JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menerapkan Program Padat Karya Tunai (PKT) dalam penanganan infrastruktur rusak akibat bencana di sejumlah wilayah Pulau Sumatera. Melalui program ini, masyarakat terdampak dilibatkan langsung dalam kegiatan pemulihan dengan upah harian sebesar Rp 125.000 per orang.
“Saat ini, pembayaran masih dilakukan secara tunai. Ke depan, Kementerian PU bekerja sama dengan perbankan untuk memfasilitasi pembukaan rekening bagi masyarakat agar pembayaran dapat dilakukan secara non-tunai dengan nilai yang sama,” kata Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PU Dewi Chomistriana, dikutip Bergelora.com, Sabtu (3/1/2026).
Adapun program ini tidak hanya menghasilkan infrastruktur, tetapi juga mendorong pemulihan ekonomi lokal melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan harian warga terdampak.
Pelibatan masyarakat dilakukan, antara lain, melalui kegiatan pembersihan dan perbaikan infrastruktur permukiman yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya.
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari penanganan Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) berskala kecil, dengan melibatkan warga terdampak sebagai tenaga kerja harian.
Proyek Yang Digarap Warga
Secara berkelanjutan, Direktorat Jenderal Cipta Karya menyalurkan program padat karya melalui berbagai kegiatan pemulihan dan pembangunan infrastruktur permukiman. Seperti Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS), Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS), Sanitasi Lembaga Pendidikan Keagamaan (LPK), Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW), serta Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R).
Hingga 31 Desember 2025, Kementerian PU mencatat kerusakan infrastruktur berbasis masyarakat di Provinsi Aceh meliputi 31 unit PISEW di 13 kabupaten, 2 unit PAMSIMAS di 2 kabupaten, 44 unit SANIMAS di 9 kabupaten, 4 unit Sanitasi LPK di 3 kabupaten, serta 1 unit TPS3R di 1 kabupaten.
Di Provinsi Sumatera Utara, infrastruktur IBM terdampak meliputi 4 unit PISEW yang sempat terhenti, 6 unit SANIMAS di 3 kabupaten, serta 3 unit SPAM IBM perdesaan di 2 kabupaten.
Sementara itu, di Provinsi Sumatera Barat, kerusakan mencakup 6 unit PISEW di 5 kabupaten, 150 unit SPAM IBM perdesaan di 8 kabupaten, 90 unit SANIMAS, 2 unit SANIMAS IDB di 1 kabupaten, 10 unit Sanitasi LPK di 3 kabupaten, 3 unit TPA, serta 1 unit TPS3R di 1 kabupaten.
Bersihkan Jalan Terdampak Banjir
Selain sektor permukiman, skema padat karya juga diterapkan dalam kegiatan pembersihan ruas jalan nasional terdampak bencana. Pada lokasi yang sulit dijangkau alat berat, Direktorat Jenderal Bina Marga mengoptimalkan tenaga padat karya dengan dukungan peralatan berukuran kecil agar proses pembersihan tetap berjalan efektif.
Di sisi lain, berdasarkan data Kementerian PU hingga 31 Desember 2025, sebanyak 81 ruas jalan nasional terdampak bencana di ketiga provinsi tersebut sebagian besar telah kembali fungsional, baik secara penuh maupun melalui penanganan darurat.
Adapun dari total 33 jembatan nasional yang terdampak, lebih dari 90 persen sudah dapat dilalui. Artinya, masih ada sekitar 3 hingga 4 jembatan yang belum bisa dilalui.
Di Provinsi Aceh, tercatat 38 ruas jalan nasional terdampak bencana. Seluruh ruas tersebut kini dilaporkan telah kembali berfungsi.
Salah satu upaya pemulihan dilakukan melalui pemasangan Jembatan Bailey di Kabupaten Bireuen dengan bentang 180 meter.
Sementara itu, di Provinsi Sumatera Utara, dari 12 ruas jalan nasional terdampak, sebagian besar telah kembali dapat dilalui.
Namun, satu segmen pada ruas Simpang Rampa-Batulobang-Sibolga sepanjang sekitar 17 kilometer, yang merupakan bagian dari ruas batas Kabupaten Tapanuli Utara/Tapanuli Tengah-Sibolga, masih mengalami gangguan dan terus ditangani secara intensif.
Di Provinsi Sumatera Barat, seluruh 31 ruas jalan nasional terdampak telah kembali fungsional. Meski demikian, dua ruas di kawasan Lembah Anai masih diberlakukan kondisi fungsional terbatas dengan pengaturan lalu lintas demi keselamatan pengguna jalan.
Untuk mendukung percepatan pemulihan, Kementerian PU menurunkan total 1.452 unit alat berat dan alat pendukung, yang terdiri atas 382 unit milik Kementerian PU dan 1.071 unit dari mitra Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Karya.
Sebaran alat tersebut meliputi 821 unit di Aceh, 291 unit di Sumatera Utara, dan 341 unit di Sumatera Barat. Kementerian PU memastikan pekerjaan penanganan sisa ruas jalan dan jembatan terdampak akan terus dilakukan secara bertahap, khususnya pada jalur utama dan strategis. Penanganan dilakukan selama 24 jam guna menjaga agar infrastruktur yang telah fungsional tetap aman dilalui. (Web Warouw)
