JAKARTA – Manajer Advokasi dan Kampanye WALHI Sumatera Utara (Sumut), Jaka Damanik, mendesak pemerintah untuk segera mengevaluasi izin-izin perusahaan yang beroperasi di ekosistem Batang Toru. Tuntutan ini muncul menyusul dugaan kuat bahwa aktivitas industri ekstraktif menjadi penyebab utama bencana banjir bandang tahunan di Tapanuli dan sekitarnya.
Jaka Damanik menyoroti perusahaan tambang, perkebunan, dan industri energi seperti PLTA sebagai penyumbang terbesar kerusakan hutan di kawasan yang membentang dari Tapanuli Selatan hingga Utara tersebut.
Diketahui, ekosistem Batang Toru merupakan bagian dari hutan tropis terakhir di Sumatera Utara, yang membentang dari Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, hingga Tapanuli Utara.
“Hanya di sini (ekosistem Batang Toru), hutan tropis Sumatera Utara yang masih memiliki tutupan hutan yang rapat, sehingga kita harus serius dalam menjaganya,” kata Jaka Damanik dikutip Bergelora.com di Jakarta, Rabu (26/11/2025).
Salah satu yang paling disoroti WALHI adalah rencana ekspansi sebuah perusahaan tambang emas. Perusahaan ini berencana melakukan perluasan eksploitasi yang mengancam tutupan hutan.
Jaka Damanik menjelaskan, rencana ekspansi tersebut terlihat dari dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) perusahaan. Rencana perluasan eksploitasi itu mencakup pembukaan lahan seluas 583 hektar.
“Di AMDAL tersebut tertuang bahwa akan menebang sekitar 185.884 pohon (untuk membuka lahan baru 583 hektar). Artinya, itu baru dari satu perusahaan, belum lagi dari perusahaan-perusahaan lain,” tegasnya.
Tuntutan Evaluasi dan Solusi Lingkungan WALHI Sumut mendesak pemerintah pusat maupun daerah untuk bertindak tegas. T
untutan utama WALHI adalah evaluasi menyeluruh terhadap izin-izin yang sudah dikeluarkan dan penghentian rencana perluasan.
“Pertama, bagi pemerintah agar dievaluasi izin-izin perusahaan yang bergerak di ekosistem Batang Toru, dievaluasi, minimal jangan diperluas (deforestasi),” ujar Jaka Damanik. Ia juga menambahkan bahwa pemerintah harus bijak dalam memberikan izin agar tidak memicu konflik agraria dan perampasan lahan di wilayah ekosistem tersebut.
Jaka Damanik menekankan, solusi jangka panjang untuk mengurangi intensitas banjir bandang adalah dengan mengubah perspektif kebijakan.
“Sekarang kan logikanya logika ekonomi, ya. Tapi kita lihat aspek lingkungan itu masih kurang. Nah, kita berharap kebijakan-kebijakan yang pro lingkungan itu dapat diterapkan dengan baik oleh pemerintah,” pungkasnya.
Banjir Bandang
WALHI Sumut mencatat, laju deforestasi di ekosistem Batang Toru mengalami peningkatan signifikan.
Dikutip dari laman WALHI Sumut, luas kawasan ekosistem Batang Toru berkisar 249.000 hektar ditambah 91.000 hektar areal penggunaan lain, yang mencakup Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), dan Kabupaten Tapanuli Utara (Taput).
Kawasan ekosistem itu meliputi Cagar Alam (CA) Sibual-buali, CA Lubuk Raya, CA Dolok Sipirok, CA Dolok Saut dengan total luas 15.311 hektar (6 persen), hutan lindung seluas 128.384 hektar (52 persen), hutan produksi seluas 10.755 hektar (4 persen), hutan produksi terbatas seluas 2.533 hektar (1 persen), dan tubuh air (TAs) seluas 500 hektar (0,2 persen).
Terdapat lanskap di dalamnya, seperti hutan hujan dataran rendah, pegunungan, dan dataran tinggi, hutan kapur, hingga rawa gambut, yang secara keseluruhan tutupannya masih berupa hutan primer.
Jaka menyebut, dari total luasan ekosistem Batang Toru yang sekitar 250.000 hektar, laju deforestasi mengalami kenaikan hingga 30 persen dalam lima tahun terakhir.
“Luasan dari ekosistem Batang Toru itu sekitar 250.000 hektar. Dalam 5 tahun terakhir, mengalami deforestasi yang signifikan mencapai 30 persen berlipatnya. Itu karena industri-industri ekstraktif tersebut,” ungkap Jaka. (Web Warouw)
