JAKARTA- Menyongsong hadirnya pemerintah baru, soliditas kepemimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini perlu dijaga dan dipertahankan. Sebab, Pemerintah baru dan KPK butuh ruang untuk membangun sinergi, serta saling adaptasi tentang agresivitas dan skala memerangi korupsi. Demikian Anggota Komisi III DPR, Bambang Soesatyo dari Paris kepada Bergelora.com di Jakarta, Senin (11/8).
“Dua kandidat Capres telah memaparkan agenda pemberantasan korupsi, dan berambisi mewujudkan pemerintahan yang bersih, kuat dan berwibawa dengan meningkatkan efektivitas sistem pengendalian dan pengawasan. Keduanya juga berniat mengimplementasi e-budgeting, e-procurement, e-catalog dan program sejenis lainnya, serta menerapkan pembatasan transaksi tunai,” jelasnya Dalam konteks perang melawan korupsi menurutnya, program seperti e-budgeting hingga pembatasan transaksi tunai lebih bermuatan pencegahan tindak pidana korupsi (Tipikor). Hal ini sejalan dengan salah satu agenda utama KPK, yakni pencegahan.
“Artinya, jika pemerintah baru mengimplementasikan sejumlah program yang mengarah pada pencegahan Tipikor, KPK tentu saja sangat berkepentingan. Agar agenda pencegahan Tipikor itu lebih efektif, KPK bisa memberi masukan kepada pemerintah berdasarkan temuan dan pengalaman di lapangan. Di sini, jelas terlihat adanya kebutuhan membangun sinergi antara pemerintah baru dengan KPK dalam pencegahan Tipikor,” ujarnya.
Untuk membangun sinergi dengan pemerintah baru, soliditas kepemimpinan KPK menjadi syarat mutlak. Karena itu menurut Bambang, mencari pengganti Wakil Ketua KPK Busyro Muqqodas tak perlu dipaksakan walaupun masa tugasnya akan berakhir Desember 2014 mendatang. Apalagi, persoalannya bukan terletak pada buruknya kinerja atau alasan gangguan kesehatan yang bersangkutan.
“Saya menyarankan dua alternatif ini perpanjang masa bhakti Busyro hingga Desember 2015, atau kosongkan kursi Wakil Ketua KPK yang ditinggalkan Busyro hingga terpilihnya paket kepemimpinan KPK yang baru,” ujarnya. (Enrico N. Abdielli)
