GRESIK – Presiden Joko Widodo meminta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mempercepat proses penambahan saham pemerintah atas PT Freeport Indonesia (PTFI) sebesar 10 persen. Adapun dengan penambahan saham itu, pemerintah akan memiliki 61 persen saham, dari semula hanya 51 persen saham.
“Nanti tanyakan prosesnya ke Menteri ESDM. Tapi saya minta memang secepatnya harus di-clear-kan. Karena smelternya juga sudah jadi, dan ini adalah milik Indonesia,” kata Jokowi usai meresmikan produksi smelter milik PTFI di Kawasan Ekonomi Khusus JIIPE, Gresik, Jawa Timur, Senin (23/9/2024).
Kepala Negara menuturkan, proses penambahan saham itu masih dalam proses negosiasi. Ia tidak memungkiri, proses negosiasi perlu waktu sama seperti ketika pemerintah ingin menambah porsi kepemilikan saham di PTFI dari 9 persen menjadi 51 persen.
Bahkan kata Jokowi, negosiasi itu berjalan alot.
“Itu negosiasinya juga tidak sebulan, dua bulan, tiga bulan. Tahunan, alot. Bukan hal yang gampang,” ucap Jokowi.
Jokowi mengungkapkan, banyak pihak yang sudah pesimis dengan rencana penambahan saham menjadi 51 persen tersebut. Namun akhirnya, pemerintah berhasil mengakuisisi saham, dan berencana menambah saham lagi sebesar 10 persen dari total yang ada saat ini.
“Saat itu memang banyak yang sudah pesimis, tapi saya masih optimis bahwa akan kita dapatkan 51 persen saham mayoritas. (61 persen) Masih dalam proses. Tadi juga ditanyakan oleh Freeport, tapi masih diproses di ESDM,” jelas Jokowi.
Kepasa Bergelora.com di Gresik dilaporkan sebelumnya diberitakan, rencana divestasi saham dari PTFI sebesar 10 persen disebut sudah mencapai tahap akhir. Jika divestasi 10 persen sesuai kesepakatan antara pemerintah Indonesia dan PTFI diputuskan, maka IUPK Freeport setelah tahun 2041 bisa segera keluar.
Adapun masa izin usahanya adalah 2×10 tahun. Untuk perpanjangan izin usaha, Freeport juga berencana membangun smelter di Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat, selain berkomitmen melepas 10 persen saham untuk pemerintah Indonesia. (Ardiansyah Mahari)
