JAKARTA- Gelar Pahlawan untuk Soeharto masih prematur karena klarifikasi politik atas peranannya dalam berbagai peristiwa politik dan kekerasan sistematis belum pernah dilakukan, sehingga tidak pernah akan diperoleh fakta obyektif atas kepahlawanan Soeharto. Saat ini yang dibutuhkan adalah klarifikasi politik atas kejahatan Soeharto, termasuk dalam peristiwa kudeta atas Soekarno pada tahun 1965-1966, serta berbagai pelanggaran HAM yang menyusul dari peristiwa itu. Hal ini disampaikan oleh Ketua Sertara Institute, hendardi kepada Bergelora.com di Jakarta, Rabu (11/11).
“Soeharto banyak mencatatkan praktik anti-kepahlawanan selama memimpin bangsa, sekalipun tetap diakui ada peran positif Soeharto,” ujarnya.
Karena posisinya yang demikian, maka menurut Hendardi selalu akan menimbulkan kontroversi dalam setiap upaya glorifikasi atas Soeharto, salah satunya dengan menjadikannya sebagai pahlawan nasional.
“Dibanding mengkaji upaya pemberian gelar pahlawan, jauh lebih baik bangsa ini melakukan klarifikasi politik atas kejahatan Soeharto, termasuk dalam peristiwa kudeta atas Soekarno pada tahun 1965-1966, serta berbagai pelanggaran HAM dan korupsi,” jelasnya.
Menurutnya, klarifikasi politik ini dipilih karena tidak mungkin lagi melakukan proses hukum atas Soeharto karena kehilangan subyek hukum.
Sebelumnya, Ketua Komisi XI DPR RI dari Fraksi Golkar, Fadel Muhammad, menilai penyematan gelar Pahlawan Nasional untuk presiden kedua RI Seoharto adalah wajar dan sudah seharusnya.
“Menurut saya wajar ya. Beliau kan lama memerintah Indonesia, sampai lebih dari 30 tahun. Kita anggap Beliau adalah Bapak Pembangunan. Jadi, kami dari Golkar menganggap itu wajar jika Pak Harto mendapat gelar Pahlawan Nasional dan Bapak Pembangunan RI,” katanya usai konferensi pers di Gedung DPP Golkar, Jakarta, Senin (9/11).
Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menilai, Presiden kedua RI, HM Soeharto juga layak diberi gelar pahlawan nasional. Sebab, bagaimanapun jenderal bintang lima itu tetap punya jasa kepada bangsa Indonesia.
“Dia (Soeharto) layak jadi pahlawan karena kita tidak bisa katakan dia tidak punya jasa,” kata Fahri di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (9/11). (Web Warouw)
