pada etika dan keberlanjutan tidak hanya akan menarik lebih banyak investasi asing, tetapi juga membangun landasan bisnis yang kokoh dan berdaya saing global. (Calvin G. Eben-Haezer)
