JAKARTA- Sungguh mengagetkan sekaligus menyedihkan. Untuk mendapat perpanjangan surat ijin praktek, seorang bidan desa harus memenuhi pungutan liar (pungli) sampai sebesar Rp 40 juta. Hal ini terbongkar dalam aksi 5.000 bidan desa PTT (Pegawai Tidak Tetap) yang tergabung dalam Forum Bidan Desa (Forbides) PTT dari berbagai desa diseluruh wilayah Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Kamis (25/8).
“Tidak ada yang perduli dengan nasib para bidan desa PTT. Sebagai pegawai pemerintah dalam sistim buruh kontrak. Untuk memperpanjang ijin praktek dikenakan pungutan liar (pungli) bisa sampai Rp 40 juta,” demikian Eka Pangulimara Hutajulu dari Konfederasi Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) dalam orasinya dihadapan 5.000 bidan PTT di Istana Negara.
Lautan massa 5.000 bidan berkerudung merah mendengarkan orasi 30 menit itu dengan seksama,– berharap Presiden RI, Joko Widodo mendengarkan semua penderitaan mereka. Hanya orang berkepala batu dan berhati busuk yang tidak mau mengakui penderitaan bidan-bidan desa yang bertahun-tahun dizolimi, tanpa ada yang bertanggung jawab.
Seorang bidan muda tertunduk, menyeka genangan air mata yang tertumpah. Jauh-jauh ia datang bersama rombongan dari Nusa Tenggara Barat (NTB) berharap bisa mendengar Kebijakan Presiden Joko Widodo.
“Dulu kami menerima pasrah. Sepertinya memang menjadi takdir kami harus dizolimi seperti itu. Namun sekarang ada Pak Jokowi, pasti semua bisa dia atasi. Seperti janji-janjinya,” demikian Bidan Mawar (bukan nama sebenarnya) sambil menarik nafas mendengarkan nasib bidan dari tanah rencong sampai bumi cendrawasih.
Harapan pada pemerintahan Joko Widodo terlalu besar. Ini bukan aksi yang pertama kali dilakukan oleh seluruh bidan desa. Forbides sudah mendatangi Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan dan RB) dibawah Yudi Kresnadi, Kementerian Kesehatan bertemu Menteri Kesehatan, Nila Moeloek, bahkan Menkepolhukam, Luhut Binsar Panjaitan. Forbides sudah pernah mengejar dan bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Indramayu dan terakhir di Danau Toba hari minggu lalu. Semua petinggi negara menebar janji yang manis di dengar dan dipuja-puji para bidan desa.
Padahal menurut Eka Pangulimara Hutajulu, dalam melayani kesehatan masyarakat, bidan desa PTT lah yang menjadi andalan pemerintah untuk menghadapi berbagai wabah penyakit, karena kekurangan dokter di desa-desa, terutama di desa terpencil, terisolir dan desa-desa perbatasan.
“Tugas yang telah dipikul bidan-bidan desa tidak kalah berat dan beresiko dibandingkan prajurit TNI dan aparat kepolisian di daerah perbatasan. Mereka menghadapi penyakit menular. Merawat ibu hamil sampai melahirkan. Memastikan kesehatan ibu dan bayi di daerah tanpa dokter dan fasilitas kesehatan,” orasi Eka Pangulimara menggelegar membuat beberapa aparat keamanan bengong termangu.
Negeri ini memang sudah porak poranda oleh korupsi dan manipulasi. Rakyat selalu jadi korban. Bahkan bidan-bidan desapun dikorbankan. Nurani tertutup kabut kebohongan!
“Jangan bicara Kemerdekaan! Jangan berbusa-busa ngomong Pancasila! Jangan janji Trisakti! Jangan kebanyakan bicara ajaran agama! Jangan bicara hukum,– kalau masih menutup mata pada penindasan atas bidan desa PTT dan tidak segera diakhiri!” tegas Eka Pangulimara. Suaranya keras bergetar ke arah istana negara. Semua mata aparat yang berjaga seketika terpana. Diam-diam pasti membenarkan.
Perjuangan bidan-bidan desa ini sepertinya masih panjang. Namun kini ada 40.000 bidan dalam Forbides telah sadar dan berjuang akan hak-hak yang selama ini dirampas. Disamping tugas sehari-hari menghadapi kedaruratan kesehatan, Forbides mendidik dan menempa bidan desa dalam perjuangan. Sejarah juga yang akan membimbing. Sekarang, perempuan-perempuan ini tidak hanya menjadi bidan bagi kelahiran manusia baru, tapi juga menjadi bidan bagi kelahiran Indonesia baru,– tanpa penindasan dan tanpa penghisapan! (Web Warouw)
