Oleh : Mulyadi
Gagasan beberapa pihak untuk menjadikan Pulau Madura sebagai profinsi tersendiri, lepas dari provinsi Jawa Timur masih mustahil bisa dilakukan dalam waktu dekat ini. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pasal 32 ayat 1 menyatakan pembentukan daerah meliputi dua hal satu pemekaran daerah dan kedua penggabungan daerah.
Dalam pembentukan provinsi madura yang harus dilakukan Panitia persiapan pembentukan Provinsi madura (P4M) melihat kembali pasal 34 tentang pembentukan provinsi yang harus memenuhi persyaratan dasar dan administrasi, salah satunya tentang cakupan wilayah yang harus terdiri dari 5 kabupaten untuk pembentukan sebuah provinsi. Sayangnya Madura masih terdiri dari 4 Kabupaten saja, sehingga banyak pihak yang pesimis terhadap pembentukan Madura Provinsi. Sebagian bahkan sinis dengan menyebutkan pembentukan Provinsi Madura masih premature. Belum lagi persyaratan batas usia pembentukan kabupaten 7 tahun dan provinsi 10 tahun pasal 35 ayat 6.
Pasal 36 ayat 1 dalam pembentukan provinsi harus memenuhi parameter tertentu, khususnya geografi yaitu pemilihan ibu kota provinsi. Sebuah ketidakadilan bila usulan ibu kota provinsi Madura di Bangkalan atau Sumenep karena secara geografis Bangkalan berdekatan dengan Surabaya sebagai ibu kota provinsi Jawa Timur begitu juga dengan Sumenep yang ada di ujung timur pulau Madura.
Bila tujuan sesungguhnya menjadikan Provinsi Madura untuk kesejahteraan masyarakat, Kabupaten Sampang yang paling layak dan memenuhi unsur geografis dan mempunyai potensi ekonomi.
Pasal 36 ayat 3 parameter demografis yang meliputi sumber daya manusia yang seharusnya diperhatikan terlebih dulu sebelum bicara Provinsi Madura, karena diakui atau tidak bahwa sumberdaya manusia di Madura masih jauh dari kata maju. Misalnya di Kabupaten Sampang angka kemiskinan masih tinggi sekitar 12% dan Indeks Prestasi manusia (IPM) dibawah rata-rata masyarakat Jawa Timur. Ditambah lagi 95% masyarakat Kabupaten Sampang hanya lulusan SD (sumber media Madura 2015). Bahkan pertumbuhan orang miskin di Madura makin bertambah. parameter inilah yang seharusnya di perhatikan. Jangan sampai kita jadi babu di tanah kita sendiri.
Pasal 37 ayat 1 persyaratan administratif dan politik pembentukan provinsi harus mendapatkan persetujuan bersama dengan DPRD Kabupaten dan Bupati atau DPRD dan Gubenur daerah provinsi induk, selanjutnya diusulkan oleh Gubenur kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) baik pusat atau daerah amanat pasal 38 ayat 1 undang-undang pemerintahan daerah.
Yang sangat mengecewakan banyak perjuang politik pembentukan Provinsi Madura tidak memiliki kohesivitas antara 4 Bupati di Madura, bahkan ada yang menolak seperti Bupati Pamekasan atau Bupati Sampang yang abstain, serta terjadinya fragmentasi di antara anggota dewan se-Kabupaten Madura.
Jika orang Madura sendiri masih belum ada kesamaan pandangan, bagaimana dengan Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) dalam memutuskan Madura menjadi provinsi. Jadi apabila itu untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat Madura, maka seharusnya semua lapisan masyarakat Madura ada kesamaan pandangan .
*Penulis adalah Mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Bhayangkara Surabaya, asal Sampang, Madura
