JAKARTA- Gerakan buruh bersama rakyat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Anit Liberalisasi (Amal) menyerukan Mogok Nasional diseluruh Indonesia dimulai 9 Desember 2014 menuntut kenaikan upah buruh dan pekerja di seluruh Indonesia. Hal ini ditegaskan oleh Presiden Konfederasi Serikat Nasional, Muchtar Guntur kepada Bergelora.com setelah konferensi pers di Jakarta Jumat (5/12).
“Buruh dan pekerja berhak menuntut kenaikan upah sesuai dengan kenaikan harga BBM yang diumumkan oleh Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu. Karena upah buruh terakhir tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup apalagi setelah kenaikan harga BBM,” tegasnya.
Oleh karena itu setiap perusahaan menurutnya jangan melarang buruh dan buruh dan pekerjanya untuk ikut serta dalam Mogok Nasional mulai 9 Desember 2014 nanti karena buruh dan pekerja berhak melindungi diri dari kesulitan ekonomi akibat kenaikan BBM.
“Kami minta setiap perusahaan bisa bekerjasama meliburkan bahkan mendukung buruh untuk ikut serta dalam mogok nasional di setiap kota,” jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Serikat Buruh Seluruh Indonesia 1992, Sunarti menjelaskan bahwa kenaikan harga BBM semakin menyengsarakan buruh dan rakyat pekerja.
“Akibat naiknya harga BBM seluruh kebutuhan juga ikut naik. Misal ongkos transportasi buruh dan rakyat pekerja, baik yang menggunakan angkutan umum maupun sepeda motor, menjadi naik,” jelasnya.
Ketua Federasi Serikat Pekerja Otomotif Indonesia (FSPOI), Didi Panca Sutapa dalam kesempatan itu juga menyerukan agar aksi nasional di masing-masing kota dilakukan ke dinas tenaga kerja, gubernur, bupati, walikota dan ke pertamina terdekat.
“Gak perlu ke DPR atau DPRD karena akan jadi tunggangan kepentingan politik partai politik semata. Yang di Jabotabek ke Menaker, TMP Kalibata dan Kementerian ESDM,” jelasnya.
Ia membantah alasan pemerintah bahwa konsumsi BBM merupakan sektor konsumtif sehingga anggaran terjepit, uang subsidi lebih baik di alihkan ke sektor produktif.
“Tidak masuk akal alias omong kosong belaka. Karena BBM bukan satu-satunya cost belanja di APBN, malahan ada cost belanja yang sangat boros dan tidak produktif tapi tidak disinggung oleh pemerintah. Cost belanja aparatur negara yang mencapai 60-70 % dari APBN. Pembayaran utang luar negeri yang nilainya hampir mencapai 8% dari total belanja APBN 2015,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa kenaikan harga BBM hanyalah kedok pemerintah untuk mendorong liberalisasi di sektor hilir. Untuk diketahui subsidi BBM mengganggu mekanisme pasar penjualan BBM.
“Sehingga korporasi SPBU asing sulit berkompetisi di dalam negeri. Kalau harga BBM dinaikkan sesuai dengan harga pasar, SPBU akan berlomba-lomba akan masuk. Bahkan hingga saat ini, 40 perusahaan asing sudah memegang izin prinsip pendirian stasiun pengisian bahan baker umum (SPBU).Masing-masing perusahaan memiliki hak mendirikan 20.000 SPBU,” ujarnya dalam kesempatan yang sama.
Sunarti menjelaskan ada 17 Propinsi dan 60 Kabupaten dan Kota yang sudah siap untuk terlibat dalam Mogok Nasional yaitu Sumatera Utara, Riau, Jabodetabek, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, Lampung, Kepulauan Riau, Jawa Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Kalimantan Utara, Sumatera Selatan, Sulawesi Tenggara dan Jambi.
Aliansi Masyarakat Anti Liberalirasi terdiri dari beberapa serikat buruh, organisasi mahasiswa dan organisasi rakyat lainnya yaitu SBSI (Serikat Buruh Seluruh Indonesia) 1992, FSPOI (Federasi Serikat Pekerja Otomotif Indonesia), FNPBI (Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia), SRMI (Serikat Rakyat Miskin Indonesia), DKR (Dewan Kesehatan Rakyat), LMND (Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi), SPSI-RTMM (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia- Rokok Tembakau Makanan dan Minuman), SPSI TKLN (Serikat Pekerja Seluruh Indonesa –Tenaga Kerja Luar Negeri), SEMAR UI (Serikat Mahasiswa Revolusioner Universitas Indonesia), Bima, FORMASI IISIP (Forum Mahasiswa Sosialis Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik), KSN (Konfederasi Serikat Nasional) (Web Warouw)
